Mulai Bertanggungjawab atas Kelestarian SDA

No comment 246 views


Oleh: Gilang Virginawan
Mahasiswa Teknik Tambang UBB

Gilang Virginawan

Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya kaya akan mineral dan bahan galian industri. Dengan kekayaan alam ini, tentunya dibutuhkan konsep yang bijak pula dari pemegang kekuasaan dalam mengelola kekayaan alam ini, agar terciptanya efektifitas dan produktifitas sumber daya alamnya.

Sejak 1950-an masyarakat di Bangka Belitung mulai mengenal timah. Beberapa tahun kemudian berdirilah perusahaan BUMN untk melakukan aktifitas penambangan timah. Hadirnya perusahaan ini, diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam mendorong perekonomian dan pembangunan di Bangka Belitung.

Selain timah, Bangka Belitung juga kaya akan bahan galian industri seperti batu granit dan pasir kuarsa dengan unsur kimia (SiO2). Namun realita tak semanis harapan, kekayaan alam kian menyusut tergerus oleh kebutuhan pasar, pembangunan dan perokonomian di babel tak kunjung membaik, kata sejahtera pun jauh dari kehidupan masyarakatnya. Yang tersisa untuk dinikmati masyrakat hanyalah lahan tandus dan gersang.

Dengan konsep penambangan yang terkesan seperti sapu bersih, dalam artian dimana ada mineral atau bahan galian industri, maka didaerah itu juga akan dilakukan aktifitas penambangan tanpa mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya. Baik dampak lingkungan, dampak sosial maupun dampak lainnya. Kasus semacam ini, telah terjadi di beberapa daerah di Bangka Belitung, lahan yang awalnya sebagai hutan lindung (HL) seketika dapat berubah menjadi hutan produksi (HP). Bahkan di pemukiman warga pun masih ada aktifitas penambangan. Daerah yang digadang-gadangkan sebagai tempat pariwisata pada akhirnya tetap juga dilakukan penambangan. Janji-janji akan dilakukannya reklamasi tak kunjung terlaksana. Namun, pemerintah tetap saja dengan mudahnya mengeluarkan izin usaha penambangan (IUP). Ini pelanggaran oleh pihak perusahaan ataukah memang kebijakan dari pemerintah, entahlah.

Sektor pertanian, peternakan dan juga pariwisata yang ditawarkan sebagai pengganti mata pencarian rasanya semakin sulit terlaksana dengan realita saat ini. Bagaimana tidak, lahan untuk pertanian semakin sempit, di mana-mana lahan eks-tambang dengan kandungan kadar asam dan logam berat yang membuat rumputpun enggan untuk tumbuh, apa lagi tanaman lain. Destinasi wisata apalagi, hampir setiap sudut pantai dipulau ini sudah pernah ditambang yang banyak merusak ekosistem laut. Bencana alam seperti banjir beberapa tahun terkahir mulai terjadi dimana-mana.

Stop pertambangan yang semakin ramai disuarakan juga bukan solusi yang tepat. Namun, lebih ke bagaimana konsep penambangannya. Tidak adanya pembagian zona-zona untuk sektor lain, kurangnya penertiban akan Undang-Undang yang mengatur, rendahnya tingkat kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan SDA, kurangnya pengawasan terhadap perusahaan dalam pengelolaan lingkungan tambang, dan kurangnya sosialisasi akan undang-undang yang mengatur adalah faktor-faktor penyebab ini semua.

Pemerintah harus segera cuci muka, buka mata akan fenomena ini, dan mulai mengambil langkah. Masyarakat pun harus turut ambil bagian, untuk bertanggung jawab atas kelestarian alamnya jika kita masih ingin tetap melihat adanya kehidupan masyarakat yang sejatera di Negeri Serumpun Sebalai tercinta untuk beberapa tahun kedepan. Masyarakat pun harus ambil bagian, mulai bertanggung jawab atas kelestarian sumber daya alam (SDA)-nya.(****).

No Response

Leave a reply "Mulai Bertanggungjawab atas Kelestarian SDA"