Pasang 67 Tapping Box, Bakeuda Genjot Pajak Daerah

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mulai menerapkan sistem tapping box pada sejumlah obyek pajak daerah. Tapping box diterapkan pada obyek pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir.

Penerapan alat tapping box berupa alat perekam transaksi elektronik ini bekerjasama dengan Bank Sumsel Babel.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Pangkalpinang, Budiyanto, mengatakan, empat item tersebut memakai tapping box yang dipasangkan di komputer masing-masing wajib pajak.

Seluruh pelaku usaha restoran, hiburan, hotel dan parkir wajib memasang tapping box, alat yang memantau transaksi secara online yang bertujuan mencegah kecurangan wajib pajak melaporkan internal fiktif. Tapping box dilakukan juga untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

“Sebelumnya pembayaran pajak hotel, restoran hiburan dan parkir berdasarkan perhitungan wajib pajak sendiri. Namun, diawal tahun 2019 diberlakukan pemasangan tapping box untuk memastikan pajak yang disetorkan sesuai dengan jumlah transaksi,”ujarnya.

Budiyanto mengklaim pemasangan tapping box ini jauh lebih efektif meningkatkan pendapatan pajak daerah dari biasanya.

Dia mengaku biasanya dalam satu bulan wajib pajak tersebut hanya membayar misalnya Rp 1 juta, padahal potensi yang didapatkan bisa lebih dari itu.

“Biasanya mereka bayar cuma Rp 1 juta, tapi dengan transparansi tapping box memantau transaksi secara online, mereka bayar pajak sangat luar biasa bisa mencapai Rp 15 juta. Jadi selama ini bisa dikatakan bayar pajaknya mengelabui kami karena tidak terbuka,”jelasnya.

Saat ini sudah ada 67 wajib pajak baik itu hotel maupun restoran dan rumah makan yang dipasangi tapping box.

Sementara untuk daftar tunggu ada 37 wajib pajak yang sudah menandatangani surat pernyataan bersedia untuk dipasang tapping box.

Budiyanto pun menegaskan kepada masyarakat khususnya konsumen restoran, warung maupun rumah makan yang telah dipasangi tapping box untul meminta struk elektronik. Bila kasir tidak memberikan, maka makanan maupun minuman yang makan di tempat maupun bawa pulang, tidak bayar alias gratis.

“Kalau tempat makan yang sudah ada banner Bakeuda tersebut ngasih struk manual kalian boleh tidak bayar. Kami mewajibkan memberikan struk elektronik untuk mengurangi kecurangan wajib pajak tersebut fiktif melaporkan dan membayar pajak mereka,”tegasnya.

Langkah inilah yang diharapkan dapat meningkatkan target pendapatan dari pajak daerah. Kota Pangkalpinang menargetkan pajak daerah pada 2019 ini sebesar Rp 76,8 miliar. Sementara Pajak Restauran/Rumah Makan ditargetkan sebesar Rp 5,85 miliar. (bum/6)

Related posts