Pajak dalam Islam

  • Whatsapp

Oleh: Desti Ritdamaya, M.Pd – Guru SMKN 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka, Babel

Read More

Defisit lagi. Dalam rilis APBN 2020, Kementerian Keuangan (KemenKeu) menyatakan bahwa pendapatan negara sebesar Rp. 2.233,2 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp. 2.540,4 triliun. Defisit untuk tahun ini membengkak hingga Rp.307,2 triliun (kemenkeu.go.id, Februari 2020). Menyoroti struktur APBN, sejak tahun 2010 hingga 2020 keadaan “besar pasak daripada tiang” ini selalu terjadi dengan besaran yang fluktuatif.

Untuk menutupi defisit, kebijakan pembiayaan anggarannya oleh pemerintah sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu utang. Selain itu pemerintah berupaya keras meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak. Dalam struktur APBN yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR, selalu menempatkan pajak sebagai sumber pendapatan pertama dan utama. Yaitu sebesar 80 % dari total pendapatan negara. Data pendapatan negara dari perpajakan yang dirilis oleh KemenKeu dari tahun 2015 sampai 2020 secara berturut-turut yaitu 1.240,4 T; 1.285,0 T; 1.472,7 T; 1.618,1 T, 1.786,4 T, dan 1.865,7 T(www.kemenkeu.go.id).

Berbagai upaya kreatif dan inovatif  pemerintah lakukan untuk menaikkan pendapatan dari pajak. Seperti wacana terbaru pemerintah untuk memungut cukai beberapa produk antara lain minuman berpemanis, emisi knalpot dan kantong plastik. Menteri Keuangan (MenKeu) sebagai pihak pemerintah memberikan alasan pemungutan cukai tersebut. Cukai minuman berpemanis untuk mengurangi konsumsinya karena dapat membahayakan kesehatan (menimbulkan penyakit diabetes dan obesitas). Cukai emisi knalpot kendaraan bermotor untuk mengendalikan emisi karbon karena menyumbang penurunan kualitas udara. Sedangkan emisi kantong plastik untuk menangani sampah plastik karena menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu Menkeu memaparkan potensi pendapatan negara jika cukai produk tersebut diberlakukan. Dari minuman berpemanis akan diperoleh pendapatan per tahun sebesar 6,25 triliun, emisi knalpot sebesar 15,7 triliun sedangkan kantong plastik sebesar 1,6 triliun. Tingginya potensi pendapatan ini diklaim dapat meningkatkan pendapatan negara sekaligus menyelamatkan defisit keuangan negara (republika.co.id, Februari 2020).

Tetapi di sisi lain pemerintah telah menerapkan kebijakan menurunkan PPh atas penjualan rumah mewah menjadi 1 % dan kendaraan mewah menjadi 5 %. Pemberlakuannya diperkuat dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92 tahun 2019. Pemerintah beralasan kebijakan ini bertujuan untuk relaksasi ekonomi dan mendorong konsumsi properti dan otomotif. Apabila pertumbuhan kedua sektor tersebut meningkat, otomatis berdampak pada kenaikan pendapatan pajaknya. Pemerintah berencana secara bertahap mulai tahun 2021 menurunkan tarif PPh Badan perusahaan hingga 20 persen. Kebijakan ini dilakukan merespon permintaaan dunia usaha, sehingga dapat mengantisipasi perlambatan ekonomi. Bahkan pemerintah berencana memberikan insentif pajak berupa penghapusan PPh deviden pasar modal dari dalam dan luar negeri (republika.co.id, September 2019).

Akar Masalah

Membaca kebijakan pajak oleh pemerintah, bisa ditarik benang merah. Bahwa pemerintah berusaha menggenjot pajak dari potensi rakyat kecil dengan seabrek skenario kewajiban pajak. Tetapi di sisi lain pemerintah memberi amnesti pajak kepada pengusaha/pemilik modal besar. Anomali kebijakan pajak. Pemerintah menerapkan kebijakan tidak populis dengan “memeras” rakyat kecil, tetapi memberi karpet merah pada pemilik modal besar dengan berbagai dalih. Pemerintah “galak” pada rakyat kecil tetapi “lembut” pada para pengemplang pajak dari konglomerat. Selama ini rakyat kecil sudah kepayahan memenuhi biaya kebutuhan hidup yang tinggi. Apalagi dengan pemberlakuan pajak baru ini, tentu saja akan menambah panjang penderitaan rakyat kecil.

Pajak sentra pendapatan negara adalah konsekuensi bagi negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme sekuler. Termasuk negeri tercinta ini. Paham kebebasan kepemilikan dalam sistem kapitalisme, menjadikan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah ruah atau aset strategis negara lainnya bukan pada tangan negara. Tetapi diserahkan pengelolaannya kepada Badan Usaha (korporasi) baik atas nama pemerintah, swasta, asing maupun aseng. Badan Usaha ini tentu saja hanya dimiliki oleh para pemilik modal besar. Setiap badan usaha didirikan bertujuan untuk mencari laba. Visinya pada kepentingan bisnis (komersialisasi), yang berusaha meraup keuntungan sebesar-besarnya dan menghindari kerugian. Negara hanya berperan sebagai regulator. Negara pun hanya mendapat ‘jatah’ yang tidak sepadan. Terbukti dalam struktur APBN 2020 SDA hanya menyumbang pendapatan negara sebesar 160,4 triliun. Hanya 7,18 % dari total pendapatan negara (www.kemenkeu.go.id). Ironis. Padahal seharusnya dari pengelolaan SDA oleh Negara secara optimal dapat menjadikan rakyat makmur dan sejahtera. Sehingga tidak menggantungkan pendapatan pada pajak yang membuat rakyat sengsara.

Pandangan Islam

Islam menjelaskan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melayani kepentingan rakyat. Landasan hukumnya hadits Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang mengatakan Nabi SAW bersabda : “Imam adalah (laksana) penggembala (pelayan). Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya”. Islam mengatur perekonomian negara (nizham iqtishadi). Dalam kitab Nizhamul Iqtishadi fi Al Islam, Syech Taqiyuddin an Nabhani menjelaskan prinsip pendapatan, pengelolaan dan pembelanjaan harta yang berlandaskan syariat Islam.

Dalam Islam pendapatan utama negara ditetapkan dari pendapatan kepemilikan negara dan umum. Kepemilikan negara diperoleh dari harta fa’i, ghanimah, jizyah, kharaj, ‘usyur, khumus, rikaz dan zakat. Sedangkan kepemilikan umum diperoleh dari air (laut, sungai, danau, rawa dan lain sebagainya); padang (termasuk isi perut bumi yang mengandung berbagai SDA) dan api (sumber energi panas bumi, gas, tenaga surya, api menyala dan lain sebagainya). Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad. Artinya : Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.

Syari’at Islam memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengelola harta kepemilikan umum dan negara. Diharamkan pengelolaannya diserahkan pada individu atau badan usaha (baik dalam negeri atau asing). Pengelolaan oleh negara bervisi melayani kebutuhan rakyat. Artinya, dibelanjakan untuk urusan rakyat dan negara dalam rangka mewujudkan kemajuan taraf ekonomi.

Sumber pendapatan dari kepemilikan umum dan negara, sebenarnya sudah mencukupi dalam memenuhi urusan rakyat. Sehingga tidak diperlukan lagi pajak atau utang. Tetapi apabila kas pendapatan negara tersebut kosong (dalam keadaan darurat), maka diperbolehkan negara untuk memungut pajak. Pajak ini semata-mata dilakukan agar negara tetap dapat menunaikan pelayanan urusan rakyat terutama yang menjadi kebutuhan dasar. Seperti pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, keamanan dan lain sebagainya. Pungutan pajak ini pun hanya ditujukan pada warga negara yang kaya dan muslim saja. Bukan pada rakyat yang tidak mampu. Apabila kas negara sudah membaik dan pulih kembali, maka kebijakan pajak dihapus dan tidak diberlakukan lagi. Ini menunjukkan bahwa pajak dalam Islam hanya insidental saja, bukan sumber utama pendapatan negara. Semangat pelayanan dan meraih ridha Allah mewarnai kegiatan ekonomi negara Khilafah. Sehingga kemakmuran dan kesejahteraan adalah suatu  keniscayaan. Wallahu a’lam bish-shawabi. (***)

Related posts