Optimalisasi PAD dalam Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah

  • Whatsapp

Oleh: Samsir
Anggota DPRD Kabupaten Bangka Selatan

Pemerintah Daerah saatini,diberikankewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan tujuan antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah (APBD) serta menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Ada beberapa ciri utama yang menunjukan daerah otonom mampu berotonomi secara baik, yaitu terletak pada sejauh mana kemampuan fiskal daerah. Artinya, daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber – sumber keuagannya sendiri, mengolah dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Suatu daerah dikatakan otonomi apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disumbangkan kurang lebih 30 %. Tetapi, di Bangka  Selatan PAD belum optimal dalam memberikan kontribusi kepada APBD, karena masih memiliki kertegantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat dan masih memiliki Ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat kurang lebih 10%.

LOST PAD dari Pajak Sarang Burung Walet 960.000.000 ?

Usaha atas sarang burung wallet di wilayah Kabupaten Bangka cukup menjanjikan ini dilihat dari sisi tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak yang cukup cepat, dimana dalam 5 tahun terakhir bertambang menja 100 % pertambahan jumlah wajib pajak sarang burung walet dari +/- 65 Wajib Pajak ( WP ) menjadi +/- 160 Wajib Pajak.

Pajak sarang burung walet yang dimaksud ini adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau penguasaan sarang burung walet dimana sarang burung walet merupakan satwa yang termasuk margacollocola, yaitu collocolla fulchilap haga, collocollamaxina.

Dasar hukum pajak usaha sarang burung walet adalah UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayarkan oleh wajib pajak.

Bangka Selatan sampai saat ini, memiliki 160 wajib Pajak Sarang Burung Walet, namun hanya menetapkan target penerimaan PAD dari sektor Pajak Sarang Burung walet +/- 41,3 juta rupiah sangat jauh dari potensi yang sebenarnya. Padahal, dengan jumlah wajib pajak 160 Wajib Pajak Sarang Burung Walet, dengan asumsi yang berproduksi 50 % saja sudah ada 80 Wajib Pajak Darang Burung Walet yang berproduksi ( 50 %/100 % x160 = 80 Wajib Pajak ). Dan dengan jumlah produksi dalam 1 tahun sebanyak 4 x Panen dan setiap panen produksi rata-rata sebanyak 1 kgs, maka ada produksi dalam 1 bulan 12 kgs ( 4 x 3 x 1 kgs = 12 kgs ). Maka dengan harga grade terendah per kgs Sarang Burung Walet 10 juta, maka dengan pajak 10 %, ada potensi lost PAD sebesar 960.000.000 ( 80 x 12 x 10.000.000 x ( 10%/100 % ) = 960.000.000.

Optimalisasi itu bukan hal yang tidak mungkin jika kita punya keinginan dan punya niat baik untuk bisa bekerja secara optimal menggenjot pendapatan untuk mengoptimalkan dan menggali serta mengeksplorasi potensi pendapatan yang yang ada untuk kemakmuran dan kemaslahatan masyarakat negeri junjung behsaoh.

Sampai saat ini, yang ada kita dan kebanyakan dari kita hanya berlomba untuk terus meminta dan menambah slot belanja, tapi tidak ada yang focus untuk bagaimana mencari peningkatan pendapatan untuk memperlonggar gap antara pendapatan dan belanja.

Menggenjot pendapatan dari sektor Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu solusi dan celah untuk mengoptimalkan penerimaan PAD disamping Retribusi IMB, Pajak Parkir Khusus dan parkir jalan umum yang akan kita ulas di periodeselanjutnya. (***).

Related posts