Oknum Wartawan Minta Proyek, Tidak Boleh

  • Whatsapp
Wartawan beserta Humas dan Protokol Pemkab Bangka Tengah foto bersama Pengurus UKW PWI Pusat.(foto: rell).

Wartawan & Humas Bateng Sambangi PWI

KOBA – Sejumlah wartawan cetak dan elektronik di Bangka Tengah menyambangi Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Jakarta pada pekan kemarin. Selain wartawan, hadir juga perwakilan dari Humas dan Protokol daerah setempat.

Rombongan Bangka Tengah diterima oleh Kamsul Hasan selaku Ketua Kompetensi Wartawan PWI Pusat Junaidi selaku Anggota, Usman Yatim selaku Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW), dan Said Iskandar, selaku Manajer UKW PWI Pusat.

Dalam pertemuan itu, Kamsul Hasan selaku Ketua UKW PWI Pusat menghaturkan terima kasih atas kedatangan rombongan Wartawan dan Humas Bateng yang telah menyambangi PWI Pusat dalam rangka mengetahui secara khusus soal UKW dan kemitraan pemerintah dengan lembaga pers.

“Terima kasih atas kunjungan kalian semua, semoga pertemuan ini menjadi ajang silaturrahmi kita bersama,” ujar Kamsul Hasan selaku Ketua UKW PWI Pusat dalam pertemuan tersebut.

Ia mengatakan, soal UKW harus mendapatkan perlindungan dari Dewan Pers karena UKW merupakan produk hukum yang disampaikan oleh Dewan Pers.

“Manfaatnya banyak, kalau di Jakarta ada kerjasama antara Dewan Pers dengan Kapolri, kerjasama dengan Kejaksaan Agung, kemudian surat edaran Mahkamah Agung tentang wartawan yang bersertifikasi,” katanya.

“Jika masih ada wartawan yang belum melaksanakan UKW, boleh tidak wartawan itu meliput. Jawabannya, boleh, sambil menunggu proses UKW-nya dilaksanakan. Dalam aturan badan hukum dewan pers, tidak ada lagi oknum wartawan ngetuk pintu atas nama pers, namun didalam pembicaraannya minta proyek atau sejenisnya, itu tidak diperbolehkan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan perusahan pers yang berdadan hukum CV, koperasi atau bukan Perseroan Terbatas (PT). Kecuali lanjutnya lembaga pers yang didirikan negara, seperti TVRI, Antara dan lainnya.

“Sejak Tanggal 1 Juli 2014 lalu, pemerintah daerah boleh bekerjasama dengan perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Dewan Pers. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka akan dikenakan sanksi tegas,” tegasnya.

Sementara itu, Gusti perwakilan Humas dan Protokol Pemkab Bateng mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh PWI Pusat. Katanya, masukan dan informasi baru yang diberikan PWI Pusat terkait kerjasama perusahaan pers dengan pemerintah daerah akan dikaji untuk menemukan formulasi yang benar, akurat dan lengkap.

“Kita akan mempelajari informasi-informasi penting yang disampaikan pihak PWI Pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Bateng. Tentunya informasi ini sangat berharga dalam upaya tertib administrasi kerjasama antara perusahaan pers dengan Pemerintah Bateng,” ujar Gusti dalam pertemuan tersebut. (ran/3).

Related posts