by

PDIP Dukung 10 Perda Tidak Relevan Dicabut

KOBA – Fraksi PDIP DPRD Bangka Tengah merasakan revolusi mental birokrasi sedang berlangsung, sehingga terjadi evaluasi dan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) yang tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini.

Maka dari itu, Fraksi PDIP mendukung pencabutan Perda tahap I tersebut, menyusul tahap 2 dan selanjutnya.

Demikian yang disampaikan Edi Purwanto, Juru Bicara Fraksi PDIP dalam Rapat Paripurna dengan agenda tanggapan akhir fraksi-fraksi DPRD Bateng terhadap 7 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 2018, akhir pekan kemarin.

Dikatakan Ketua Fraksi PDIP itu, Perda tahap I yang dicabut adalah Perda nomor 11 tahun 2017 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemda Bateng; Perda Nomor 4 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi; Perda Nomor 8 tahun 2008 tentang Retribusi Biaya Administrasi; Perda Nomor 16 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Industri; Perda Nomor 18 tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pengumpulan dan atau Pengiriman Logam Tua atau Logam Bekas?

Berikutnya, Perda Nomor 19 tahun 2008 tentang Retribusi Usaha Perkebunan; Perda Nomor 31 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Tengah; Perda Nomor 39 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral; Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah; Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan.

“Pencabutan Perda tahap I berpedoman pada undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan peraturan yang lebih tinggi, sehingga dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian,” ujar Edi.

Ia menambahkan, pembahasan Raperda tahap 2 dan selanjutnya sebagai bentuk harmonisasi dari peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi sekaligus mempertimbangkan aspek keadilan, kepentingan umum dan ketertiban umum.

“Saya ambil contoh misalnya, Perda Nomor 11 tahun 2017 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemda Bateng. Berdasarkan SE: 188/2010 tentang penataan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah menginstruksikan bahwa penerimaan sumbangan kepada pihak ketiga pada hakikatnya sama dengan pajak daerah, sehingga perda ini perlu dicabut. Demikian juga dengan 10 item perda yang lainnya kami anggap sudah tidak relevan dan perlu dicabut,” pungkasnya. (ran/3).

Comment

BERITA TERBARU