Pansus RZWP3K Tak Pernah Lepas Pulau Tujuh

  • Whatsapp

Posisi Babel Lebih Kuat

PANGKALPINANG – Mansah, anggota Pansus RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) Mansah menegaskan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak pernah melepaskan Pulau Tujuh, yang tercantum dalam Undang-Undang 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Babel.

“Pansus melakukan konsultasi persoalan Pulau Tujuh ke Badan Informasi Geospasial (BIG). Kami mempersoalkan lampiran dari putusan Undang-undang 27 tahun 2000. Itu memasukkan Pulau Tujuh ke kita, pemekaran dari Sumsel. Benar, Kepri tidak memasukkan Pulau Tujuh, tapi Undang-undang 31 tahun 2003 itu ada di Kabupaten Lingga. Setelah kami telusuri, itu dimasukkan oleh BIG,” ujar Mansah kepada sejumlah wartawan, Jumat (7/12/2018).

Selain ke BIG, Pansus juga melakukan konfirmasi ke Dirjen BAK (Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan). Dari hasil verifikasi tersebut, benar bahwa Pulau Tujuh itu masuk dalam wilayah Kabupaten Lingga.

“Itu awalnya. Dimasukkan gugusan Pulau Tujuh ke Kabupaten Lingga. Jadi ini tumpang tindih. Bangka Belitung sebenarnya lebih kuat, karena Babel tidak pernah melepaskan Pulau Tujuh. Memang sekarang Pulau Pekajang dan lainnya, semuanya dibangun oleh Kabupaten Lingga. Dari SD pelayanan kesehatan, APBD Des, PNPM dan yang lain. Tapi kalau bicara undang-undang, mereka berada di wilayah yang salah,” tuturnya.

Mansah menyampaikan, BIG berjanji secepatnya memanggil sejumlah pihak guna menyelesaikan persoalan Pulau Tujuh, termasuk Dirjen BAK.

“Dalam Perda Zonasi, kalau kita lihat dari Google, itu masuk ke wilayah Bangka Barat. Bicara kewilayahan, lebih dekat dengan kita. 30 mil laut ke kita, kalau ke Kabupaten Lingga jauhnya 60 mil laut, tapi secara administrasi itu dimasukkan ke Kabupaten Lingga. Artinya itu diekploitasi, mereka membangun tapi justru bukan di wilayah mereka,” tambahnya.
“Tapi maksud kita, ketika didudukkan bersama, kita nantinya harus dilibatkan,” tandasnya. (ron/6)

Related posts