by

Oknum Dewan Bangka Diduga Rambah HL

SEGEL VILLA – Villa megah milik oknum anggota DPRD Bangka yang dibangun areal hutan lindung Pejem Belinyu disegel dan dipasang papan plang “DILARANG”.
PPNS Gakkum LHK Wilayah Sumatera bersama petugas Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Bangka Belitung.
(caption foto damping): Inilah hamparan hutan larangan HL Pejem yang dirambah oleh oknum wakil rakyat DPRD Bangka untuk kepentingan membuka perkebunan pribadi. (foto: Bambang Irawan)

Buka Perkebunan dan Bangun Villa Megah
Lagi, PPNS Gakkum LHK Lapor ke Kejati

PANGKALPINANG – Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka untuk yang kedua kalinya dilaporkan oleh Penyidik PNS Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPNS Gakkum LHK) Wilayah Sumatera ke Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Kejati Babel).
Oknum dewan tersebut diperkarakan dalam kasus pidana dugaan perambahan dan atau perusakan kawasan hutan lindung Pejem Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka.
Kasi III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) Wilayah Sumatera, Dodi Kurniawan mengatakan, kasus yang diduga akan menyeret salah seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Bangka ini sebelumnya sudah pernah dilaporkan ke kejati, namun prosesnya hanya kandas di P19 atau berkas perkara dikembalikan.
“Kasus dugaan perampasan dan atau perusakan lahan hutan lindung milik negara oleh oknum anggota DPRD Bangka ini sudah yang kedua kalinya kami laporkan ke Kejati Babel. Kalau berkas yang pertama dikembalikan lagi kepada kami karena masih ada kekurangan yang harus dilengkapi,” beber Dodi ketika konferensi pers, Jumat (12/1/2018) sore.
Untuk yang kedua kalinya ini, pihaknya kembali melaporkan oknum dewan Bangka yang diduga merambah kawasan lindung dengan membangun vila megah di tanah milik negara itu.
“Saat ini, berkas perkaranya sudah kami laporkan ke kejati. Dalam hal perkara ini diduga keterkaitan pidana terhadap penebangan pohon tanpa izin, karena dalam ketentuan UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Apabila pejabat membiarkan terjadi kerusakan hutan baik sengaja maupun tidak disengaja menyebabkan terjadi kerusakan dapat dikenakan sanksi pidana,” paparnya.
Dodi menegaskan, apalagi ada oknum anggota dewan yang melakukan perusakan hutan diindikasi melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No. 41 tahun 2013 tentang Kehutanan.
“Dimana setiap orang menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 78 ayat 5, dengan hukuman maksimal 5 tahun dan atau dengan maksimal Rp5 miliar. Dan juga jika melakukan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan melanggar pasal 92 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dapat dikenakan sanksi pidana minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda minimal Rp1,5 miliar maksimal Rp5 miliar,” tegasnya.
Ia menuturkan, penyidik PNS bersama petugas Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Bangka Belitung telah mendatangi kembali kawasan HL Pejem yang telah di tebang dan dibuka menjadi perkebunan tanpa izin pada Kamis (11/1) dengan melakukan penyegelan atau memasang papan plang di lokasi tempat kejadian pengrusakan.
“Di lokasi penyidik menemukan pohon-pohon telah ditebang dan bekas dibakar. Terdapat tanaman kelapa, beberapa jenis tanaman lain dan bangunan rumah permenen satu unit dan satu unit rumah kayu tempat karyawan,” tuturnya.
Perkara penyerobotan kawasan lahan HL ini bermula ketika tanah seluas mencapai 32 hektare (ha) di kawasan Hutan Lindung Pejam Desa Gunung Pelawan Kec. Belinyu Kab. Bangka diduga dikuasai secara illegal oleh oknum anggota Dewan DPRD Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung.
“Modus yang dilakukan adalah membeli kawasan hutan dengan oknum masyarakat. Selanjutnya dikuasai, lalu memberi upah masyarakat untuk menebang pohon, membersihkan lahan dan dijadikan perkebunan buah-buahan sejak pertengahan 2016 hingga saat ini. Padahal Dinas Kehutanan Babel telah memberi peringatan kepada oknum. Namun, masih tetap melakukan kegiatan perkebunan lahan dilokasi HL tersebut,” terangnya.
Menurut Dodi, kegiatan penebangan liar dan penggunaan kawasan secara tidak sah, dalam kawasan HL ini merupakan tindak pidana dan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan ini sudah merusak kawasan hutan tentunya.
Kata dia, pihak Penyidik PNS Balai Gakkum LHK wilayah Sumatera telah melakukan proses penyelidikan terhadap salah satu oknum pejabat tinggi daerah di Bangka, karena telah melakukan perusakan hutan yang masih dalam pengawasan Hutan Lindung di Bangka.
“Kegiatan ini telah terjadi awal 2016 sampai sekarang masih terjadi, seperti penembangan pohon, penanaman. Kemudian perusakan hutan yang sudah berlangsung hampir satu tahun,” jelasnya.
Fakta di lapangan ditemukan bahwa telah berdiri sebuah villa bertingkat dua yang sifatnya permanen dan itu milik oknum pejabat daerah.
Dodi pun menambahkan, kelalaian saja ada pidana, apalagi pembiaraan. Masyarakat biasa saja menebang dua batang pohon ditangkap dan diproses, sementara oknum dewan pejabat publik dibiarkan saja tidak diproses.
“Ini kan terkesan abuse of power. Negara kita ini konstitusinya berdasarkan hukum, panglima tertinggi di negara kita adalah hukum semua sama dimata hukum. Jadi saat ini berkas perkara kasus perusakan Hutan Lindung, telah diserahkan kembali (tahap l) ke Kejati pada 12 Januari 2017 dan sudah dikembalikan berkas perkaranya. Kini penyelidik menunggu petunjuk selanjutnya dari Kejati Babel,” tandasnya. (bis/6)

Comment

BERITA TERBARU