Optimalisasi peran lembaga kesejahteraan sosial

Oleh: Alghi Fari Smith, SST

Alghi Fari Smith, SST

Social Worker

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional. Keduanya saling memengaruhi satu sama lain dan tidak terpisahkan. Pemerintah dalam hal ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial untuk menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial.
Kegiatan ini dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan sehingga kebutuhan dasar setiap warga negara terpenuhi dengan baik dan benar.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian dan menigkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung upaya tersebut secara berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun kegiatannya, yaitu memberikan pelayanan rehabilitasi, sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Jaminan sosial, adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Pembaca yang budiman, dalam rangka mempercepat pembangunan nasional,
upaya peningkatan kesejahteraan sosial harus dilaksanakan secara kolektif antara pemerintah
bersama masyarakat, baik yang terorganisir dalam bentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) maupun secara perorangan. Keberadaan LKS sangat penting dan strategis di tengah masyarakat.

LKS sebagai bagian dari organisasi sosial memiliki komitmen untuk memberikan tenaga
dan pemikirannya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Hal ini perlu mendapatkan dukungan dan perhatian oleh pemerintah.

Definisi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat,
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Salah satu bentuk LKS adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Penulis pernah membahas tentang optimalisasi pengasuhan anak. Di sana penulis menegaskan bahwa tempat ideal dan terbaik bagi anak adalah ketika anak dapat diasuh langsung oleh orang tua kandung (keluarga inti). LKSA merupakan pelayanan alternatif apabila fungsi dan peran keluarga/ masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan anggotanya.

Kriteria atau karakteristik LKS, yaitu memiliki fokus satu atau lebih sasaran program, baik itu yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang mengalami masalah kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana baik bencana alam maupun sosial dan/ atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Fungsi LKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu pertama sebagai mitra pemerintah dan kedua sebagai sarana
untuk penyaluran aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan.

Pembaca yang budiman, saat ini berbagai LKS mulai tumbuh subur dan semakin berkembang. Mereka memiliki kepedulian dan kepekaan sosial guna merespon meningkatnya permasalahahan sosial di tengah masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam membantu pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui LKS patut diapresiasi.
Di satu sisi, perkembangan LKS yang cukup tinggi hari ini merupakan aset, namun di sisi lain juga berpotensi menjadi permasalahan di lapangan.

Pernah kita jumpai di televisi, ditemukan fakta bahwa ada LKS atau panti bodong
yang berdiri dan donasi terus mengalir. Dana yang terkumpul disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pemilik bangunan. Hal ini tidak boleh terjadi, oleh karenanya untuk menjaga kualitas dan mengoptimalkan peran LKS, dibutuhkan pengaturan dan penataan. Pemerintah dalam hal ini telah mengatur semua itu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Berikut ini penulis paparkan secara umum berkenaan tata kelola LKS yang harus dilengkapi oleh pengurus atau masyarakat yang akan mendirikan LKS. Pendirian LKS
yang tidak berbadan hukum, harus melengkapi akta pendirian LKS yang tertulis dalam bentuk nota kesepakatan anggota atau surat keputusan anggota atau surat keputusan dan/ atau surat pengukuhan dari pejabat pemerintah setempat.

Selain itu juga harus memiliki alamat sekretariat LKS yang jelas, memiliki surat keterangan tentang keberadaan LKS dari pemerintah desa/ kelurahan setempat, fotokopi KTP dari ketua, sekretaris dan bendahara. Memiliki AD/ART tertulis, struktur organisasi dan personalia pengurus LKS, memiliki program dan kegiatan pelayanan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pendirian LKS yang berbadan hukum, harus melengkapi persyaratan berikut, yaitu adanya AD/ART, akta notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum, keterangan domisili dari lurah/ kepala desa setempat, NPWP dan surat tanda terdaftar dari sinas/ Instansi Sosial setempat.

Kegiatan pelayanan yang ada di dalam LKS, yaitu pertama tahap pendekatan awal. LKS memberikan sosialisasi program, penjaringan/ penjangkauan calon klien, seleksi calon klien, penerimaan dan registrasi serta konferensi kasus. Kedua, tahap pengungkapan dan pemahaman masalah (assesment). Pada tahap ini LKS melaksanakan kegiatan analisis kondisi klien, keluarga, lingkungan, karakteristik masalah, sebab dan implikasi masalah, kapasitas mengatasi masalah dan sumber daya serta konferensi kasus.

Tahap ketiga perencanaan program pelayanan, pada tahap ini LKS melaksanakan kegiatan penetapan tujuan pelayanan, penetapan jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh klien dan sumber daya yang akan digunakan. Tahap keempat tahap pelaksanaan pelayanan, pada tahap ini LKS memberikan kegiatan sesuai dengan kebutuhan, karakteristik dan permasalahn klien. beberapa kegiatan tersebut, yaitu bimbingan fisik dan kesehatan, bimbingan mental
dan psikososial (di dalamnya ada bimbingan agama), bimbingan sosial (di dalamnya ada bimbingan rekreasi dan relasi sosial).

Jenis bimbingan lainnya yang ada di dalam LKS, yaitu bimbingan pelatihan keterampilan (didalamnya ada bimbingan usaha ekonomi produktif, keterampilan kerja, wira usaha, dan kesenian), bimbingan pendidikan, bimbingan individu (pelayanan konseling individu dan terapi sosial), bimbingan kelompok (dinamik akelompok dan pelayanan sosial kelompok) dan terakhir bimbingan penyiapan lingkungan sosial.

Tahap kelima tahap pasca pelayanan, yaitu LKS melakukan penghentian pelayanan setelah klien selesai mengikuti proses program layanan dan telah mencapai hasil pelayanan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bila di dalam LKS tidak tersedia pelayanan sosial yang dibutuhkan klien, LKS bisa merujuk klien pada sistem sumber yang lain sesuai kebutuhannya. Bila klien dinyatakan berhenti atau selesai mengikuti proses pelayanan, LKS melakukan kegiatan pemulangan klien kepada keluarga dan lingkungan tempat tinggal klien tinggal.

Kegiatan lainnya, yaitu LKS melakukan kegiatan penyaluran klien kepada perusahaan/ tempat kerja/ instansi yang memiliki visi pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan keterampilan yang dimiliki klien. kegiatan terakhir adalah pembinaan lanjutan, yaitu LKS melakukan monitoring dan evaluasi klien pasca klien bekerja dan/ atau kembali ke keluarga. Pembaca yang budiman, ada hal yang menarik yang perlu penulis sampaikan, yaitu pada kegiatan penyaluran, klien dapat diberdayakan oleh instansi dan/ atau perusahaan atas dara MoU pemerintah setempat dengan LKS dan juga pihak pengusaha.

Demikianlah paparan dari penulis, semoga para pembaca dapat mengoptimalkan keberadaan LKS yang ada di lingkungannya. Bila ada anak terlantar, anak disabilitas, korban KDRT, perdagangan oranga, maka LKS bisa dijadikan mitra untuk pemulihan psikososial dan keberfungsiansosialnya. Sebagai penutup kali ini, penulis mengutip ayat “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” Qs. Al Maidah: 2.(Wallahu’alam). [****].

No Response

Leave a reply "Optimalisasi peran lembaga kesejahteraan sosial"