Para Anggota Dewan Pakai Mobil Pribadi , Banyak Mobil Mewah di DPRD

MOBIL MEWAH DEWAN – Mobil pribadi wakil rakyat Kabupaten Bangka yang terparkir di halaman Kantor DPRD berderet mulai dari kelas menengah dan atas. Tampak mobil tergolong mewah mulai dari jenis Toyota Alpard, Fortuner hingga HRV keluaran terbaru pun ada. (foto: Cepenx)

Dewan Pertanyakan “Bagi-bagi” Mobil Ops
Bupati dan Sekda Diminta Fair

SUNGAILIAT – Pemandangan baru terjadi di halaman gedung DPRD, baik itu DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Peraturan itu mengharuskan anggota dewan dan pimpinan dewan mengembalikan mobil operasional yang sebelumnya mereka gunakan kepada pemerintah daerah (Pemda). Sebab, dengan disahkan dan berlakunya aturan itu yang diteruskan melalui peraturan daerah (perda), telah merekomendasikan tunjangan anggota dewan, diantaranya tunjangan transportasi menjadi naik.
Dalam pantauan Rakyat Pos di halaman kantor DPRD Kabupaten Bangka, pemberlakukan aturan itu telah menghasilkan banyak terparkir mobil menengah dan mewah, disaat para anggota dewan masuk kantor.
Sejak dikembalikannya mobil operasional para anggota dewan kepada Pemkab Bangka, para wakil rakyat di kabupaten ini menggunakan mobil pribadi ke kantor. Bahkan ada yang menggunakan mobil tergolong mewah mulai dari jenis Toyota Alpard, Fortuner hingga HRV keluaran terbaru.
Menurut Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bangka, Andi Hudirman, per 31 Juli 2017, Perda tentang tunjangan transportasi itu sudah disahkan. Maka anggota dewan Bangka mulai tidak bisa lagi menggunakan mobil operasional dan diganti dengan tunjangan operasional.
“Kita sudah serahkan semua mobil operasional ke sekretariat. Terakhir ada enam mobil operasional dan tiga mobil pimpinan,” kata Andi, saat dijumpai Senin (13/11/2017) di ruang kerjanya.
Setelah mobil operasional ditarik, Andi menambahkan para anggota dewan mau tidak mau menggunakan mobil pribadi ke kantor.
“Dengan ditariknya mobil operasional, diharapkan mereka beli mobil baru, tergantung merekalah. Saya tegas, dari perda itu keluar tidak ada lagi mereka yang pakai mobil operasional,” imbuhnya.
Ketika ditanya dikemanakan oleh Pemkab Bangka mobil operasional yang diserahkan oleh para anggota DPRD, Andi mengaku tidak mengetahui hal tersebut.
“Tidak tahu kemana. Silahkan bupati, sekda mengatur. Kita serahkan ke mereka. Sekda yang mengatur asset,” tukasnya.
Sementara untuk tunjangan operasional anggota dewan, kata Andi, masing-masing anggota mendapatkan Rp12 juta per bulan dan ketua dewan dijatah Rp15 juta/bulan belum dihitung pajak. Kesemua tunjangan tambahan baru bagi anggota dewan itu, diambil dari kas APBD Kabupaten Bangka.
Andi juga mengemukakan, terhitung per 31 Juli dan mulai Agustus 2017 tunjangan operasional dan transportasi dibayar, maka tidak ada satu pun anggota dewan yang boleh menggunakan mobil operasional lagi.
Menanggapi ini, Ketua Komisi I DPRD Bangka, Usnen mempertanyakan dikemanakan dan siapa saja yang mendapatkan mobil dinas operasional anggota maupun pimpinan DPRD yang sudah diserahkan.
“Setelah dikembalikan ke sekda harusnya ada koordinaai dengan pihak DPRD bahwa mobil itu dikemanakan. Tidak semena-mena dan tidak semaunya sekda atau bupati,” kata dia di ruang Komisi I.
Ia juga mempertanyakan apakah mobil yang selama ini dikembalikan, termasuk mobil pimpinan dewan dilakukan lelang secara terbatas, lelang umum atau kemana diserahkan.
“Kita juga mengharapkan dalam pelelangan secara terbuka, karena setahu saya lelang terbatas itu hanya ke bupati, wabup dan sekda. Yang lain setahu saya tidak ada lelang terbatas. Harus lelang umum,” imbuhnya.
Meski begitu, Politisi PDI-P ini menegaskan tidak mau berburuk sangka apakah mobil dinas tersebut diserahkan ke pejabat-pejabat daerah di Kabupaten Bangka. Namun ia meminta sekda dan bupati fair, dalam hal ini.
“Harusnya ada koordinasi agar ada masukan orang yang berhak menerima sesuai. Ini mobil pimpinan ada tiga. Saya sudah nanya ke sekda tidak ada jawaban. Saya rapat anggaran, tidak ada jawaban. Bagian umum waktu itu, Muhammad juga tidak ada jawaban. Saya minta jawaban tertulis,” harapnya.
Dengan adanya tunjangan operasional, diakui Usnen anggota dewan lebih leluasa jika berpergian. Sebab, uangnya digunakan tergantung keperluan saja oleh masing-masing anggota dewan.
“Uang operasional tergantung anggota DPRD masing-masing. Harus ambil mobil atau pakai motor. Kalau kita pakai mobil sekretariat DPRD, untuk uang bensin agak susah juga. Kalau dihitung lebih leluasa dengan tunjangan operasional, apakah digunakan untuk rental atau kredit,” bebernya.
Sedangkan Anggota Komisi III DPRD Bangka, Riniati Sajuni menyampaikan kekecewaannya dengan ditariknya mobil operasional para anggota dewan.
“Cepat benar ditarik dan cepat juga dibagi-bagikan. Mobil itu kemana dibagi kurang jelas. Saya lihat di koran ada untuk gereja HKBP satu, di Mendo Barat dua. Saya minta untuk Kelenteng Kuto Panji tidak ada lagi,” sesal Riniati.
Dia menuturkan sudah menyampaikan secara lisan ke ajudan. Namun ternyata mobil-mobil tersebut sudah habis.
“Dikasih kemana, untuk siapa tidak tahu. Kelihatannya orang tertentu yang dapat,” pungkas politisi Partai Gerindra ini menduga.

Sementara itu, Sekda Bangka Fery Insani ditanyakan wartawan, Senin sore perihal keberadaan mobil dinas operasional anggota maupun pimpinan DPRD yang sudah diserahkan, mengaku masih ada di sekretariat. Tambah dia, belum ada kendaraan yang dilelang.
“Waalaikum salam, mobil masih di setda, 1 unit di Pemberdayaan Perempuan dan KB, belum ada yang di lelang, sedangkan yang lain di pool pemda, mksh,” kata Fery melalui pesan singkatnya. (snt/1)

No Response

Leave a reply "Para Anggota Dewan Pakai Mobil Pribadi , Banyak Mobil Mewah di DPRD"