Mutasi 3 Pejabat Pemprov Babel Dianulir KASN

  • Whatsapp

Gubernur Direkom Kembalikan Jabatan Pejabat
Buntut Pemberhentian Belasan ASN 5 Agustus

PANGKALPINANG – Tindakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman bersama tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) dalam mutasi atau rotasi para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Pemprov Babel) patut dipertanyakan. Sebab, mutasi yang dilakukan dengan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemprov Babel tertanggal 5 Agustus 2019 lalu, dianulir oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Bahkan, Gubernur Kepulauan Babel, direkomendasikan oleh KASN untuk mengembalikan tiga orang pejabat ke jabatannya semula atau yang setara. Rekomendasi KASN yang didapat Rakyat Pos dari sumber terpercaya ini, ditandatangani oleh Ketua KASN Sofian Effendi, dengan nomor surat B-3108/KASN/9/2019, perihal Rekomendasi terkait dugaan pelanggaran sistem merit tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Babel.

“Kami rekomendasikan gubernur agar mengembalikan para pejabat yang diberhentikan ke jabatan semula yang setara, atas nama Medi Umari, Hermanto, dan Hanipah,” bunyi surat tersebut.

Surat rekomendasi tertanggal 26 September 2019 ini, disebutkan, dalam hal terhadap pejabat tersebut akan dimutasi dan diberikan wewenang ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen maka agar diberikan kesempatan kembali untuk mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa.

Dalam surat juga dituliskan Rekomendasi KASN atas hal tersebut agar segera ditindaklanjuti dalam waktu 14 hari sejak rekomendasi ini diterima Gubernur dan dilaporkan tertulis kepada KASN.Surat ini pun, berisi tentang laporan dari pegawai terkait pemberhentian dan pengangkatan jabatan oleh gubernur, dan KASN telah melakukan klarifikasi, evaluasi terhadap pihak-pihak terkait.

Sehingga, berdasarkan analisa klarifikasi dan bukti pemeriksaan, KASN menyimpulkan:
Pemberlakuan kewajiban bagi seluruh pejabat eselon III dan IV harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, tidak adil. Karena apabila pejabat yang bersangkutan tidak ditunjuk sebagai PPK maka tidak wajib bagi pejabat bersangkutan memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, apabila tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan maka PA/KPA dapat merangkap sebagai PPK. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan, dalam persyaratan menduduki jabatan administrator dan jabatan, tidak mewajibkan harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
Pejabat diberhentikan dari administrator bila yang bersangkutan mengundurkan diri; diberhentikan sebagai PNS; menjalani cuti di luar tanggungan negara; menjalani tugas belajar; ditugaskan secara penuh diluar jabatan administrator; dan tidak memenuhi persyaratan jabatan.

‘Yang wajib memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa adalah calon pejabat administrator yang akan menduduki jabatan, pejabat yang telah diangkat, seharusnya tidak berlaku ketentuan tersebut,” tegasnya.

KASN juga menyimpulkan, adanya penyimpanan dari ketentuan Pergub nomor 9/2018 tentang penelusuran kader potensial untuk jabatan administrator dan jabatan lain. Karena beberapa ASN telah diangkat dalam jabatan sebelum terbit ketentuan tersebut, dimana
Medi Umari diangkat menjadi Sekretaris Dishub sejak 8 Oktober 2018.

Demikian juga Hermanto, menjabat sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD sejak 30 Desember 2016; dan Hanipah sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Babel sejak 29 Desember 2016.

Menanggapi rekomendasi ini, Kepala BKPSDM Babel, Sahirman Jumli tak menampik. Ia mengatakan, surat jawaban ke KASN akan disiapkan oleh BKPSDM hari ini.

“Kami siapkan, sesuai dengan hasil dari kesempatan yang diberikan kepada mereka bertiga,” katanya, saat dikonfirmasi kemarin sore via pesan WhatsApp.

Saat disinggung apakah tiga orang yang direkomendasikan akan dikembalikan ke jabatan semula atau setara, Sahirman menyebutkan yang lulus PBJ-nya disampaikan ke pimpinan untuk di tempatkan pada jabatan. “Sebentar lagi kita akan mutasi promosi lagi, tks,” balasnya. (nov/1)

Related posts