Money Politic di Belitung Terancam ke Pengadilan

  • Whatsapp

Zul Terry: Apapun Alasannya, Tetap Kena

Dugaan tindakan money politic yang dilakukan oleh Paslon (Pasangan Calon) Nomor Urut 4, Erzaldi Roesman-A. Fatah pada Selasa (24/1/2017) lalu di lapangan Tugu Perjuangan Desa Aik Seruk, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, terancam akan dibawa hingga ke pengadilan. Pasalnya, tindakan calon gubernur dan tim pemenangannya yang membagi-bagikan uang sebesar Rp50.000 dengan tujuan apa pun saat kampanye, tidak dibenarkan.
Hal ini seperti dikatakan Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Bangka Belitung (Babel), Zul Terry Apsupi kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin kemarin (30/1/2017).
“Laporan dari Sentra Gakkumdu Belitung sudah diterima. Dan saya hanya mengarahkan Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti, walau itu sampai proses pengadilan. Mengingat, untuk sekarang tidak ada lagi pencegahan-pencegahan karena sudah lewat dan sekarang hampir masa pungut hitung. Jadi kita bicara penanganan pelanggaran. Jadi sekarang, apapun kasus yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu, kita proses semua dan tidak pilih kasih. Akan tetap kita proses kalau ada pelanggaran melalui Sentra Gakkumdu di tujuh kabupaten/kota. Tetapi, ada beberapa hal yang dijaga, tentang kearifan lokal dan konstelasi sosial politik dijaga,” papar Terry.
Dilanjutkan dia, untuk dugaan money politic di Sijuk Kabupaten Belitung itu, saat ini kasusnya sudah dalam pelimpahan dari tingkat kecamatan dan kabupaten kepada Sentra Gakumdu. “Dan sekarang lagi dikaji sembari menghadirkan saksi ahli. Salah satunya itu dari keinginan kawan-kawan Belitung,” imbuhnya.
Terry menegaskan, ketentuan Undang-undang Pilkada bahwa maksimal dana yang dapat diberikan kepada masyarakat dalam kampanye Pilkada Serentak hanya sebesar Rp25.000. Jumlah tersebut pun, harus berbentuk barang bukan uang. Begitu juga dengan pemberian hadiah, yang komulatifnya maksimal Rp1 juta dan juga berbentuk barang.
“(Uang Rp50.000-red) dari pandangan Sentra Gakkumdu, tidak bisa. Karena pembagian itu harus bentuk barang tidak bentuk uang, maksimal Rp25.000. Apapun alasannya, itu akan tetap kena. Contohnya, saya memberikan sesuatu kepada anak yatim tentu akan mempengaruhi orangtua dan orang lain. Bahwa saya baik, beramal, kalau memang mau diberikan bukan calon yang memberikan dan bukan saat tahapan kampanye. Mengapa tidak lebih dulu dilakukan, kenapa harus sekarang? Dalam undang-undang cuma Rp25.000, itu juga bentuk barang bukan uang,” tuturnya.
Namun begitu, Terry tak menampik ada kalanya tim pemenangan pasangan calon harus memberikan uang kepada simpatisan atau pendukung untuk tujuan tertentu, seperti transportasi atau makanan.
“Boleh saja uang, jika hal yang kurang memungkinkan. Bensin misalnya, tidak mungkin ngambil dari SPBU banyak-banyak pakai jerigen. Begitu juga makan, apa semua bawa satu mobil boks isinya makanan. Ada hal yang seperti itu yang juga harus dipertimbangkan. Tidak semuanya pelanggaran. Maksimal Rp25.000 dan tidak bentuk uang tapi barang. Dan hadiah juga maksimal Rp1 juta dan dalam bentuk barang,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, dugaan politik uang yang dilakukan Paslon BERKAH pada Selasa (24/1/2017) lalu, hingga kini menjadi viral di media sosial Facebook. Terlebih Ketua Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) Kabupaten Belitung, Jookie Vebriansyah membenarkan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) Desa Air Seruk dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sijuk memergoki Calon Gubernur Erzaldi Roesman Djohan dan timnya membagi-bagikan uang dalam amplop putih berisi pecahan Rp50 ribu saat kampanye di Lapangan Tugu Perjuangan Desa Aik Seruk pada Selasa (24/1/2017).
Jookie mengaku telah menindaklanjuti temuan PPL dan Panwascam tersebut. Menurutnya, uang sebesar Rp50 ribu itu diberikan Erzaldi kepada sekitar 150 orang anak yatim piatu yang dikoordinir oleh masing-masing kordes relawan di Kecamatan Sijuk.
Meski begitu ia menegaskan, apapun bentuk kegiatannya, yang pasti jangan sampai ada pembagian uang kepada warga pada saat kampanye berlangsung. Untuk itulah, temuan ini sudah dibawa ke Sentral Gakumdu Kabupaten Belitung.
“Kita sudah melakukan klarifikasi kepada saksi yaitu Saudara Bastian dari relawan BERKAH. Dan saksi sudah mengakui memang ada pembagian uang dalam amplop sebesar Rp50 ribu yang ditujukan kepada yatim piatu berjumlah 150 orang yang berasal dari berbagai desa di Kecamatan Sijuk. Namun pas acara kampanye tidak semuanya dibagikan di lokasi hanya beberapa orang perwakilan saja,” kata Jookie saat dikonfirmasi via telepon.
Jookie menyebutkan, bagi-bagi uang dalam kampanye adalah pelanggaran pidana. Sebab, Pasal 187 poin A hingga D dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 sudah dijelaskan bahwa orang yang terlibat politik uang sebagai pemberi bisa dipenjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Selain hukuman badan, pelaku juga dikenakan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Tak hanya kepada pemberi, penerima uang berbau politik itu juga dikenakan sanksi pidana yang sama dengan pihak pemberi. Aturan ini harus ditegaskan karena kampanye dengan membagi-bagikan uang, tidak mendidik warga pemilih.
“Jauh dari esensi dari nilai kampanye, tidak ada nilai mendidik sama sekali itu. Kalau misalnya memang ingin membantu yatim piatu atau fakir miskin, seharusnya dilakukan bukan pada masa kampanye Pilkada pada saat ini. Yang pasti Panwaslu bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Belitung terus menindaklanjuti kasus ini. Dan masih dalam proses pelengkapan bukti dan keterangan saksi,” tegasnya.
“Kita berharap, supaya saksi-saksi yang dipanggil harap datang untuk mempermudah proses kasus ini biar tidak berlarut. Memang, kita sadari tidak gampang untuk memenuhi bukti materil dalam kasus ini. Kami akan berupaya semaksimal mungkin, sebab di Panwaslu sekarang sudah ada Sentra Gakkumdu yang di dalamnya terdapat instansi kepolisian dan kejaksaan. Besar harapan kita agar massa tim sukses Paslon manapun untuk tidak melakukan hal hal yang dilarang dalam undang-undang maupun peraturan Pemilukada,” pungkasnya. (ron/1)

Related posts