Nelayan Minta Panitia KIP Dipilih Ulang

  • Whatsapp

Pemilihan Lalu Terkesan Sudah Diarahkan
Keterlibatan Camat Dinilai Terlalu Jauh

SUNGAILIAT – Puluhan masyarakat nelayan dari beberapa wilayah pesisir di Sungailiat mendatangi DPRD Bangka guna menyampaikan aspirasinya terkait pembentukan panitia pembagian dana kompensasi kapal isap oleh PT Timah kepada nelayan Sungailiat.
Pertemuan dewan dengan masyarakat nelayan tersebut digelar di ruang paripurna DPRD Bangka, Senin (10/09). Parulian Napitupulu selaku Ketua DPRD Bangka memimpin pertemuan tersebut dengan didampingi anggota komisi III yang diketuai Hendra Yunus, Mulkan dan Firdaus Djohan.
Saidil Maulana, Wakil Ketua HNSI Bangka yang menjadi juru bicara dari masyarakat nelayan meminta pihak Kecamatan Sungailiat mengugurkan hasil pemilihan panitia prmbagian dana kompensasi kip PT Timah dan selanjutnya melakukan pemilihan ulang.
Ia menilai pemilihan panitia tersebut tidak masuk akal dan terkesan sudah diarahkan. Dimana persyaratan kandidat dibuat secara sepihak oleh kecamatan.
“Kami sudah saran agar prosedur dijalankan tetapi ini tidak. Contoh syaratnya usia maksimal 30 tahun tetapi yang terpilih usia lebih 30 tahun dan masuk dewan formatur,” kata Saidil.
Dewan formatur, kata Saidil ada 19 orang yang terdiri dari kaling dan lurah. Namun dewan formatur lainnya seperti M. Ali selaku Ketua Himpunan Nelayan Sungailiat tidak diberikan undangan untuk membahas tatib pemilihan dari pihak kecamatan.
“Camat mengeluarkan pengumuman tatib pemilihan tapi tidak melibatkan dewan formatur. Tanggal 4 Agustus dikeluarkan pengumuman persyaratan dan tanggal 28 dilakukan pemilihan. Lucunya dalam pemilihan jika tatib ini diberlakukan maka pemilihan ini sangat cacat, seolah-olah calon kandidat tidak diverifikasi,” ujarnya.
Saidil menegaskan bahwa mereka meminta pemilihan supaya dianulir kembali untuk upaya meminimalisir konflik horizontal.
Menanggapi hal itu, Hendra Yunus mengatakan, DPRD Bangka akan mengundang pihak kecamatan secara lisan atau tertulis.
“Kita mau mendengar dasarnya membuat tatib. Karena kalau dasarnya tidak tahu nanti kami mengambil kebijakan menyimpang” imbuh Hendra.
Menurutnya, dana kompensasi merupakan masalah eksternal tapi dewan mengawasi karena sesuai uu nomor 23 tahun 2013,
pertambangan ada di provinsi.
Anggota Komisi III, Mulkan mengakui, jika pihaknya baru pertama kali menerima laporan ini.
“Kami melihat keterlibatan camat Sungailiat sudah terlalu jauh dalam pembentukan maupun membuat persyaratan tim formatur. Kami akan panggil pihak kecamatan. Sejauh mana keterlibatan camat dalam membuat pengumuman persyaratan ini,” bebernya.
Dikatakan politisi Partai Demokrat ini, jika dewan tidak bisa menyelesaikan secepatnya persoalan ini dan ia pun meminta masyarakat nelayan bersabar.
“Kepada semua kawan-kawan jangan adu fisik. Bersabar, kami akan panggil pihak terkait untuk mediasi sebaik mungkin,” pungkasnya.(snt/6)

Pos terkait