by

Nelayan Menangis Minta KIP Dihentikan

-NEWS-431 views
STOP KIP – Salahsatu Kordinator nelayan Teluk Kelabat menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada Kadis ESDM Babel, Suranto, agar menghentikan aktifitas Kapal Isap Produksi Blessing and Grace beroperasi di perairan Teluk Kelabat. (foto: Nurul Kurniasih)

Tolong Hargai Kami, Jangan Tambang Teluk Kelabat..
Suranto Minta Nelayan Tanyakan Amdal ke DLH

Pangkalpinang – Perjuangan para nelayan yang menggantung hajat hidup keluarganya dari hasil tangkap di perairan Teluk Kelabat seakan tak pernah berhenti.
Kali ini, puluhan perwakilan nelayan Teluk Kelabat Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, mendatangi Kantor Dinas Energi dan Sumber Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (11/7/2018) siang.
Dihadapan Kepala Dinas ESDM, Suranto, mereka mendesak, ESDM menghentikan aktivitas penambangan pasir timah oleh kapal Isap produksi Blessing and Grace di perairan Teluk Kelabat.
Menurut Ketua nelayan Teluk Kelabat bersatu, Rosidi, keberadaan kapal isap produksi (KIP) ini meresahkan warga, karena menghambat nelayan mencari nafkah, merusak habitat dan ekosistem.
“Kami tak pernah mengizinkan, dari awal kami menolak, kalau ada yang nerima, tolong tunjukkan, kami jelas masyarakat yang benar terkena dampak dari kapal isap ini,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah bisa mensterilkan lokasi ini dari kegiatan tambang, karena menimbulkan konflik dengan masyarakat.
“Sebelumnya sudah konflik, kenapa pemerintah gampang mengeluarkan izin, karena menurut masyarakat izin ini membawa petaka, mohon biasakan ditinjau ulang pak, tolong hentikan aktivitas tambang kapal isap ini,” ujar Rosidin dengan suara lantang dan menangis.
Nelayan merasa kecewa dengan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan bertolak belakang dengan keinginan masyarakat, ia mengkhawatirkan kerusakan alam yang ditimbulkan dari aktivitas KIP ini membuat generasi penerus tak bisa lagi menikmati alam di Teluk Kelabat.
“Kami gak mau bentrok, tolong hargai kami, banyak wilayah lain yang bisa ditambang,. Kami kepengen anak-anak kami maju, tolong hentikan dulu aktivitas ini,” ujarnya.
“Kami bukan menantang pemerintah, tapi tolong lihat masyarakat apa yang terjadi, kami tak pernah minta bantuan hanya penindasan yang kami dapat,” tambahnya, yang diamini rekan nelayan lainnya.
Kepala Dinas ESDM Babel, Suranto Wibowo, menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap KIP Blessing, bersama dengan instansi terkait lainnya, termasuk lingkungan hidup dan pemeirntah kabupaten.
Ia menambahkan KIP Blessing sudah mengantongi izin sejak 2008, dan perpanjangan tahun 2018, dan sudah dinyatakan Clean and Clear (CnC) oleh kementerian.
“Kemudian soal Amdal, memang ini yang harus menjelaskan Dinas Lingkungan Hidup, yang saya ketahui pada saat pertama sudah memiliki Amdal, karena satu sentipun kegiatan wajib Amdal, ketika ada IUP OP harus kantongi izin lingkungan hidup,” bebernya.
Untuk Amdal ini, jelas Suranto merupakan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), oleh karenanya, setelah aspirasi masyarakat nelayan ini disampaikan, maka pemerintah akan melakukan rapat bersama dan evaluasi.
“Kita bisa evaluasi secara teknis, tak bisa begitu keluar izin kemudian dicabut. Mereka melakukan perpanjangan itu hak mereka, kita coba lakukan evaluasi teknis nanti direkomendasi apakah bisa kerja terus atau tidak, kita punya tim pengendalian kapal isap produksi,” kilahnya.
Secepat mungkin, janji Suranto pihaknya akan turun kelapangan untuk melakukan pengecekan, dan kemudian baru dirapat bersama.
“Karena menertibkan harus ada bukti pelanggaran, baru kita bisa hentikan, apa yang dilanggar, kami akan turun berbarengan dengan lingkungan hidup,” imbuhnya.
Menurut Suranto, ada beberapa titik lokasi beroperasi KIP yang terjadi konflik di masyarakat, diantaranya di Rambat, Babar dan Belinyu, Bangka, serta tiga titik di Belitung Timur (Beltim).
“Konflik ini terjadi karena ada kepentingan yang berbeda terhadap lahan yang sama, satu menginginkan A satunya B, kita coba tengahi dan sisir lagi untuk menyelesaikan, melihat keterkaitan dengan pesisir dan pulau-pulau kecil, apa yang akan dilakukan,” tandasnya.
Setelah mendatangi dinas ESDM, nelayan ini kemudian langsung mendatangi Dinas Lingkungan Hidup untuk meminta kejelasan mengenai Amdal yang dikeluarkan, karena menurut nelayan mereka tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan Amdal itu. (nov/6)

Comment

BERITA TERBARU