Nelayan Inginkan Bantuan Pusat Sesuai Kebutuhan

Puluhan Nelayan Desa Kurau Timur, Bangka Tengah berdialog dengan Staf Kepresidenan RI Bidang Pengendalian dan Pembangunan, Ruri Jumar Saef.(foto: ran).

Supaya Barang yang Dibantu Bermanfaat

KOBA – Kunjungan Staf Khusus Kepresidenan RI, Ruri Jumar Saef ke Desa Kurau Timur, Bangka Tengah, Selasa (08/08/2017) disambut antusias oleh puluhan nelayan setempat. Salah satu tuntutan yang disampaikan sejumlah nelayan dalam forum dialog tersebut nelayan menginginkan bantuan pemerintah pusat untuk nelayan Kurau Timur baru sesuai dengan kebutuhan nelayan bukan berdasarkan keinginan pemerintah pusat.

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah turut membantu, namun kami mengusulkan agar bantuan yang diberikan harus sesuai dengan keinginan para nelayan, supaya barang yang dibantu itu bermanfaat dan tidak percuma,” ujar Feri, Nelayan Kurau Timur saat dialog di TPI Kurau Timur kemarin.

Feri mencontohkan, bantuan 10 unit kapal 10 GT bagi nelayan yang dibantu oleh pemerintah pusat tempo hari tidak sesuai dengan kondisi laut Desa Kurau, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh nelayan.

Menurutnya, bantuan tersebut terkesan memaksa, sehingga masyarakat terpaksa menerima, jika tidak digunakan malah menjadi beban bagi nelayan.

“Soal bantuan dari pemerintah pusat, jangan hanya dibantu saja, tetapi berikan kami sosialisasi. Dan bantuan terkesan memaksa, sehingga masyarakat terpaksa menerima, padahal bantuan belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Pertanyaan Feri itu langsung ditanggapi Staf Khusus Kepresidenan Bidang Pengendalian dan Pembangunan, Ruri Jumar Saef. Menurutnya, setiap bantuan yang berasal dari pemerintah pusat wajib diinventarisir oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Banyak bantuan yang masuk, tapi tidak ada pertanggungjawabannya. Maka solusinya, setiap bantuan wajib diinventarisir oleh BUMDes,” katanya menjawab pertanyaan nelayan.

Dikatakannya, untuk pembinaan atas bantuan tersebut silakan berkomunikasi dengan pihak BUMDes melalui kelompok-kelompok nelayan yang telah dibentuk. Setelah kelompok itu diakomodir BUMDes, maka nantinya kegiatan pembinaan itu untuk dimasukkan dalam anggaran APBD kabupaten dan provinsi.

“Soal pembinaan, masuk lagi ke BUMDes, siapa kelompok-kelompok yang ada, nanti dimasukkan dan dianggarkan oleh pemerintah kabupaten dan provinsi. Silakan berkonsultasi dengan Pemdes,” tegasnya.

Terkait bantuan kapal 10 unit dari Pemerintah Pusat, belum bisa dipergunakan oleh nelayan mengingat kondisi laut yang tidak memungkinkan, Anggota DPRD Bateng, Maryam, mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat itu serba susah, jika tidak digunakan malah salah lagi dan tidak bermanfaat.

“Kami berharap, bantuan apa yang diusulkan ke pusat, itulah yang dibantu pemerintah pusat.
Apa yang menjadi keinginan masyarakat menjadi keinginan kami juga di DPRD,” ujarnya. (ran/3).

 

No Response

Leave a reply "Nelayan Inginkan Bantuan Pusat Sesuai Kebutuhan"