Oknum DPRD Babel Divonis 4,6 Tahun

  • Whatsapp

Putusan Inkrah dan tak Banding
Sudirman Gantikan Siswanto

PANGKALPINANG – BK (Badan Kehormatan) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akhirnya bisa bernafas lega. Pasalnya, persoalan hukum serta penanganan proses pergantian anggota DPRD Babel yang terjerat narkoba di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, terjawab sudah. Siswanto, anggota fraksi Partai Golkar DPRD Babel tersebut, resmi divonis melalui Pengadilan Negeri Pontianak 1 November 2017 lalu dan dijatuhi hukuman 4,6 tahun dengan denda Rp800 juta susider tiga bulan penjara. Selanjutnya, dalam masa upaya banding selama tujuh hari, SIswanto secara tertulis menyatakan tidak akan melakukan upaya banding karena faktor kesehatan. Hal itu seperti disampaikan ketua BK (Badan Kehormatan) DPRD Babel Haryadi kepada sejumlah wartawan, Senin (21/11/2017).
“Saat ke Pontianak, BK sudah ketemu dengan direktur BNN nya dan pasal-pasalnya sudah jelas. Awalnya, kita mengetahui adanya vonis itu melalui internet. Kami tidak puas, kami langsung ke Pengadilan Negeri Pontianak. Disitu kami ngambil putusannta dengan nomor surat 642/Pid.Sus/2017/PN. Yang dituduhkan pasal pemakai, pasal memiliki dan pasal pengedar. Tapi, pasal yang dikenakan itu hanya pasal memiliki. Dengan vonis empat tahun enam bulan dengan denda Rp800 juta dan subsider kurungan tiga bulan,” papar Haryadi.
Selanjutnya, BK kemudian mempertanyakan adakah upaya banding yang dilakukan Siswanto terhadap putusan tersebut., Namun, berdasarkan pernyataan ketua PN Pontianak waktu yang diberikan adalah 8-15 November namun hingga 17 November PN Pontianak tidak menerima surat dari Siswanto terkait adanya upaya banding yang dilakukan.
“Kemudian kami menanyakan langsung kepada Siswanto dan menanyakan apakah dia akan melakukan upaya banding, dia menyatakan tidak banding karena alasan kesehatan. Kami mengatakan, kalau tidak banding karena faktor kesehatan, BK meminta agar menulis surat pernyataan tidak banding dengan materai. Dan sudah ditandatangani Siswanto. Hari ini (rekomendasi BK) sudah saya sampaikan kepada pimpinan dan mungkin akan dirapatkan ke Banmus untuk dilakukan penjadwalan PAW (Pergantian Antar Waktu),” tukasnya.
Sementara itu, penasehat fraksi Partai Golkar DPRD Babel Hendra Apollo menuturkan, dengan tidak adanya upaya banding maka proses PAW harus segera dilakukan. Alasannya, fraksi Golkar selama ini merasa dirugikan untuk mengambil kebijakan di DPRD, karena kekurangan anggota fraksi. “Tapi, dengan kondisi Ketum Golkar menjadi tersangka korupsi dan berada di KPK dan Babel juga belum mempunyai ketua DPD Golkar Babel, dengan kondisi ini kami akan konsultasi ke biro hukum Kemendagri, agar ada kepastian hukum,” tuturnya.
Sementara itu, peraih suara terbanyak yang bakal menggantikan Siswanto yakni Sudirman Norman ketika dikonfirmasi tadi malam menuturkan, sesuai dengan AD/ART Partai Golkar, peraturan organisasi dan fakta integritas yang ditandatangani di Bali saat itu, anggoa dewan yang terlibat narkoba akan mendapatkan sanksi pemecatan segera. Karenanya, ia berharap, seluruh stakeholder dalam proses PAW tersebut, tetap bekerja sesuai perundang-undangan yang berlaku.
“Sesuai AD/ART dan peraturan organisasi dan fakta integritas di Bali, jika ada yang terlibat narkoba sanksinya dipecat. Mengacu Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu, urutan kedua terbesar sesudah yang bersangkuan, itu tergantung KPU. Abang hanya mengharapkan, semua lembaga yang terkait harus menjalankan aturan yang ada, agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari. Semua yang terlibat dalam proses tersebut, harus bergerak sesuai aturan perundang-undangan,” pungkasnya. (ron/6)

Related posts