Pagi ini, Sidang Korupsi Pipa Merawang di TKP

  • Whatsapp
Empat terdakwa korupsi proyek Rehabilitasi Intake dan Rehabilitasi Pipa Transmisi Kolong Merawang tahun 2016 senilai Rp4,7 miliar, usai disidangkan di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, Senin (11/3/2019) sore. Mereka yakni Abdul Roni, Mulyanto, Riffani alias Pepen dan Aloy. (Foto: Bambang Irawan)

Kemarin, Tiga Ahli dan Saksi Ad Charge Diperiksa

PANGKALPINANG – Empat terdakwa korupsi dalam proyek Rehabilitasi Intake dan Rehabilitasi Pipa Transmisi Kolong Merawang tahun 2016 senilai Rp4,7 miliar, kembali disidangkan di Ruang Sidang Garuda Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, Senin (11/3/2019) sore.
Para terdakwa, yakni mantan Kepala Satker SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Sumatera VIII Provinsi Bangka Belitung Abdul Roni, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Mulyanto, Direktur PT Rian Jaya Makmur M. Riffani alias Pepen dan pengusaha PT Bangka Utama Konstruksi asal Sungailiat selaku pihak pelaksana proyek pekerjaan rehab Yudas Swasra alias Aloy, disidang dalam berkas terpisah.
Dalam pantauan Rakyat Pos, keempat terdakwa mengikuti sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli yang berjumlah empat orang. Majelis hakim yang diketuai Sri Endang Amperawati Ningsih, dengan hakim anggota Corry Oktarina dan Erizal, tampak mengorek keterangan para saksi dan ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Pengganti (JPUP) dari Kejati Babel Sarpin dan Arif, serta JPU Kejari Bangka Aditya dan Marco.
Tak selesai hingga sore hari, sidang korupsi inipun sempat diskor lantaran satu saksi belum hadir dan dilanjutkan kembali ba’da Magrib atau sekitar pukul 19.00 WIB.
JPUP, Sarpin membenarkan sidang ke 14 ini beragendakan pemeriksaan saksi dan ahli ad charge yang meringankan dari keempat terdakwa.
“Saksinya ada empat, yaitu ahli perdata Fakultas Hukum Unsri Prof Joni Emirzon, ahli kontruksi pengadaan barang dan jasa Kementerian PUPR Antonius serta Hamzah Sunarya dari ahli lembaga sertifikasi air minum. Satu saksi meringankan dari M Rifani dari Bank Syariah Muamalat (BSM),” tutur Sarpin saat ditemui disela-sela memasuki ruang sidang.
Dia menambahkan, keempat terdakwa juga akan menjalani sidang di lokasi proyek Rehabilitasi Intake dan Rehabilitasi Pipa Transmisi di Kolong Merawang, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka.
“Besok, pukul 09.00 kita akan sidang di tempat, yaitu di Merawang,” tukasnya.
Seperti diketahui, mantan Kepala Satker SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Sumatera VIII, Provinsi Bangka Belitung, Abdul Roni, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Mulyanto terseret dalam dugaan korupsi ini karena dianggap orang yang paling bertanggungjawab terhadap proyek rehabilitasi intake dan rehabilitasi pipa transmisi Kolong Merawang tahun 2016.
Pekerjaan rehabilitasi ini dalam lelang dimenangkan oleh PT Rian Makmur Jaya dengan pagu dana senilai Rp4,7 miliar menggunakan APBN Kementerian PUPR. M. Lalu, Riffaani alias Pepen selaku Direktur PT Rian Jaya Makmur menyerahkan pekerjaan proyek kepada Yudas Swarsa alias Aloy dengan perusahaan PT Bangka Utama Konstruksi.
Namun, Aloy diduga menggunakan bendera PT Rian Makmur Jaya bekerjasama dengan Pepen yang pengurus Gapensi Babel, tidak mengerjakan proyek tersebut dengan benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Aloy pula yang memperbaiki kerusakan pipa atas kegiatan pekerjaan pemasangan pipa transmisi yang sebelumnya dikerjakan oleh perusahaan lain pada tahun 2013 lalu. Padahal seharusnya, proyek rehab pipa merawang ini dikerjakan oleh PT Rian Jaya Makmur (RMJ) dan menjadi temuan pihak kejaksaan bahwa terjadi pengalihan pekerjaan yang semulanya untuk rehab pipa, berubah ke kegiatan pembangunan intek sebesar Rp1,2 miliar.
Atas perbuatan itu, para terdakwa dinilai telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan negara sebesar Rp2.950.589.335,61 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah koma enam puluh satu sen) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara oleh Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 4 Oktober 2018.
Karenanya JPU menjerat para terdakwa dengan dakwaan primair pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18A Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP. Dengan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18A Undang-Undang Tipikor. (bis/1)

Related posts