Pelayanan Kesejahteraan Sosial ODGJ Terpadu

No comment 191 views

Oleh: Alghi Fari Smith, SST
Pekerja Sosial Pertama Kabupaten Bangka Selatan

Alghi Fari Smith, SST

Kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendasar dan harus dipenuhi oleh setiap manusia. Berbicara tentang kesejahteraan sosial, tidak lepas dari pembahasan tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Definisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang/individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, sosial) secara memadai dan wajar.

Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan-sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan secara mendadak yang kurang mendukung, seperti adanya bencana alam maupun bencana sosial. Bila mengacu pada penjelasan ini maka orang dengan gangguan jiwa untuk selanjutnya disebut ODGJ merupakan salah satu PMKS.

Selama ini, Penulis melihat bahwa penanganan ODGJ baik yang terlantar dan atau dari keluarga tidak mampu terkesan masih dilakukan masing-masing sehingga pencapaian hasil kurang maksimal. Sebagai contoh, ada salah satu orang dalam anggoa keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Pihak keluarga menganggap masalah tersebut tidak serius, ditambah lagi karena keterbatasan ekonomi, anggota keluarga yang lain tidak segera membawa anggota keluarganya yang sakit tersebut berobat ke rumah sakit jiwa.

Selain itu, stakeholder yang terlibat dalam penanganan ODGJ belum maksimal dalam mengintegrasikan program yang ada di masing-masing institusinya. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, leading sector penanganan pertama ODGJ adalah puskesmas. Ketika sarana dan prasarana kesehatan tidak memadai, puskesmas bisa merujuk ODGJ ke rumah sakit jiwa.

Sebagai penyelenggara kesehatan, baik puskesmas, rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa, ODGJ direhabilitasi mental/ jiwanya baik melalui terapi maupun obat kimia khusus menenangkan ODGJ. Penulis memahami bahwa aspek yang ditangani sampai di sini belum menyentuh aspek sosial daripada ODGJ dan pihak keluarganya pasca rehabilitasi di RSJ. Lantas, bagaimana penanganan ketika ODGJ dinyatakan stabil oleh dokter spesialis jiwa
dan dibolehkan pulang dari RSJ ? Untuk menjawab pertanyaan inilah Penulis merasa penting untuk membahas tema tentang bagaimana bentuk penanganan dan pelayanan sosial ODGJ terpadu.

Seringkali pihak keluarga tidak siap menerima kembali anggota mereka yang sudah keluar dari rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Banyak faktor diantaranya, pihak keluarga merasa terbebani, malu dengan tetangga, tidak ada yang bisa selalu ada di rumah mengawasi dan merawat anggota keluarganya tersebut dikarenakan takut dan lain sebagainya. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan terjadi karena akan mempersulit eks ODGJ untuk memulihkan mental/ jiwanya.

Pembaca yang budiman, Penulis melihat beberapa stakeholder yang selama ini terlibat dalam penanganan ODGJ adalah Satpol PP, dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa dan dinas sosial. Persoalan siapa yang akan melakukan rehabilitasi sosial pasca ODGJ keluar dari RSJ sebenarnya akan terjawab bila masing-masing institusi tersebut mengintegrasikan secara terpadu program penangan ODGJ yang mereka miliki.

Satpol PP bertindak menertibkan ODGJ yang berkeliaran dijalanan yang tentu saja membuat masyarakat resah dan gelisah. Belum lagi ketika mau merujuk ODGJ ke RSJ, penerima manfaat tersebut tidak kooperatif, dalam hal ini Satpol PP ikut turun membantu mengawal ODGJ hingga tiba di RSJ. Dinas kesehatan, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa memberikan layanan kesehatan. Dalam hal ini dinas sosial melalui pekerja sosial mengambil bagian dalam pendampingan sosial eks ODGJ.

Pendampingan sosial diberikan tidak hanya kepada eks ODGJ, hal ini juga dilakukan kepada pihak keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Kegiatan ini, bertujuan dalam rangka mengembalikan keberfungsiansosial eks ODGJ baik di dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Adapun lingkungan masyarakat dikondisikan oleh peksos dengan bantuan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh lainnya untuk bisa bersikap menerima, memaklumi dan ikut serta mengondisikan eks ODGJ untuk pulih mentalnya. Keterpaduan peran serta semua elemen termasuk peran keluarga dan lingkungan masyarakat ini sangat penting untuk dilakukan dalam penanganan eks ODGJ.

Perkuat Ketahanan Keluarga
Sebaik-baik tempat pemulihan eks ODGJ adalah keluarganya sendiri. Keluarga merupakan istitusi terkecil di dalam masyarakat yang perannya sangat vital. Hal ini, dikarenakan di dalam keluarga eks ODGJ mengenal nilai-nilai. Berikut ini, Penulis paparkan gambaran peran peksos dalam melakukan pendampingan sosial terhadap keluarga.

Pertama, peksos memberitahu informasi kepada pihak keluarga tentang seputaran ODGJ, beberapa diantaranya faktor penyebab kambuhnya gangguan jiwa, upaya pencegahan dan bagaimana penanganan keluarga bila anggota keluarganya kambuh serta bagaimana prosedur pengambilan obat bila persediaannya telah habis. Kedua, peksos memberikan motivasi dan penguatan kepada eks ODGJ untuk selalu mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Rata-rata kembalinya gangguan jiwa disebabkan eks ODGJ putus konsumsi obat. Ketiga, peksos memberikan konseling kepada pihak keluarga sekaligus mengondisikan agar pihak keluarga dapat membantu anggota keluarganya yang sakit untuk mengonsumsi obat.

Keempat, memberikan pemahaman kepada pihak keluarga bahwa eks ODGJ harus memiliki kesibukan atau aktivitas dan tidak boleh dibiarkan melamun. Selain itu, mendorong pihak keluarga bersama eks ODGJ untuk mengingkatkan kualitas kesehatan fisik dan non fisik melalui perbanyak doa dan ibadah serta olahraga rutin dan teratur. Hal yang paling penting mengondisikan agar eks ODGJ tidak mengonsumsi narkoba. Kelima, bila keadaan makin memburuk, pihak keluarga bisa meminta pendampingan dari dinas sosial untuk merujuk yang bersangkutan kembali kontrol ke dokter spesialis jiwa di RSJ.

 

Pembaca yang budiman, dalam kesempatan kali ini Penulis merekomendasikan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebagai mitra keluarga dalam menghadapi dan mengatasi masalah keluarga. LK3 berada di setiap kota dan kabupaten di Indonesia termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. LK3 merupakan unit layanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga. Layanan yang diberikannya meliputi konsultasi, konseling, pemberian informasi, advokasi, pendampingan sosial, rujukan dan penjangkauan.

Sumber daya manusia yang terlibat di dalam LK3 terdiri dari lintas profesi beberapa diantaranya, yaitu pekerja sosial sebagai ujung tombak, ahli hukum, psikolog, dokter, polisi dan lain sebagainya. Keterlibatan lembaga ini dalam pelayanan kesejahteraan sosial terpadu diharapkan dapat mengoptimalkan peran stakeholder yang terlibat dalam penanganan ODGJ.Wallohu’alam .(****).

 

 

 

No Response

Leave a reply "Pelayanan Kesejahteraan Sosial ODGJ Terpadu"