Panwaslu Kelurahan/Desa Siap Awasi Verifikasi Faktual Pilkada Basel

  • Whatsapp
Ketua Panwaslu Basel saat menggelar rapat daring bersama Panwaslu Kelurahan/Desa Basel dan menyatakan kesiapan mengawasi verifikasi faktual pada 24 Juni mendatang. (ist)

 RAKYATPOS.COM, TOBOALI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) melaksanakan rapat daring bersama Panwaslu Kelurahan/Desa se- Kabupaten Bangka Selatan dalam rangka persiapan pengawasan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020, Jumat (19/6/2020).

Ketua Bawaslu Basel, Sahirin memastikan kesiapan jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa dalam pengawasan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan.

“Hari ini dengan menggunakan media daring kami melakukan rapat persiapan pengawasan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan yang akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan kami juga memetakan jaringan internet di 53 Desa/kelurahan sebab adanya pembatasan pertemuan saat pandemi Covid-19, Sehingga berdampak berbagai komunikasi harus dilakukan secara daring,” ungkap Sahirin

Meski ada hal-hal baru dalam pengawasan pilkada 2020, Sahirin menegaskan kualitas pengawasan harus tetap dijaga dan jika ada daerah yang sulit akses internetnya maka perlu ada strategi khusus.

Baca Lainnya

Dia mengingatkan, Perpu 2 tahun 2020 tidak mengubah teknis penyelenggaraan pilkada, maka beberapa teknis harus sesuai dengan yang tercantum dalam UU 10/2016 misalnya terkait dengan verifikasi faktual bakal calon perseorangan masih harus dilakukan dengan metode sensus.

“Sesuai dengan surat Bawaslu RI Nomor: S-0315/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020  tetang Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan ada beberapa hal yang menjadi fokus pengawasan kami, salah satunya adalah memastikan PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara sensus, yaitu dengan mendatangi tempat tinggal pendukung untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat, serta dukungannya kepada bakal paslon perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli(KTP-El/SUKET)”.  Jelas sahirin

Ia juga menyampaikan kepada seluruh jajaran panwaslu kelurahan/desa pada saat melakukan pengawasan untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan covid-19, karena masalah keselamatan semua pihak tidak bisa ditawar. (raw)

Related posts