by

Pansus Pendidikan DPRD Babel, Bahas IPP SMA

-Berita Kota-296 views

PANGKALPINANG – Anggota Pansus Raperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Azwari Helmi mengatakan, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat dapat memungut Iuran Pendanaan Pendidikan (IPP) maksimal Rp75 ribu per siswa per bulan.

“Payung hukumnya sudah ada dan sekarang dilakukan revisi Perda dan lagi dibahas. Diharapkan masalah ini dapat disosialisasikan agar tidak menjadi rancu di tengah masyarakat atau kepada wali murid,” kata Helmi kepada sejumlah wartawan, di Gedung DPRD Babel, Senin (19/3/2018).

Ketua Fraksi PPP DPRD Babel itu menjelaskan, pihak sekolah dapat mengutip iuran sesuai dengan program ungggulan sekolah masing-masing yang tidak ada dalam Juknis BOS APBD maupun APBN. Untuk menetapkan jumlah IPP, harus disahkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Babel. “Jadi, sebelum iuran itu berlaku, terlebih dahulu disahkan dinas, jadi tidak asal kutip,” jelas Helmi.

Sementara itu, Ketua Pansus Ariyanto menambahkan, revisi Perda pengelolaan pendidikan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008. Lalu, aturan yang berkaitan dengan komite sesuai dengan PP Nomor 75 Tahun 2016 dan dituangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

“Untuk nilainya, maksimal Rp75 ribu. Kita serahkan kepada sekolah dengan program-programnya masing-masing. Tidak mesti sama antara satu sekolah dengan sekolah yang lain,” ungkapnya.

Pungutan itu pun, kata Ketua DPC PDI Perjuangan Bangka Barat ini, tidak boleh bersentuhan dengan dana BOS dan juga dana yang bersumber dari APBN serta APBD Babel. “Jadi penetapan pungutan sekolah, tergantung sekolah masing-masing. Bagi siswa yang tidak mampu, pungutan itu tidak dapat dipaksa harus digratiskan,” pungkasnya. (ron/10)

Comment

BERITA TERBARU