Pansus Perubahan Perda 9/2014 Konsultasi ke Kementan

  • Whatsapp

TOBOALI – DPRD Bangka Selatan (Basel) melalui Pansus Perubahan Perda No 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha perkebunan melakukan konsultasi ke Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian RI.

Dalam pertemuan dengan narasumber Dudi Gunadi, dari Direktorat Perlindungan Perkebunan bersama Biro hukumnya ada beberapa pasal yang dirubah dan ditambah serta dihilangkan, karena isinya tidak sensuai lagi dengan Peraturan Perundang – undangan.

Salah satunya keharusan pengusaha perkebunan memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Sub mission setelah mendapatkan pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Basel. Demikian dikatakan Wakil Ketua Pansus, Samsir, kepada wartawan Kamis (16/5/2019).

Menurutnya, pasal 36 yang menyatakan “usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk komoditi kelapa sawit mendapatkan IUP-Pengolahan harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20 % berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari kebun masyarakat atau perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengelohan berkelanjutan” dirubah menjadi “Usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk mendapatkan IUP- P harus memenuhi sekurang – kurangnya 20 % dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri dan kekuranganya wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan”.

Hal tersebut sesuai dengan amanat 3 aturan yang berhubungan dengan usaha perkebunan yaitu Permentan No 98 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa pengusaha harus memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20 % dari ijin usaha perkebunan.

Permen Agraria dan Tata Ruang No 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa fasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20 % dari hak guna usaha ( HGU ). Permen LHK no 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa meminta kewajiban 20 % berasal dari Luas areal yang dilepas dari Kawasan Hutan.

Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, Direktorat Perkebunan menyatakan bahwa aturan kewajiban 20 % itu berdasarkan kepemilikan lahan pengusaha. Artinya, ketika meminta ijin untuk 1000 hektare lahan, maka pengusaha harus mengalokasikan 200 hektare lahan untuk mengembangkan lahan petani rakyat.

Samsir mengatakan pasal yang dihilangkan menyangkut jika dalam suatu wilayah perkebunan swadaya masyarakat belum ada industri komoditi kelapa sawit pengolahan hasil perkebunan dan lahan untuk penyediaan paling rendah 20 % dari bahan baku kebun sendiri tidak tersedia dapat didirikan usaha industri pengolahan hasil perkebunan oleh perusahaan perkebunan perusahaan tersebut harus memiliki Ijin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP- P).

Dan untuk mendapatkan IUP – P tersebut, lanjut dia, perusahaan perkebunan harus memiliki pernyataan ketidaktersediaan lahan dari dinas yang membidangi perkebunan setempat, dan melakukan kerja sama dengan koperasi pekebun pada wilayah dimana perusahaan berlokasi, dan wajib menjual sahamnya 5% pada tahun ke 5, dan secara bertahap menjadi paling rendah 30 % pada tahun ke 15. “Karena klausul ini memberatkan dan menghambat arus investasi,” ujarnya. (raw/3)

Related posts