MPG Berharap Pengurangan Mitan Ditunda

  • Whatsapp

Minta Konversi Gas Dikaji Ulang
Alasan Mahal dan Pasokan tak Lancar

TANJUNGPANDAN – Seiring akan diberlakukannya konversi minyak tanah ke gas bersubsidi LPG 3 kg di Pulau Belitung mulai menimbulkan persoalan.
Terlebih pengurangan BBM jenis kerosin/minyak tanah (mitan) oleh Pertamina di Kabupaten Belitung, sudah mulai dilakukan.

Menanggapi kebijakan tersebut, H Sukron mengatasnamakan selaku ketua masyarakat peduli gas (MPG) LPG Kabupaten Belitung, meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan untuk mengurangi jatah minyak tanah di Belitung dan Belitung Timur.

Alasanya, harga LPG 3 kg atau gas melon di Belitung lebih mahal dibandingkan di Pulau Bangka. HET LPG 3 kg di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur mencapai Rp 22.500 per tabung.

Harga itu belum termasuk biaya operasional agen dan biaya pengiriman dari Pangkalpinang. Harga ini disebabkan adanya biaya pengiriman dari Pangkalpinang yang harus ditanggung agen.

Estisimasi harga gas melon di agen berkisar antara Rp23000-25000.-. Bayangkan harga eceran di toko-toko ditaksir bisa mencapai Rp28000.-
Menurutnya, sejak 10 Juni lalu masyarakat peduli gas sudah mengirim surat ke Presiden RI.

Dalam surat itu, Masyarakat Peduli Gas LPGmenyampaikan bahwa kondisi pengiriman gas LPG dari SPBE di Pangkal Pinang belum begitu normal, dan masyarakat Belitung belum sepenuhnya menggunakan gas karena masih tergantung pada minyak tanah.

“Kami minta agar Pertamina menunda pengurangan pasokan minyak tanah hingga selesainya dibangun SPBE di Belitung,” pinta Sukron.

Ia menambahkan, jika musim barat tiba pasokan gas LPG dari Pangkal Pinang akan mengalami gangguan. Pada musim itu cuaca dilaut tidak akan mendukung bagi pelayanan. Akibatnya, pasokan Gas LPJ akan terganggu.

“Pertamina harus melakukan optimalisasi tata cara penggunaan gas LPG sampai tingkat bawah karena masih ada rasa ketakutan masyarakat untuk menggunakan gas LPJ,” tandas Sukron.

Ia merasa heran pemerintah tidak mensubsidi biaya transportasi gas LPG dari SPBE di Pangkal Pinang ke Belitung.
“Beda BBM jenis solar, pertamax, pertalite dan bensin itu disubsidi hingga ke tujuan, tapi tidak bagi gas LPJ,” ujarnya.

Dikatakannya lagi, pada Mei lalu penyaluran minyak tanah mencapai 875 KL. Sedangkan Juni mengalami penurunan menjadi 607,4 KL.

“Pertamina sudah mengurangi pasokan minyak tanah ke Belitung sekitar 30 persen,” tukasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Taufik Rizani mengatakan sudah menindaklanjuti surat dari masyarakat peduli gas LPG. “Kita sudah koordinasi ke Kementerian ESDM,” kata Taufik, Rabu (19/06/2019).

Memang, lanjut Politisi PDIP itu, setelah adanya konversi dari minyak tanah ke gas, pasokan minyak tanah akan dihilangkan dan itu sudah keputusan Pemerintah Pusat. “Yang jadi persoalan adalah kita belum memiliki SPBE,” tukasnya.

Kalau pendistribusian gas sudah berjalan maksimal, baru minyak tanah dihilangkan. Taufik berharap kepada pertamina agar melakukan pengurangan pasokan mitan secara bertahap.

“Penghilangkannya bertahap,” harap Taufik yang menyebut ada 1 desa dari 42 desa di Belitung yang belum mengambil bantuan tabung gas dari Pemerintah.

Sementara itu, Kepala Jober Pertamina Belitung, Adi P sedang tidak berada di tempat ketika hendak dikonfirmasi.
“Pak Adi sedang keluar dengan tamu dari Pertamina Palembang,” sebut salah seorang stafnya kepada wartawan harian ini. (yan/6)

Related posts