Nelayan Toboali Tolak Rencana Masuknya KIP

  • Whatsapp
Rapat bersama nelayan di Balai Nelayan Batu Perahu, Toboali, Kamis (22/8/2019).(foto: Dedy Irawan)

TOBOALI – Nelayan Toboali yang terdiri dari nelayan Batu Perahu, Tanjung Ketapang, Kampung Padang, Kampung Nelayan, Kubu, Tanjung Timur serta dihadiri ormas dan LSM sepakat menolak rencana masuknya Kapal Isap Produksi (KIP) PT Timah Tbk di perairan laut Toboali.

Penolakan ini disepakati setelah para nelayan menggelar rapat bersama di Balai Nelayan Batu Perahu, Toboali, Kamis (22/8/2019) malam. Selain itu, para nelayan juga membahas tentang aktivitas trawl ilegal fishing di perairan Bangka Selatan.

“Menolak terhadap rencana kegiatan operasi produksi baik PT Timah maupun perusahaan lainnya dan kita tidak akan hadir dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan pihak manapun dan persoalan trawl kita akan berdialog dengan Kapolres Basel dan kita akan melakukan audensi dengan DPRD Basel dan Babel, demikian poin-poin berita acara yang kita sepakati,” jelas Ketua Nelayan Batu Perahu Joni Zuhri kepada wartawan Jumat (23/8/2019).

Joni menyebutkan pihaknya menyayangkan rencana PT Timah untuk kembali membuka gerbang dunia pertambangan laut yang sudah lama tutup. “Rencana PT Timah ini akan mendorong perusahaan lain baik legal maupun ilegal kembali beroerasi, menghadapi tahun politik 2020, kami anggap PT Timah adalah BUMN yang berada di kisaran politik,” imbuhnya.

Selain itu, nelayan Toboali, kata dia, juga akan menuntut Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terkait rekomendasi perizinan karena selama ini baik Pemkab maupun DPRD selalu beralasan kabupaten tidak memiliki wewenang di laut. “Pertanyaannya apakah penerbitan rekomendasi bukan bagian dari kewenangan karena surat izin yang tanpa rekom artinya cacat hukum” ujarnya.

Di sisi lain, Joni berharap Basel akan tetap kondusif tetapi jika KIP tetap beroperasi maka nelayan akan melakukan perlawanan. “Kami juga sebagai Kelompok Masyarakat Pengawas yang salah satu fungsinya menjaga kelestarian lingkungan laut sebagai mana yang diamanatkan UU Kelautan RI,” pungkasnya.

Terpisah, Kabid Humas PT Timah Tbk, Anggi Siahaan saat hendak dikonfirmasi terkait penolakan nelayan soal masuknya KIP belum dapat dihubungi. Dihubungi via ponselnya terdengar nada tidak aktif. Wartawan juga berusaha mengirimkan pesan WA namun terlihat belum aktif. (raw)

Related posts