Pansus KIP dan Tambang Laut DPRD Beltim Disorot

  • Whatsapp
Aktivis Belitung Timur yang tergabung dalam Wadah Kajian Studi Pembangunan Belitung Timur (Beltim), saat menyambangai Kantor Redaksi Harian Rakyat Pos, Jumat (20/9/2019) tadi malam. (foto: M Rovi)

Aktivis Indikasi Ada Penyalahgunaan Wewenang
Bawa Persoalan ke Ranah Hukum

PANGKALPINANG – Komite Nasional Penyelamat Aset Negara melalui Dewan Komite Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung menyoal hasil kerja dari Panitia Khusus KIP dan Tambang Laut DPRD Belitung Timur yang mulai bekerja sejak 9 Nopember 2017 dan sudah menyampaikan hasilnya pada sidang paripurna DPRD Belitung Timur pada tanggal 6 Februari 2018 lalu.
Menurut M. Noor, subtansi persoalan yang menjadi pembahasan pansus tersebut adalah yang pertama persoalan beroperasi KIP Kamila oleh PT. KTU dan yang kedua berkaitan dengan tambang laut di Kabupaten Belitung Timur.
“Subtansi dari dua permasalahan ini tidak lah sama, karena mengingat persoalan KIP Kamila oleh PT. KTU ini adalah persoalan perizinannya sedangkan pesoalan tambang laut ini adalah persoalan daerah yang dalam pembahasanya tidak cukup hanya koordinasi dengan instansi pemerintah dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat tetapi pansus harus mengkaji lebih mendalam dan komperehensip, karena ini menyangkut potensi sumber daya lokal Belitung timur yang sudah di gariskan baik itu dalam RTRW, Rencana Pembangunan Daerah Jangka menengah serta keberlangsungan pendapatan daerah dan masyarakat,” tegas M. Noor didampingi Forum Wadah Kajian Studi Pembangunan Belitung Timur (Beltim), saat menyambangai Kantor Redaksi Harian Rakyat Pos, Jumat (20/9/2019) tadi malam.
Dikatakannya, berkaitan dengan pesoalan tambang laut ini tidak cukup hanya koordinasi dengan instansi pemerintah dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat bahkan menurut perasaan dan hati anggota DPRD semata, ini persoalan daerah yang mesti disikapi secara bijaksana dan dengan perhitungan yang matang.
“Kita tidak membaca sama sekali kajian secara koperehensipnya berkaitan dengan tambang laut ini, tiba-tiba di point ke enam rekomendasi pansus menyebutkan anggota pansus menolak tambang laut di perairan Belitung Timur. Kami rasa kewenangan pansus tidak sampai kesana, karena tambang laut ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dan disitu ada kewenangan propinsi dan pusat dan tidak cukup hanya sebatas aspirasi, apalagi aspirasi tersebut tidak mengakomodir berbagai pemangku kepentingan,” tandas M. Noor.
Ia menambahkan, bahwa dalam latar belakang yang dijadikan rujukan pansus untuk mengkaji dan kemudian menilai tambang laut antara lain hasil tangkap ikan dari laut Belitung dari tahun 2001-2016 sebanyak 1.600 Ton serta Pulau Belitung juga telah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Bali baru tepatnya di Tanjung Kelayang melalui KEK pariwasata Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung.
“Ini kan menurut kami hal yang lucu sekali, masa sih yang dijadikan rujukan potensi sumber daya Kabupaten Belitung bukan kabupaten Belitung Timur sendiri. Dari latar belakang ini saja Pansus KIP dan tambang laut DPRD Belitung Timur sudah salah kaprah dan mencederai eksistensi Kabupaten Belitung Timur sendiri,” ujar M. Noor.
“Untuk itulah, kami akan menarik persoalan ini ke ranah hukum, karena sudah menjadi keputusan pejabat daerah walaupun hanya dalam bentuk rekomendasi, kita akan uji unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada anggota DPRD tersebut serta unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara akibat suatu keputusan yang berdampak luas seperti ini,” pungkas M. Noor.

Related posts