Orang Gila Nyoblos, Wagub Sebut Berikan Hak Dasar

  • Whatsapp

Pangkalpinang —- Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Abdul Fatah menegaskan, pemerintah sudah memberikan hak dasar kepada warga negara yang mengalami gangguan jiwa, diberikan kesempatan untuk menyampaikan suaranya melalui pemilihan umum.

“Kalau saya menilai, diikutsertakan orang gila sebagai pemilih itu artinya pemerintah memberi hak dasar, semua diberi hak sama, terlepas dirinya bagaimana, hak konstituen tetap punya, siapapun dia, maka 2019 diberikan ruang kepada masyarakat yang menyandang hal itu untuk ikut bersama dalam pesta demokrasi,” kata Wagub, belum lama ini.

Perihal siapa yang dicoblos, sah atau tidak suara yang disampaikan, namun sasaran pemerintah untuk memberikan hak kepada orang-orang dengan status ini sudah dipenuhi.

“Walaupun nanti mungkin semua dicoblos, tak kena sasaran, ini adalah suatu cara menilai dan menyikapi, cukup dari sisi hak asasi manusia, hak politik ” tukasnya.

Hal ini juga, lanjut Fatah, menandai bahwa demokrasi di Indonesia sudah berjalan lebih baik lagi.

“Memang ini harus disikapi dan perlu pendekatan, tetapi kita berharap ini bisa berjalan,” harapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Susanti menegaskan, pihaknya siap membantu perekaman KTP elektronik terhadap masyarakat yang mengalami gangguan jiwa namun sudah dilakukan rehabilitasi.

“Tetap direkam, wajib datanya direkam, kita akan fasilitasi di semua kabupaten/kota, tetapi kalau untuk kebutuhan atau keperluan memilih itu bukan pada kami, kami hanya membantu perekaman karena semua warga negara wajib memiliki KTP elektronik,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemprov Babel, Aziz Harahad mengaku belum membaca terkait orang sakit dengan gangguan kejiwaan untuk diikutsertakan dalam pemilih di Pilkada.

Namun, kata dia, jika orang dengan riwayat gangguan jiwa namun sudah dinyatakan sembuh, sudah ditempatkan di UPT.

“Ketika menjalani rehabilitasi langsung diberikan ke rumah layanan seperti yang adai di UPT, dipantau apa dia enggak kambuh lagi, dan perlu diistirahatkan di panti sosial,” terangnya.

Terkait orang dengan gangguan kejiwaan, ia meyakini bisa untuk memilih, asalkan orang yang dinyatakan ini sudah lebih baik. Namun, kata dia, diikutsertakan orang dengan gangguan kejiwaan ini mungkin baru sebatas wacana.

“Aturan apa yang dia pakai? orang seperti itu terbebas dari semua aturan, anak kecil dan orang dengan gangguan kejiwaan dalam hukum mereka enggak kena hukum pidana, apalagi orang gila, itu mungkin sekedar wacana,” ulasnya.

Kendati demikian, lanjutnya, jika memang diperlukan, maka pihaknya siap membantu dan mensosialisasikan.

“Tapi kalau ada aturan, kita siap bantu sosialisasi tapi rasa-rasanya kurang pas meskipun diberikan hak untuk memillih, kita tidak memaksa mereka menentukan sesuatu di luar kemampuan mereka baik berpikir dan lainnya,” pungkasnya.(nov/6)

Related posts