by

Pansus akan Cari Tambahan Raperda PPA ke Bandung

TANJUNGPANDAN – Rancanangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Senin (09/07/2018) sudah dilakukan pembahasan oleh panitia khusus (pansus) di lembaga legislatif.

Raperda tersebut, kini tinggal perangkuman dan penyesuaian apabila terjadi kekurangan. Namun penyesuaian ini, harus mengacu kepada sejumlah daerah yang telah memiliki Perda tersebut.

Rencananya Pansus akan membandingkan isi dari Raperda PPA ini, ke Kabupaten Bandung yang semula sudah memiliki dan menerapkan Perda tersebut.

“Kalau pembahasannya sudah tuntas kemarin, tinggal mencari tambahan saja apabila ada yang harus ditambah. Tapi, itu tetap harus mencari tambahan ke daerah lain, yang sudah memiliki Perda. Kemarin kami rencananya ke Kabupaten Bandung,” kata Ketua Pansus Raperda PPA Syamsudin kepada Rakyat Pos, kemarin.

Yang paling urgent dalam pembahasan Raperda tersebut, tentang memperkuat ke lembagaan buat perlindungan perempuan dan anak, terhadap tindak kekerasan. Sebab kelembagaan tersebut sangat dibutuhkan, buat mengayomi masyarakat yang menjadi korban.

“Yang jelas, perda ini untuk memperkuat kelembagaan. Sehingga apabila ada masalah tentang kekerasan tersebut, bisa jelas kewenangan nya. Karena kalau ada kelembagaan itu, nanti penganggaran juga jadi jelas,” bebernya.

Sebab, kata dia, selama ini yang menjadi kendala yaitu terkait penganggaran dan ketersediaan anggaran. Sehingga apabila terjadi kasus seperti human trafficking, tidak ditampung dirumah orang lain.

“Nanti dengan ada Perda ini, pemerintah punya kewajiban untuk menyediakan rumah perlindungan. Ketok palu nya akhir Juli nanti dan Perda ini sudah dibutuhkan, karena kekerasan terhadap perempuan anak itu bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Sedangkan kalau untuk hukuman di Perda itu mengacu ke undang-undang, dan tidak diatur lagi,” pungkasnya. (dod/3).

Comment

BERITA TERBARU