Pelayanan Publik dalam Islam Pro Rakyat

  • Whatsapp
Foto ilustrasi

Oleh: Desti Ritdamaya, M.Pd

Guru SMKN 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka

Read More

Isu akhir tahun kemarin bahwa pemerintah akan menaikkan beberapa tarif ternyata bukanlah isapan jempol. Terbukti sejak 1 Januari 2020, pemerintah resmi memberlakukan kenaikan tersebut dengan diterbitkannya peraturan untuk melegalkannya. Ada empat tarif yang resmi dinaikkan per Januari 2020, yaitu cukai rokok, cukai vape (cairan rokok elektrik), iuran BPJS kesehatan dan tarif jalan tol. Dalam artikel ini yang menjadi sorotan penulis adalah kenaikan tarif dari pelayanan publik. Yaitu iuran BPJS kesehatan dan tarif jalan tol.

Salah satu media melansir berita, kenaikan iuran BPJS mencapai 100 persen. Kenaikan itu terjadi untuk kelas I dan II, yaitu masing-masing kelas akan naik dari Rp 80.000,00 menjadi Rp 160.000,00 dan Rp 51.000,00 menjadi Rp 110.000,00. Khusus Kelas III kenaikannya sebesar 65%,  sehingga iurannya menjadi Rp 42.000,00. Pemerintah beralasan kenaikan iuran ini untuk menanggulangi potensi defisit yang kian melebar.

Terdapat 6 ruas tol yang tarifnya mengalami kenaikan. Sedangkan ada 13 ruas tol lainnya masih dalam tahap perencanaan. Besaran tarif misalnya pada ruas tol Cikopo-Palimanan (Cipali), untuk golongan I mengalami kenaikan sebesar Rp 5.500,00 dari tarif sebelumnya, menjadi Rp 107.500,00. Sementara golongan II dari Rp 153.000,00 menjadi Rp 177.000,00 atau naik sebesar Rp 24.000,00.

Sesuai peraturan terkait jalan tol, pemerintah menjelaskan bahwa terjadinya penyesuaian tarif tol,  memang dilakukan setiap dua tahun sekali. Kenaikan tarif  ini dilakukan sesuai perjanjian pengusahaan jalan tol dan inflasi. Maksudnya tarif disesuaikan dengan tingginya pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol (biaya, material, teknologi). Selain itu, menimbang pengaruh dari tingkat inflasi.

Kenaikan berbagai tarif ini menjadi kado tahun baru pemerintah kepada rakyat. Dan isu yang berkembang, kenaikan sederet tarif yang lain (terutama pelayanan publik) masih dalam antrian. Rakyat pun diminta untuk mengencangkan sabuk dan menyiapkan amunisi keuangannya. Ini artinya ke depan setumpuk beban berat ekonomi akan ditimpakan pada pundak rakyat.

Akar Masalah

Mencermati alasan pemerintah menaikkan tarif, diperlukan adanya pengkajian terhadap tata kelola pelayanan tersebut oleh pemerintah. Pasalnya pelayanan publik ini merupakan akses menyangkut hajat hidup rakyat. Ketika akses tersebut tidak terpenuhi kecuali harus dibayar dengan harga yang tidak terjangkau, maka lumrah rakyat akan menjerit.

Untuk pelayanan kesehatan (BPJS) dan jalan, pemerintah sudah menerbitkan seperangkat peraturan yang menjelaskan tata kelolanya. Terkait BPJS payung hukumnya adalah UU nomor 40 tahun 2004. Dalam UU ini pemerintah menetapkan BPJS sebagai penyelenggara kesehatan dengan sistem jaminan nasional. Pembiayaannya berbasis asuransi wajib dan kendali mutu berdasarkan pembayaran sistem paket pelayanan berjenjang. BPJS dibenarkan mengambil paksa iuran anggota setiap bulan selama hidup dan tidak akan dikembalikan kecuali berupa pelayanan kesehatan sesuai standar BPJS. Bagi anggota yang terlambat membayar iuran, dikenakan denda. BPJS mengklaim sebagai badan hukum nirlaba, namun prinsip korporasi tetap menjadi dasar pijakannya. Hal ini ditunjukkan dalam butir B pasal 11 tentang wewenang BPJS. Yaitu menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang.

Terkait jalon tol payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional. Penggunanya diwajibkan membayar tol (sejumlah uang tertentu). Pengusahaan jalan tol yang layak secara ekonomi (biaya operasional kendaraan dan nilai waktu) dan finansial (volume kendaraan yang melalui jalan tol) diperuntukkan bagi badan usaha yang memenuhi persyaratan. Sedangkan pemerintah memiliki wewenang dalam pengaturan, pembinaan, pengusahaan dan pengawasan jalan tol.

Tata kelola pelayanan publik yang lain pun (listrik, gas, transportasi, telekomunikasi, media dan sebagainya) setali tiga uang. Yaitu pelayanannya diserahkan pada badan usaha/korporasi, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai regulator. Ini menunjukkan terjadinya pengalihan tanggungjawab pemerintah sebagai pelayan publik kepada badan usaha/korporasi tersebut (privatisasi). Pemerintah lepas tangan, enggan mengeluarkan biaya yang besar dan mengambil resiko kerugian dalam pelayanan publik. Menyerahkannya ke badan usaha/korporasi jurus aman untuk menghindari hal tersebut. Akhirnya pelayanan yang dilakukan pun tidak bervisi pada penjaminan hak publik rakyat. Tetapi bervisi pada keuntungan dan kepentingan bisnis (komersialisasi), karena rakyat harus merogoh sakunya dalam-dalam untuk menikmati pelayanan tersebut.

Karakter badan usaha/korporasi selalu ingin mengeruk keuntungan yang maksimal dengan modal yang minimalis, tanpa mengindahkan terjadinya kezaliman pada rakyat. Pemerintah pun menutup mata bahkan membiarkan kezaliman ini terjadi, karena keberpihakannya pada pemilik modal. Tata kelola yang berkarakter seperti ini memang tumbuh subur dalam sistem kapitalisme sekuler yang berasas manfaat seperti yang dianut di negeri ini. Dalam sistem ini dibuka kran lebar bagi pemilik modal untuk menjadi aktor utama dalam liberalisasi berbagai sektor, termasuk pelayanan publik.

Pandangan Islam

Islam sebagai ideologi memberikan aturan kehidupan yang kaffah. Termasuk di dalamnya aturan dalam pelayanan publik. Tata kelola pelayanan publik dijalankan sesuai dengan tuntunan hukum syara’. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW secara langsung. Misalnya pelayanan publik dalam kesehatan. Rasulullah SAW mendapat hadiah dokter dari Muqauqis. Beliau menjadikannya sebagai dokter umum untuk rakyat Madinah saat itu. Rasulullah SAW juga melayani serombongan orang dari kabilah ‘Urainah yang baru masuk Islam lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah SAW selaku pemimpin meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola oleh Baitul mal di dekat Quba dan diperbolehkan minum air susunya sampai sembuh. Tata kelola pelayanan publik yang lain pun Rasulullah SAW melakukan hal yang serupa demikian. Berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW, maka terdapat beberapa prinsip tata kelola pelayanan publik dalam Islam. Yaitu :

Pertama, pelayanan publik termasuk kebutuhan dasar yang bersifat komunal. Di pundak pemimpinlah tanggung jawab untuk memenuhinya melalui mekanisme secara langsung. Dalilnya yaitu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari.

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya.

 Pengalihan tanggungjawab ini dari pemerintah kepada pihak lain (misal badan usaha/korporasi) adalah keharaman karena menyelisihi hukum syara’.

Kedua, penyelenggaraannya oleh pemerintah tidak menetapkan pungutan. Artinya, tidak boleh ada komersialisasi di dalamnya. Pelayanannya pun tidak mempertimbangkan untung atau rugi, tetapi kualitasnya. Karena membutuhkan biaya yang besar, pemerintah mempunyai alokasi khusus dalam penyelenggaraannya. Alokasi biayanya berasal dari sumber pendapatan negara bagian kepemilikan umum. Misalnya, pendapatan dari pengelolaan isi perut bumi dengan berbagai sumber daya alam di dalamnya; pengelolaan berbagai sumber energi, air, laut dan sebagainya. Makanya syari’at Islam tidak mengizinkan sumber kepemilikan umum dikelola oleh individu atau swasta. Sumber kepemilikan umum ini semata-mata dipergunakan untuk kemashlahatan rakyat. Apabila pendapatan dari kepemilikan umum tidak mencukupi, maka biayanya diambil dari sumber kepemilikan negara. Misalnya harta fa’i, ghanimah, jizyah, kharaj, dan sebagainya.

Ketiga pelayanan publik bersifat mutlak. Artinya, ada atau tidaknya kekayaan negara, tetap wajib diadakan oleh negara. Jika alokasi biaya dari kepemilikan umum dan negara tidak mencukupi, maka pemerintah mengambil langkah darurat, yaitu memungut pajak atau berhutang pada warga negara yang muslim dan kaya saja. Ini sifatnya hanya sementara agar pelayanan publik tetap berjalan.

Keempat, pelayanannya tanpa diskriminasi. Selama berstatus sebagai warga negara Islam (muslim, kafir, kaya atau miskin) akan mendapatkan pelayanan dengan kualitas yang sama. Karena hal tersebut merupakan hak publik setiap warga negara Islam.

Melalui penerapan pinsip-prinsip di atas, selama 13 abad  masa kejayaan peradaban Islam (khilafah), pelayanan publiknya terukir tinta emas. Pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya diakui mampu memberikan pelayanan terbaik dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan dalam sejarah. Pengungkapan bukti ini tidak hanya oleh sejarawan Muslim tetapi juga sejarawan Barat. Will Durrant (sejarawan Barat) dalam bukunya Story of Civilization mengatakan, “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama beradab-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka”. Wallahu a’lam bish-shawabi. (***)

Related posts