by

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu 2019 di Babel

-Opini-226 views

Oleh: Ferry
Anggota Panwaslu Bangka Selatan 2016/Anggota Panwaslu Bangka Selatan untuk Pemilu 2019

Ferry

Tidak lama lagi kita masyarakat bangsa Indonesia akan melaksanakan proses demokrasi terbesar di negara ini. Bagi sudah memiliki hak suara, maka pada tahun 2019 mendatang, hak itu akan disalurkan melalui yang namanya Pemilihan Umum (Pemilu). Itu dilakukan untuk menentukan siapa Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Namun, sebelum kita masuk ke ranah hal tersebut di atas, alangkah baiknya sedikit mengetahui beberapa difinisi berkaitan dengan kupasan kita kali ini. Diantaranya apa itu Pemilihan Umum, atau yang biasa disebut Pemilu. Dalam hal ini, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kemudian, Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Salah satu di antara elemen penting dari indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu.

Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy).

Karena secara filosofis dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dijelaskan pemilihan kedaulatan adalah rakyat, rakyat dalam perspektif adalah pemilih, idealnya, rakyat seharusnya terlibat dalam proses-proses politik, tetapi ,kerap pemilu menjadi satu- satunya kesempatan rakyat untuk terlibat dalam politik, untuk itu rakyat harus menjadi (subyek) dalam seluruh tahapan pemilu.

Dalam konteks konstestasi demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam pemantauan atau/dan pengawasan pemilu dapat terwujud dalam dua bentuk. Yang Pertama, partisipasi formal yang dijalankan melalui organisasi-organisasi pemantau pilkada atau pemilu yang concern terhadap isu-isu pemilu atau memantau jalannya pemilu. Namun, organisasi-organisasi ini terakreditasi sebagai pemantau di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) wilayah masing-masing atau Nasional (dulunya pemantau pemilu terakreditasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kedua, partisipasi politik masyarakat yang ekstra formal (Pengawasan Partisifasif), mereka ini komunitas-komunitas, organisasi-organisasi masyarakat, LSM, sel-sel, dan sebutan lainya yang gandrung terhadap politik, termasuk dalam mengamati jalannya pelaksanaan pilkada maupun pemilihan legislatif dan pemilu presiden, dengan mamantau dan mengawasi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan.namun mereka tidak terdaftar atau terakreditasi di Bawaslu wilayahnya.

Partisipasi ekstra formal ini, pada umumnya berbentuk pernyataan publik dan pelaporan tentang penyimpangan atau pelanggaran dalam proses –proses elektoral, yang meliputi pula penyampaian kritik, serta masukan kepada institusi penyelenggara pemilu. Dua bentuk partisipasi masyarakat dalam konteks pemantauan dan pengawasan proses pemilu tersebut, baik partisipasi formal maupun ekstra formal, merupakan wujud dari kekuatan sipil.(Girindra sandino, Wakil sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).

Berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilu 2019, ada beberapa tahapan yang patut diketahui, sebagai berikut: a) perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu; b. pemutaktriran data Pemilih dan penyusunan daftar,Pemilih; c) penetapan Peserta Pemilu; d) e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; e) pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; f) masa Kampanye Pemilu; g) Masa Tenang; h) pemungutan dan penghitungan suara; i) penetapan hasil Pemilu; j) pengucapan sumpah/ianji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Inilah tahapan-tahapan yang harus kita awasi bersama-sama sebagai pemilih maupun peserta pemilu 2019. Memang yang diberi amanah oleh Undang-Undang No. 7 tahun 2017 sebagai Pengawas Pemilu (secara Formal) adalah Bawaslu beserta jajarannya ke bawah. Namun, Secara hakekat demokrasi, seharusnya dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku utama pemilu dan pemilik kedaulatan tertinggi dalam negara. Kita tidak bisa mengandalkan Bawaslu dan jajaran kebawahnya saja untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu 2019, karena begitu luasnya letak geografis dan jumlah penduduk Indonesia yang tersebar di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/kota yang mana jumlah pengawas pemilu masih terbatas di Bawaslu RI berjumlah 5 orang, bawaslu provinsi ada yang 7 dan 5 begitu juga di bawaslu kabupaten/kota ada 5 dan 3 orang komisioner serta panwaslu kecamatan berjumlah 3 orang, panwaslu kelurahan/desa 1 orang dan pengawas TPS 1 orang.

Penulis berpandangan, dengan jumlah personil yang minim ini, peran kita sebagai pemilih (masyarakat) sangat krusial dan penting sekali, disini tugas dan fungsi kita sebagai pengawasan partisifatif, mengingat masih rendahnya peran serta masyarakat untuk terlibat secara partisifatif dalam pengawasan pemilu yang dibuktikan dengan masih tingginya grafik kesenjangan antara laporan masyarakat dan temuan pengawas pemilu.
Khusus untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, luas wilayahnya 18.725,14 km2 terdiri dari 2 pulau utama yaitu pulau Bangka dan Pulau Belitung serta pulau – pulau kecil seperti pulau lepar pongok, pulau pongok, pulau mendanau, pulau selat nasik dan pulau lainya, jumlah penduduknya 1.368.978 jiwa (2015) tersebar di 7 Kab/kota dengan jumlah kecamatan 47 dan Kelurahan/desa berjumlah 391. Memang dibanding dengan provinsi – provinsi yang lainya jumlah penduduknya masih rendah. Adapun untuk daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilu 2019 total keseluruhannya adalah 913.934 orang dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se- provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 3786 TPS, dengan jumlah TPS seperti itu berpotensi adanya pelanggaran pemilu, karena berdasarkan indeks Kerawanan Pemilu (IKP) provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk Rawan sedang untuk Pilkada, sedangkan untuk pemilu 2019 Indeks kerawanan Pemilu (IKP) belum di lounching masih digodok di Bawaslu RI. Dengan luasnya letak geografis provinsi kepulauan Bangka Belitung tentunya pengawas pemilu yang menjadi tulang punggung pengawasan perlu peran masyarakat sebagai pengawas partisifatif yang secara sukarela membantu pengawasan tahapan pemilu 2019.

Kedepannya, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung dan Bawaslu Kabupaten/Kota agar memiliki terobosan-terobosan program dan kegiatan baru dalam hal pencegahan dan pengawasan, tentunya asal tidak melanggar aturan yang ada yaitu Undang- undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bisa hanya mengandalkan kegiatan atau program seperti sosialisai pemilu dan sosialisasi pengawasan pemilu partisifasif (Forum warga, pojok pengawasan, rapat kerja dengan organisasi kemasyarakat, tokoh agama, mahasiswa-mahasiswi dan lain-lainya) program ini sangat bagus sekali. Hanya saja kalau hanya ceremonial belaka tentunya anggaran yang digunakan akan sia- sia, harus ada tindak lanjut program tersebut, apa yang akan dihasilkan dari sosialisasi pengawasan pemilu partisifatif, harus ada dan terukur.

Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota harus kreatif dan inovatif mengembangkan kegiatan tersebut, sehingga pesan dan tujuannya tercapai yaitu munculnya sukarelawan – sukarelawan (volunteer) di kota – kota maupun didesa-desa yang secara sukarela ingin menjadi pengawasan partisifatif. Yang namanya sukarela tentunya mereka tidak meminta kompensasi kepada pengawas pemilu, inilah sasaran akhirnya. Salah satu contoh kegiatan yang kreatif dilakukan Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dengan sosialisasi pengawasan Partisifatif ke sekolah-sekolah (SMA, SMK dan Madrasah Aliyah) se – kabupaten Bangka Selatan, akhirnya menghasilkan terbentuknya Agen – agen Pengawasan pemilu di sekolah masing-masing yang di didik dan dibina terus oleh Panwaslu kecamatan Se -Bangka selatan dan Bawaslu kabupaten Bangka Selatan tentang kepemiluan khususnya dunia pengawasan pemilu dengan program pengawasan partisifatifnya.

Memang kontribusi agen-agen tersebut belum kelihatan, tapi setidaknya ini sebuah pesan kepada calon-calon anggota DPD Provinsi dan Calon Anggota Legislatif agar berkompeti secara sehat, adil dan bersih. Agen – agen pengawas ini tersebar di seluruh kecamatan se- kabupaten Bangka selatan. Peran agen –agen pengawasan sebagi indera penglihatan, pendengaran dan penciuman yang selanjutkan akan dijadikan informasi awal serta laporan untuk diteruskan ke pengawas pemilu. Tentunya kita harapkan bukan hanya agen – agen pengawasan (siswa dan siswi SMA dan SMK) saja yang menjadi mitra Bawaslu, ada agen-agen atau duta-duta pemilu dari organisasi-organisiasi kemasyarakat, Pemuka Agama, tokoh masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat ( LSM) dan lainya yang secara sukarela menjadi sukarelawan (Volunteer), tentunya dengan memperhatikan kearifan lokal dan budaya wilayah setempat, untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan meminimalisir dugaan pelangaran pemilu 2019.

Ini tantangan, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota lainya harus cepat tanggap, melakukan hal yang serupa, tentunya lebih kreatif dan inovatif. Karena pemilu legislatif yang digabung dengan pilpres, baru pertama kali dilakukan pada 2019. Dua agenda pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan ini tentu memiliki permasalahan yang lebih rumit dibanding sebelumnya, Maraknya Politik Uang (Money Politic) dalam kontestasi Pemilu, Kampanye Jahat dengan memanfaatkan isu SARA (berita Hoax di Media online/Media sosial), kampanye di luar jadwal, kampanye menggunakan media social yang akunnya tidak terdaftar di kpu provinsi maupun kpu kabupaten/kota dan dugaan Pelanggaran Pemilu lainnya.

Untuk sekedar diketahui di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini, belum ada organisasi – organisasi Pemantau Pemilu (Partisipasi Formal) yang mendaftarkan diri di Bawaslu Provinsi maupun di Bawaslu Kabupaten/Kota. Untuk itu diawali dari kita dulu dan keluarga terdekat, kemudian masyarakat bahu membahu membantu Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota melakukan pengawasan dan mengawal setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 sebagai pengawasan Partisifatif. Karena, suksesnya momen pemilu tidak hanya dilihat dari tingginya angka pemilih yang hadir menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS), namun di ukur juga dari tingkat kesadaran masyarakat serta kerterlibatan aktif dalam keseluruhan tahapan penyelenggaran pemilu, agar pemilu di Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan lancar, tertib, berkualitas dan berintegritas supaya terpilihnya pemimpin yang menjadi kehendak rakyat, pemimpin yang amanah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya tidak diragukan lagi.
Bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu.(***).

Comment

BERITA TERBARU