Pantai Tanjung Pendem akan Dikelola BUMD Belitung

  • Whatsapp
Objek Wisata Tanjung Pandan, Belitung inilah, dikabarkan bakal dikelola oleh BUMD Belitung.(foto: dodi).

Ketua DPRD Sebut Anggaran Tiap Tahun Rp8 M
Kepala Dinas Pariwisata Ungkap Hanya Rp1,5 M

TANJUNGPANDAN – Pantai Tanjung Pendam yang terletak di pusat Kota Tanjungpandan kabarnya akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Belitung.

Hal itu dikarenakan tidak sebandingnya pendapatan tempat wisata tersebut dengan pengeluaran yang selalu dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung setiap tahunnya.

Demikian diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Belitung Taufik Rizani. Disebutkan Kutaw sapaan akrab Ketua DPRD itu, Pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp8 miliar setiap tahunnya untuk pengelolaan tempat wisata tersebut.

“Sementara penghasilan Rp1 miliar dan pengeluaran 8 Miliar, paling tidak penghasilan tersebut harus berimbang dengan pengeluaran yang dianggarkan pemda,” ungkap Taufik kepada Rakyat Pos.

Selain itu, Kutaw juga mengatakan, selama ini sistem management UPTD Wisata Tanjung Pendam dalam mengelola tempat tersebut banyak membuang-buang biaya (pemborosan).

Dikarenakan, tempat tersebut anggarannya selalu disuplai oleh Pemerintah, sehingga banyak petugas-petugas yang kurang pas untuk dipekerjakan di tempat itu.

“Karena mereka tidak bergantung dengan APBD, selama ini APBD yang menyuplai dana tersebut. Kita juga bisa lihat sekarang banyak petugas penjaga pintu daripada petugas kebersihan, itu salah satu pemborosan anggaran. Dengan pengelolaan BUMD, tentu akan lebih beda sistem managemen nantinya, sehingga dapat dikelola dengan baik dengan sistem managemen yang baru,” tegas Taufik.

Terkait dengan hal itu, kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, Hermanto angkat bicara. Menurutnya, hal tersebut tidaklah benar adanya.

Dia mengungkapkan, untuk biaya pengelolahan Pantai Wisata Tanjung Pendam tersebut hanya menghabiskan Rp 1,5 milyar setiap tahunnya.

“Tidak ada Rp 8 milyar, APBD kita aja (untuk pengolalsan Tanjung Pendam) cuma Rp 1,5 milyar. Yang Rp 8 miliar itu dari mana, tidak ada itu ‘ngerecau’, (tidak benar),” ungkap Hermanto kepada Rakyat Pos, Senin (29/07/2019).

Untuk Tahun 2018, ditambahkannya, Pendapatan Asli Daerah dari kawasan pantai Tanjung Pendam melebihi dari pengeluaran yaitu mencapai Rp 1,8 miliar.

Itu, menurut dia, telah membuktikan bahwa pengeluaran dan pendapatan ada selisih keuntungan dari pengelolaan Pantai Tanjung Pendam. Meskipun dalam hal ini yang dihasilkan tidak terlalu banyak.

“Sedangkan untuk Tahun 2019 ini, APBD untuk pengelolaan Pantai Tanjungpendam mencapai Rp.2.498.980.000. Dana tersebut sudah termasuk untuk Tirtaloka yakni Pemandian Dayang Sripinai dan Kolong Keramik, tidak ada Rp 8 miliar,” bebernya.

Ia menyebutkan, kalau untuk wisata Kolong Keramik dan Pemandian Dayang Sripinai memang selalu mendapat kerugian.

“Untuk Dayang Sripinai dan Kolong Keramik memang ya, tidak sebanding antara APBD dan PAD hanya 50-50. Misalnya jika APBDnya Rp 400 juta biasanya PADnya hanya Rp200 juta. Yang paling besar itu adalah biaya tenaga kerja kebersihan,” jelasnya.

Namun dalam hal pengalihan, Hermanto juga sangat menyetujui jika memang kawasan Pantai Wisata Tanjung Pendam dan Tirtaloka dikelola oleh BUMD. Menurutnya, jika memang dikelola oleh BUMD bisa lebih baik.

“Kita juga berharap seperti itu (dikelola BUMD), karena kita tidak mungkin dapat mengelola Tanjung Pendam secara efektif. Jadi, daripada ini akan menjadi sesuatu yang tidak maksimal kalau kita kelola, lebih baik dikelola olah pihak ke tiga lah, terserah pihak ke tiga itu mau dari BUMD atau pihak ketiga dibidang lain,” pungkasnya.(dodi/3).

Related posts