Pasca Cuti Lebaran, PNS Disidak

  • Whatsapp
CEK ABSEN – Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Yan Megawandi mengkroscek absen pegawai Pemprov Babel dalam apel mingguan yang digelar, Senin pagi di halaman Kantor Gubernur Babel. Cek absen ini sekaligus sidak hari pertama kehadiran pegawai pascacuti bersama lebaran. Hasilnya, masih ada pegawai tidak masuk kerja meski tidak sampai lima persen. (Foto: Nurul Kurniasih)

Pemprov Absen Dibawah 5 Persen
Pegawai Bolos Kena Hukum

PANGKALPINANG – Setelah cuti bersama Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah, kemarin (3/7/2017) pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Babel kembali masuk kerja, diawali upacara mingguan di halaman upacara kantor gubernur Babel, dengan menjadi inspektur upacara, Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah.
Usai upacara, pegawai tidak langsung dibubarkan, tetapi Sekda Babel, Yan Megawandi didampingi Asisten dan Kepala BKPSDM, Sahirman Jumli melakukan sidak ke masing-masing barisan pegawai, mulai dari mendata absensi hingga pemeriksaan kerapian pakaian pegawai, sekaligus halalbihalal.
Wagub menegaskan, ia ingin melihat perubahan pada diri pegawai pemprov Babel, menjadi lebih rapi disiplin dan patuh pada aturan, imbauan maupun edaran yang sudah disampaikan.
“Waktu awal saya masuk saya lihat masih ada pegawai yang bajunya dikeluarkan, hari ini saya lihat sudah rapi, semua pakaian (pria) sudah dimasukkan ke dalam,” katanya, kepada sejumlah wartawan, Senin (3/7/2017).
Sementara untuk perempuan, dimana pegawai wanita diwajibkan mengenakan rok, menurut Fatah, aturan pakaian pegawai memang sudah diatur dalam Permendagri.
“Sekarang tahap transisi, kalau mau lihat dalam Permendagri tata cara berpakaian menganut dua model, pake rok dan boleh celana, kalau suatu daerah menetapkan bagusnya sesuai tata krama maka kami ambil sikap pake rok saja, kalau pake celana ada model celana yang ketat, ya silahkan terjemahankan sendiri,” jelasnya.
Ia menyebutkan, model berpakaian menjadi suatu penekanan bagi pegawai yang harus ditaati, dan menjadi ciri khas pegawai agar terlihat rapi dan disiplin.
“Mulai dari sekarang, satu penekanan mengenai masalah tata berpakaian, pembenahan,” imbuhnya.
Demikian halnya dengan tata laksana tugas dan fungsi di pemerintahan, wagub juga mengingatkan agar pegawai untuk bekerja profesional menigkatkan kompetensinya agar mampu bersaing dengan pegawai lainnya, apalagi dalam sistem pemerintahan saat ini, Erzaldi-Fatah mengizinkan pegawai yang betul-betul bekerja.
Pegawai, sambungnya jangan terlena dengan libur panjang yang telah usai, tetapi menjadikan momentum libur dan lebaran untuk lebih giat bekerja melayani masyarakat. Untuk pegawai yang tak hadir, tegas Wagub tetap akan diberikan sanksi.”Sanksi sesuai aturan, ” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Pemprov Babel, Yan Megawandi menambahkan, dari absensi dan sidak di lapangan, masih dijumpai pegawai yang tidak masuk kerja, tetapi persentasenya tidak sampai lima persen.
“Masih ada yang tak hadir, ada yang izin, ini yang akan kita kroscek, seberapa mungkin diberikan izin, validitas izinnya bagaimana, atau hanya sekedar WA (WhatsApp) ke atasan saja, saya minta itu dicek,” tegas Yan.
Menurut Yan, persentase ketidakhadiran pegawai sangat kecil, dan artinya pegawai sudah mentaati aturan yang ditetapkan, bahkan persentase ini jauh lebih baik dibandingkan usai cuti tahun sebelumnya.
“Dari 3 ribuan pegawai yang tidak masuk tidak sampai 5 persen, artinya kedisiplinan sudah mulai meningkat, dan harus ditingkatkan,” ujar mantan kepala Bappeda Babel ini.
Untuk pejabat eselon II menurut Yan, semuanya sudah hadir dan memberi contoh kepada bawahannya, sedangkan pegawai yang tidak hadir Pemprov akan memberlakukan sanksi sesuai dengan aturan.”Sanksi sudah disiapkan, salah satu pemotongan TPP,” pungkasnya.

Sanksi Diserahkan ke SKPD
Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Basel (BKPSDM) akan segera menindaklanjuti para PNS yang tidak masuk pada hari pertama usai cuti Idul Fitri 1438 H. Tindak lanjut ini sesuai peraturan yang berlaku khususnya bagi PNS yang terbukti membolos tanpa ada keterangan. Meski begitu, sanksi yang diberikan kepada PNS yang tidak masuk diserahkan ke masing – masing organisasi perangkat daerah (OPD). Demikian dikatakan Pelaksana Tugas Sekretaris BKPSDM Basel, Aripin kepada wartawan, Senin (3/7/2017).
“Sanksi bagi PNS yang tidak masuk silahkan langsung kepada OPD masing – masing apa yang harus dilakukan. Dari BKPSDM kita serahkan ke OPD. Kalau kita lihat dari kehadiran 627 atau 64,97 persen masih sangat rendah. Tercatat 338 PNS yang tidak hadir mulai dari sakit, izin dan tanpa keterangan, Pasti akan kami mintai keterangan dan akan dilakukan pembinaan,” katanya.
Aripin mengatakan, sesuai surat edaran yang disampaikan sebelum libur Lebaran, PNS harus masuk kembali 1 Juli. Ia menilai semua pegawai telah mengetahui akan kewajiban dan tugasnya. Oleh karena itu sebagai team penegakan disiplin aparatur BKPSDMD Kabupaten Basel, pihaknya sudah tidak perlu memberikan ancaman atau tekanan kepada PNS yang menambah jatah libur lebaran.
“Libur cuti bersama hanya lima hari yaitu tanggal 24, 27, 28, 29 dan 30. Mungkin karena hari Sabtu hari tanggung makanya mereka banyak yang mudik atau kehabisan tiket pesawat atau ada kesibukan yang lainya. Memang selama ini belum ada sanksi dari BKPSDM, hanya teguran ringan saja. Langkah kita kedepan sudah disusun Perbub tentang penegakan disiplin ASN dan sudah kita ajukan ke bagian hukum. Saat ini masih dalam proses revisi tujuanya untuk displin PNS dan dalam Perbub itu diatur tentang penguatan sanksi,” jelas Aripin.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melakukan sidak pada hari pertama kerja pasca lebaran Idul Fitri 1438 H Sabtu (1/7/2017). Sidak yang dimulai sejak pukul 08.30 WIB pagi berakhir hingga siang hari. Pelaksana Tugas Sekteraris BKPSDMD (Badan Kepegawaian dan Pengemabngan SDM Daerah) Basel, Arifin mengatakan berdasarkan hasil sidak oleh tim penegakan disiplin aparatur BKPSDMD Kabupaten Basel di 27 unit kerja lingkungan pemerintah Kabupaten Basel seperti Dinas, Badan, Kantor, RSUD Basel, Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas seputaran Toboali, mendapati hanya 627 atau 64,97 persen yang hadir.
Menurut Arifin jumlah PNS di luar guru sebanyak 965 oarng. Berdasarkan hasil sidak kehadiran berjumlah 627 atau 64,97 persen. Sedangkan non PNS ada 623 dengan jumlah kehadiran 444 atau 71,26 persen. Pegawai yang paling banyak hadir yaitu BKPSDMD dari 25 PNS hadir 24 atau 96 persen, 1 orang cuti melahirkan. Dari hasil sidak didapati banyaknya pegawai yang beralasan sakit dan banyak keperluan yang mendadak.
Hal sama disampaikan Plt. Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh yang menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi pegawai yang bolos kerja hari pertama atau tidak masuk tanpa keterangan jelas. Hal tersebut ia katakan saat melakukan sidak hari masuk kerja pegawai di lingkungan Pemkab Bateng.
“Bagi pegawai yang bolos atau tidak masuk kerja tanpa keterangan yang jelas, maka akan diberlakukan sanksi tegas bagi yang bersangkutan,” ujar Ibnu Saleh saat dikonfirmasi Rakyat Pos, Senin (03/07) di Koba.
Dikatakannya, tidak ada alasan bagi pegawai nggak masuk kerja hari pertama. Karena menurut Ibnu, waktu yang diberikan untuk liburan cukup panjang, sehinggga sangat disayangkan kalau masih beralasan tidak masuk kecuali bagi yang sakit.
“Khusus pegawai yang sakit memang kita nggak pacak maksa, tapi bagi yang sehat tidak ada alasan untuk tidak masuk kerja hari pertama,” kata Ibnu yang tidak membeberkan berapa jumlah pegawai yang tidak masuk hari itu.
Kendati dirinya menegaskan akan memberlakukan sanksi, pihaknya pada hari pertama tersebut menggelar kegiatan halal bihalal bersama seluruh pegawai di Pemkab Bateng.
“Hari pertama masuk kerja, kita langsung gelar halal bihalal untuk seluruh pegawai baik dari Sekretariat Daerah, OPD dan lainnya. Halal bihalal bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan tali silaturrahmi antar sesama pegawai,” ungkapnya.
Ia berharap, kepada pegawai supaya memiliki semangat etos kerja yang tinggi pasca Idul Fitri 1438 H. Selain itu, dirinya juga meminta pegawai untuk mengamalkan apa saja yang telah diperoleh selama bulan puasa Ramadhan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Pada bulan yang baik ini, diharapkan pegawai memiliki semangat kerja yang baik lagi. Selain itu, pegawai juga bisa mengamalkan apa yang telah diperoleh selama bulan puasa dalam melayani masyarakat,” tukas Ibnu. (nov/raw/6)

Related posts