Money Politic di Basel Dihentikan

  • Whatsapp

Panwascam Beralasan tak Ada Saksi
KPU Tepis Tuduhan Merubah C1

Kasus dugaan money politik yang terjadi di Desa Sidoarjo, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan, terhenti. Meski pelapor telah menunjukan uang sisa dugaan money politik sebesar Rp1,9 juta, baju kaos dan contoh surat suara yang menjadi barang bukti dugaan pelanggaran kampanye tersebut, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Airgegas tidak bisa melanjutkan kasus. Alasannya, tidak ada saksi yang bisa diklarifikasi.
Demikian dikatakan Komisioner Divisi Hukum, Penindakan, Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bangka Selatan (Bawaslu Basel), Erik SH kepada wartawan, Selasa (23/4/2019).
“Untuk kasus dugaan money politik di Desa Sidoarjo tidak bisa dilanjutkan karena pelapor tidak bisa menghadirkan saksi. Dan sudah kami tunggu sampai tiga hari kerja, namun pelapor tidak datang juga,” ujar Erik saat ditemui di ruang kerjanya.
Dengan tidak dihadirkannya saksi oleh pelapor, Erik menegaskan Panwascam maupun Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan dimaksud, meski pun dugaan pelanggaran yang dilengkapi dengan barang bukti money politik itu merupakan temuan.
Mengenai hasil Pemilu 2019, Erik menyebutkan hingga pengitungan tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), tidak ada perselisihan dan sengketa di 548 TPS yang tersebar di Basel. Sehingga tidak ada rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Basel.
Pada umumnya menurut Erik, rekomendasi PSU tersebut dipicu adanya perselisihan penghitungan yang signifikan di tingkat TPS, sehingga timbul rekomendasi Bawaslu kepada KPU.
“Sampai saat ini belum ada TPS yang kami rekom untuk PSU. Artinya apa, tak ada perselisihan dan sengketa saat tahapan penghitungan di 548 TPS yang tersebar,” bebernya.
Disisi lain, Ketua KPUD Bangka Selatan, Amri menanggapi isu adanya kesalahan dalam penginputan data penghitungan suara dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang dipublikasikan. Ia tak menampik jika adanya kesalahan dalam proses pengimputan data di tingkat KPPS.
Namun, hal tersebut dianggap bukan karena unsur kesengajaan, melainkan human error (kesalahan manusia) yang disebabkan sejumlah faktor. Mulai dari faktor kelelahan dan panjangnya proses rekapitukasi yang terjadi ditingkat KPPS.
Meski begitu, Amri memastikan selisih dan perbedaan penghitungan (situng) tersebut akan sinkron dan diperbaiki di tahap perhitungan pleno rekapitulasi di masing masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“Dalam Situng itu kesalahan input baik scan dan tertulis itu memang terjadi, mungkin karena faktor (petugas KPPS) kelelahan, dan waktu yang cukup panjang. Cuma kami yakinkan, selisih itu akan terlihat dan diperbaiki di tingkat pleno rekapitulasi PPK, dan akan clear di PPK,” ujar Amri disela konfrensi pers, Selasa (23/4/2019).
Menurut Amri, saat ini opini yang berkembang di masyarakat, pihaknya merubah sekaligus menyampaikan data khususnya C1 secara tidak benar. Padahal data C1 yang disampaikan dan diinput pihaknya, belum final dan masih bersifat sementara. Dan jika terjadi kesalahan penghitungan ataupun penulisan ditingkat TPS, maka akan diperbaiki di tingkat PPK.
“Isu yang berkembang, menganggap opini sekarang bahwa kami (KPU) itu merubah atau menyampaikan hal hal yang tidak benar. Padahal itu belum final, dan data yang kami sampaikan kepada publik apa adanya dari tingkat bawah. Misal tidak sinkron, buka C Plano kalau ada jumlah penghitungan atau penulisan pasti akan clear,” imbuhnya
Amri, berharap masyarakat tidak terprovokasi dengan hal hal yang kebenarannya belum bisa dipertanggung jawabkan. Jika ada temuan ataupun kejanggalan, ia meminta warga segera melapor ke pihaknya.
“Kami penyelenggara berharap masyarakat tidak terpengaruh dengan hal hal yang belum final. Jika ada kejanggalan silahkan sampaikan ke kami,” pungkas Amri didampingi Komisioner KPU Basel lainnya, Rahmad Nadi, Hery dan Muhidin.

Dua TPS PSU
Dilain pihak, sebanyak dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) harus melakukan pemungutan suara ulang lantaran terjadi masalah yang dianggap melanggar aturan kepemiluan.
“Dua TPS pemilu serentak di Bateng terpaksa dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena terjadi masalah yaitu pemilih menggunakan KTP elektronik saat mencoblos, padahal terdata dalam DPT yang seharusnya menggunakan A5 atau pemilih pindahan,” ujar Saharullah, Sekretaris KPU Bateng di Koba, Selasa (23/04/2019).
Dikatakannya, dua TPS yang harus PSU itu adalah TPS 04 di Desa Air Mesu dan TPS 10 Desa Beluluk, Kecamatan Pangkalan Baru dengan total mata pilih masing-masing TPS 283 dan 150 pemilih.
“Kami menjadwalkan pemungutan suara ulang ini dilakukan pada 27 April 2019 tidak semua surat suara dilakukan pemungutan ulang dimana TPS 10 hanya empat jenis surat suara dan TPS 04 hanya satu jenis surat suara,” tuturnya.
Ia mengungkapkan PSU di dua TPS itu terpaksa dilakukan setelah adanya temuan dari Badan Pengawas Pemilu Kecamatan dimana terdapat sebanyak sembilan pemilih yang menggunakan KTP padahal seharusnya masuk model A5 sebagai pemilih pindahan.
“Tercatat satu pemilih di TPS 04 dan sebanyak delapan pemilih di TPS 10 Kecamatan Pangkalanbaru,” terangnya.
Ia menambahkan PSU dilakukan untuk meminimalkan masalah dan proses itu memang diatur dalam undang-undang karena adanya temuan kasus di TPS.
“Kami khawatirkan kasus ini bermuatan kecurangan, untuk menangkal tersebut maka dilakukan pemilihan ulang,” tukasnya. (raw/ran/1)

Related posts