Pekerja Outsourcing Hanya untuk Beberapa Jenis Pekerjaan

Mahkamah Konstitusi Sudah Keluarkan Putusan

MANGGAR – Istilah outsourcing masih menjadi perdebatan di kalangan buruh. Sebagian buruh merasa, pekerja outsourcing merugikan mereka dari sisi hak-hak sebagai pekerja. Namun kenyataannya tidak sepenuhnya benar dan pelaksanaan outsourcing hanya untuk beberapa jenis pekerjaan yang berhubungan dengan penyediaan jasa.

Kepala Seksi Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Dela Wahyudi menyebut bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus merupakan kegiatan penunjang, tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Disebutkan Dela, jenis pekerjaan dimaksud antara lain misalnya usaha jasa pelayanan kebersihan, usaha penyediaan makanan bagi pekerja, usaha tenaga pengamanan, usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan serta usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

Namun demikian, pelaksanaan pekerjaan yang di-outsourcing-kan tetap mengacu pada peraturan Menteri. Hal ini guna mengatur ketentuan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga outsourcing.

“Ketentuan Undang-Undang dielaborasi lebih lanjut dalam Permenakertrans nomor 19 tahun 2012 dengan memperketat persyaratan pelaksanaan outsourcing. Maksudnya agar memberi kejelasan perlindungan hak pekerja/buruh serta mengelaborasi dan menindaklanjuti keputusan MK,” ujar Dela, akhir pekan lalu.

Diakuinya, ada akibat hukum pelaksanaan outsourcing yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 64, 65 dan 66 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan Permenaker 19 tahun 2012. Diantaranya, beralihnya hubungan kerja pekerja/buruh dari perusahaan penerima pekerjaan kepada perusahaan pemberi pekerjaan, dan hubungan kerja yang beralih adalah hubungan kerja yang timbul karena Undang-Undang bukan karena perjanjian.

Menurut Dela, Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan terkait frasa didalam pasal yang memuat ketentuan pelaksanaan outsourcing. Pasal 65 ayat 7 dan pasal 66 ayat 2 huruf (b), Undang-Undang nomor 13 tahun 2013 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sepanjang dalam peninjauan kembali (PK) tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja yang objek kerjanya tetap ada.

“Walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan pemborongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh,” kata Dela.

Lebih lajut dijelaskan, pekerjaan pemborong adalah kegiatan penunjang perusahaan pemberi pekerjaan secara keseluruhan. Artinya, kegiatan tersebut merupakan dukungan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan. Yakni proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.

Didalam perjanjian pemborongan pekerjaan harus memuat beberapa hal sebagai satu kesatuan. Dilakukan melalui perjanjian tertulis, dan sekurang kurangnya memuat hak kewajiban masing-masing pihak, menjamin terpenuhinya perlindingan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja buruh sesuai peraturan perundang-undangan.

“Tak lupa, harus memuat atau memasukkan kompetensi yang dimiliki pekerja buruh,” imbuhnya.(yan/3).

No Response

Leave a reply "Pekerja Outsourcing Hanya untuk Beberapa Jenis Pekerjaan"