OJK Panggil Jamkrida dan Pemprov Babel

  • Whatsapp

Terkait Aduan Dirut Jamkrida Cacat Hukum
Didit Tegaskan Tetap tak Restui Diah Vitaloka

PANGKALPINANG – Aduan Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penunjukan Direktur Utama PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Babel yang diduga cacat hukum ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di Jakarta, disambut baik.

Setelah pertemuan dengan pihak OJK, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya yang memimpin rombongan Komisi II mengaku, persoalan penunjukan Dirut Jamkrida yang dinilai ada kesalahan prosedur ini, segera ditindaklanjuti pihak OJK dengan melakukan pemanggilan terhadap Jamkrida dan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel.

“Kita sudah konsultasikan, dari OJK sendiri akan mengklarifikasi langsung persoalan tersebut,” kata Didit kepada sejumlah wartawan, Kamis (15/8/2019).

Beberapa hal yang disampaikan olehnya bersama Komisi II DPRD Babel adalah berkenaan dengan informasi adanya aturan yang dilanggar meliputi kriteria minimal usia calon direktur 35 tahun dan tidak diperkenankan untuk orang yang masih bergabung di partai politik (parpol).

“Ini yang kita sampaikan, menindaklanjuti surat dari Dirut yang lama kepada DPRD Babel, bahwa menurut dari pandangan surat tersebut terjadi kesalahan prosedural dalam menetapkan dan pergantian dirut yang baru,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Didit, pihaknya akan menunggu keputusan OJK dari klarifikasi yang dilakukan. Namun yang jelas, dirinya tetap tidak akan “merestui” dirut baru Jamkrida Babel, jika benar terjadi kesalahan prosedur.

“Jika benar melanggar aturan, yang jelas DPRD tidak mau mengambil resiko terutama dalam penganggaran. Karena kita sudah tahu itu sudah cacat hukum, tiba-tiba kita akomodir, jika ada masalah di kemudian hari otomatis DPRD akan kena dong,” tegasnya.

Didit tak menampik mempunyai pandangan lain untuk posisi Dirut Jamkrida Babel berkenaan dengan integritas dan profesionalisme.

“Selain hal yang terpenting itu ialah kemampuan dari pada pengganti tersebut serta pengalaman di bidang keuangan, Dirut Jamkrida kompetensinya harus jelas karena yang dikelola ada keuangan agar Jamkrida yang sudah sangat hebat ini tak merugi karena salah kelola oleh yang tak punya kemampuan,” tandasnya.

Seperti diberitakan, Komisi II DPRD Babel pada Rabu (14/8/2019) mendatangi kantor OJK di Jakarta. Menurut pandangan DPRD ada kesalahan prosedural dalam hal pemilihan Dirut Jamkrida dan diakui juga oleh Biro Ekonomi dan Biro Hukum dalam rapat bersama yang dilaksanakan Komisi II.

Menurut Didit, sangat fatal jika hal yang salah namun tetap dipaksakan untuk diteruskan. Apalagi menyangkut anggaran untuk salah satu BUMD milik Pemprov Babel itu.

“Jika suatu hal tentang cacat hukum, tiba-tiba pemda mengusulkan anggaran dan disahkan oleh DPRD, ini sama halnya dengan memberikan dana kepada hal yang salah. Artinya kita disini penggunaan dana tersebut cacat hukum dong,” tukasnya.

Ke OJK ini juga, kata Didit, sudah berdasarkan saran dari Gubernur Babel, Erzaldi Rosman. “Karena kata Pak Gubernur keputusan ada di OJK, tujuan kita untuk menyelamatkan bukan karena suka nggak suka, karena ini prosedural yang salah,” jelasnya.

Kalau pun OJK tetap memaksakan penunjukan ini, Didit mengaku tak akan menandatangani anggaran untuk PT Jamkrida Babel. “Jujur, kalau saya sih enggak akan menandatangani anggaran karena barang ini sudah salah. Enggak berani walaupun sah kata OJK,” pungkasnya.

Sebelumnya, rekomendasi dan pengajuan Gubernur Babel untuk jabatan Direktur Utama BUMD PT Jamkrida kepada Diah Vitaloka dinilai cacat hukum karena persyaratan usia dan Diah terlibat partai politik.

Selain itu, Anggota Komisi II Haryadi menanggapi usulan nama Diah Vitaloka sebagai Dirut Jamkrida dinilai tidak transparan dan juga menyalahi aturan yang ada. Menurutnya, persoalan yang dilanggar adalah usia minimal direksi hingga transparansi pengangkatannya.

Mengacu PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 57 huruf h disebutkan, direksi berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali dan huruf l, tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD serta Peraturan Gubernur Babel nomor 2 tahun 2015.

Sedangkan Diah Vitaloka diketahui, perempuan kelahiran Muntok 13 Februari 1987 yang baru berusia 32 tahun. Semula Diah direkomendasikan menjabat Direktur Penjaminan, namun dalam RUPS justru diusulkan menjadi Dirut PT Jamkrida.

“Dan dari biro ekonomi dan biro hukum sudah mengatakan, bahwa ini cacat hukum. Jadi, perekrutan Dirut Jamkrida ini harus dikaji ulang,” kata Haryadi.
Ketua DPD Partai Hanura Babel itu menambahkan, Komisi II dalam menjalankan fungsi pengawasannya akan merekomendasikan kepada Gubernur Babel, untuk melakukan seleksi ulang pimpinan PT Jamkrida.

“Karena ini sudah diusulkan ke OJK dan kami akan ke OJK. Selain itu, status Diah masih di kepengurusan partai politik. Dan ketika kita tanyakan ke Biro Ekonomi, tidak ada surat pengunduran diri dari partai. Sampai sekarang masih aktif. Jadi, boleh menunjuk siapapun, tapi tidak boleh melanggar aturan,” tandasnya.

Dikonfirmasi Rakyat Pos, Gubernur Babel Erzaldi Rosman menyebutkan bahwa Diah Vitaloka yang direkomendasikannya telah mengundurkan diri dari partai politik. Dan terkait usia yang belum memenuhi syarat, diserahkan kepada OJK. “Sudah mundur (kepengurusan partai politik) sejak Maret. Terkait usia nanti OJK saja yg berkompetenn ok,” ujar Erzaldi melalui pesan Whatsapp. (ron/1)

Related posts