Pantai Ditimbun Nelayan Demo

  • Whatsapp
HENTIKAN PENIMBUNAN – Bupati Belitung, Sahani Saleh turun langsung ke Pantai Gayam, Desa Aik Saga, Tanjungpandan, Belitung menghentikan penimbunan pantai oleh warga. Tindakan bupati ini menindaklanjuti aksi demo puluhan nelayan ke kantor bupati, Senin (2/10/17). Bupati juga menginstruksikan untuk pencabutan SKT atas lahan di pantai tersebut, karena penimbunan itu melanggar. (Foto: mgb/Bastiar Riyanto)

Protes Lokasi Labuh Kapal Hilang
Bupati Instruksi Stop dan Cabut SKT

TANJUNGPANDAN – Puluhan nelayan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Belitung, Senin (2/10/17) kemarin. Kedatangan para nelayan ini untuk menuntut pemberhentian aktivitas reklamasi di Pantai Gayam, Desa Aik Saga, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung.
Pantauan Rakyat Pos dilapangan, setelah melakukan orasi sejumlah perwakilan nelayan kemudian melakukan dialog langsung dengan Bupati Belitung, Sahani Saleh beserta jajaranya di ruang rapat Pemkab Belitung. Selesai melakukan dialog Bupati Belitung yang biasa disapa Sanem bersama nelayan langsung mengecek lokasi penimbunan reklamasi yang berada di Pantai Gayan Desa Aik Saga.
“Ini tidak boleh dibiarkan, langsung ke lapangan saja biar jelas kita,” ujar Sanem kepada pendemo di ruang rapat bupati, Senin (2/10/2017).
Setiba di lokasi nampak tidak ada aktivitas yang berlangsung di lokasi tersebut. Yang terlihat hanya satu unit excavator mini, tumpukan pasir dan pohon-pohon bakau yang hampir rata tertimbun pasir.
“Ini pokoknya laporkan ke polisi, biar dipoliceline, gak boleh lagi melakukan kegiatan ini, terus SKT-nya dicabut,” tegas Sanem.
Selain itu, Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Syahril Dahlan mengatakan, penimbunan bibir pantai mengarah ke laut itu tidak dibenarkan. Apalagi ini sifatnya perorangan.
“Jelas ini ada pengrusakan lingkungan dan ini bisa kena dua undang-udang baik itu (UU) Kelautan dan (UU) Perikanan dimana ada kerusakan sumber daya perikanan, belum lagi kerusakan dengan pohon bakau atau magrovenya,” kata Syahril kepada Rakyat Pos, Senin (02/10/17).
Sementara itu salah seorang nelayan Samsu Rizal mengatakan, protes yang mereka lakukan menyangkut kepentingan orang banyak bukan hanya nelayan saja. Lantas, pihaknya juga sudah beberapa kali menyampaikan keberatan kepada pemilik lahan namun tidak ada respon.
“Kabarnya SKT sudah terbit. Lantas pembuatan SKT ini besar kemungkinan hanya sepihak karena para nelayan awalnya tidak dilibatkan dan tidak ada sosialisasi sebelumnya,” jelas dia.
Ia menambahkan, sejak dulu lokasi tersebut merupakan tambat labuh bagi kapal nelayan terutama pada saat musim barat.
“Dari segi aturan sudah jelas menyalahi aturan dan masyarakat meminta aktivitas dihentikan. Masyarakat tidak pernah ingin menghambat pembangunan cuma diperhatikan juga kepentingan nelayaan untuk akses jalan ke laut,” tandasnya.
Sedangkan Kepala Desa Aik Saga Halim membenarkan SKT di lahan tersebut sudah terbit pada tahun 2015 lalu. Melihat sikap tegas bupati, dirinya berjanji akan segera mencabut SKT tersebut, sesuai dengan instruksi bupati.
“Kalau musim barat pantai ini memang dijadikan nelayan untuk menambat kapal mereka. Sebenarnya lokasi ini namanya bukan Pantai Gayan tetapi Pantai Kik Dul,” tukasnya. (yan/6)

Pos terkait