Pansus III LKPJ Tahun 2019 Singgung Data Dinsos & Pendapatan Pajak

  • Whatsapp
Samsir

 

RAKYATPOS.COM, TOBOALI – Pansus III DPRD Bangka Selatan memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Basel tahun 2019 dalam paripurna yang digelar Senin (18/5/2020).

Read More

 

Ia menjelaskan di LKPJ beberapa output kegiatan yang berupa fisik seperti infrastruktur jalan dan bangunan yang rusak sebelum diserahterimakan serta finaslisasinya dengan kondisi asal asalan seperti yang terjadi di Dinas Pekerjaan Umum.

 

“Fungsi pengawasan kegiatan dan penerima hasil kegiatan dapat dilakukan dengan optimal, sehingga dalam melakukan pemeriksaan harus memberikan sanksi berupa black list kepada pihak ketiga yang membandel dan memberikan hasil pekerjaan yang asal-asalan, terkait permasalahan gagal lelang karena tidak adanya pihak ketiga yang ikut lelang maka kami merekomendasikan agar penunjukan konsultan dalam hal membuat rancangan anggaran biaya agar dilakukan survey lokasi untuk melihat kondisi lokasi yang akan dibangun jangan hanya menjadi konsultan di atas meja” imbuhnya.

 

 

Politisi PKS ini juga menyebutkan  berkaitan dengan adanya ketidaktepatan distribusi bantuan sosial yang dikarenakan data yang diberikan pusdatin sebagai dasar pemberian bantuan ke masyarakat, sehingga menyebabkan bantuan banyak yang tidak tepat sasaran, masyarakat yang berhak dan pantas mendapatkan bansos malah tidak menerima, sedangkan masyarakat yang tidak berhak dan tidak pantas mendapatkan bansos malah menerima bansos.

 

“Kami merekomendasikan agar dinas terkait harus melakukan update data seperti Pemdes melalui TKSM dan TKSK agar penentuannya dilakukan dengan musyawarah desa, memastikan data tersebut diperbaiki oleh kemensos dengan cara melakukan koordinasi dan pengawalan sampai data yang terkirim ke kabupaten sama dengan data yang di pusdatin, kementerian sosial, dinas terkait harus melakukan update setiap 6 bulan sekali.” Jelas Samsir.

 

Ia menyinggung bidang pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain seperti pemasukan asli daerah yang sah dengan realisasi di atas 100%.

 

“Kami meyakini ini bukan semata-mata karena hasil kerja keras bagian pendapatan daerah, tetapi karena terlalu rendahnya target yang ditetapkan dibandingkan dengan potensi yang ada. sebagai salah satu contoh pajak sarang burung walet yang hanya terealisasi 58 juta, padahal jumlah objek pajak sarang burung walet untuk sekarang dh +/- 160, dan sekarang mungkin sudah mencapai 200an. kalau dengan 50% saja berproduksi lebih dari Rp 500 jutaan,” ungkapnya.

 

Untuk itu, Pansus III merekomendasi Bidang Pendapatan harus menghitung target pajak dan retribusi daerah berdasarkan data wajib pajak dan wajib retribusi yang ada. “Pemkab Bangka Selatan melalui dinas terkait agar memvalidasi jumlah wajib pajak dan wajib retribusi untuk dijadikan dasar kalkulasi target pendapatan sebagai implementasi dari program intensitifikasi dan extensifikasi pajak dan retribusi daerah,” katanya. (raw)

 

JustForex

Related posts