Mutasi ASN Jangan untuk Suksesi Pilkada

  • Whatsapp

Samsir Sinyalir Persiapan 2020

TOBOALI – Komisi I DPRD Bangka Selatan menyoroti mutasi, promosi, dan demosi 83 ASN Pemkab Basel pada Rabu (3/7/2019).
Sekretaris Komisi I, Samsir berharap mutasi, promosi dan demosi yang dilakukan memang dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja, penyegaran serta merupakan tuntutan kebutuhan manajemen ASN untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
Mutasi, seyogyanya bukan didasari oleh memuaskan kepentingan pribadi dalam mencapai kekuasaan yang berkepanjangan sebagai persiapan dan antisipasi dalam menghadapi suksesi kepemimpinan di Bangka Selatan tahun 2020 yang akan datang. Demikian dikatakan politisi PKS ini kepada wartawan Kamis (4/7/2019).
“Semoga dengan adanya mutasi, promosi dan demosi yang dilakukan sebanyak itu akan membawa perubahan terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jangan sampai proses mutasi, promosi dan demosi ini hanya untuk memenuhi ambisi dan tujuan pribadi yang mengorbankan kepentingan yang lebih penting yaitu kepentingan kabupaten Bangka Selatan,” kata Samsir.
Di sisi lain, Samsir menyinggung proses mutasi justru saat ini banyak disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan menguntungkan diri sendiri. Padahal bila merujuk kepada UU ASN , Undang – Undang No 5 tahun 2014 tentang ASN mutasi harus dilakukan berdasarkan pada sistim meritokrasi yaitu mutasi harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Namun pada kenyataanya saat ini justru mutasi, promosi dan demosi dilakukan dilingkupi dan disusupi aroma intervensi politik, tidak bersih, dari praktek kolusi dan nepotisme sanagat jauh dari profesionalitas, proporsional, memiliki nilai dasar, etika profesi. Samsir menyebutkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan proses ini bisa terjadi di Daerah dan terjadi di Bangka Selatan.
“Proses mutasi, promosi dan demosi dilakukan dengan spoils systim yaitu pengangkatan atau penunjukan ASN yang berdasarkan selera pribadi atau berdasarkan kepentingan suatu golongan, proses pengawasan belum berjalan maksimal baik yang dilakukan pengawas internal maupun pengawas eksternal.
Sinergitas lembaga pengawasan yaitu Badan Kepegawaian Daerah sebagai pelaksana dan pengawas mutasi di daerah, atasan pejabat yang berwenang untuk memutasikan, aparat pengawas internal di daerah dalam hal ini inspektorat daerah dan tentunya lembaga pengawas eksternal seperti KASN sebagai lembaga nonstruktural yang memonitoring dan mengevaluasi penerapan sistim meritokrasi,” ujarnya.
Selain itu, kata Samsir tidak adanya perbaikan proses rekrutmen atau seleksi SDM untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah dan sebagai ASN Untuk menghasilkan pejabat ataupun ASN yang berintegirtas. Sebelumnya pada Rabu (3/7/2019) Bupati Basel melantik 83 ASN eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Basel. (raw/6)

Related posts