Molen Perintahkan Pol PP Tertibkan Pedagang di Trotoar

  • Whatsapp
Pedestrian- Sejumlah anak bermain di kawasan pedestrian yang dibangun Pemprov Babel di Jalan Semabung Pangkalpinang, Minggu (15/9/2019). Pemprov Babel menganggarkan puluhan miliar untuk membangun pedestrian di sejumlah titik di Kota Pangkalpinang. (foto: Nurul Kurniasih)

PANGKALPINANG- Pemerintah Kota Pangkalpinang akan melakukan penertiban terhadap pedagang yang berjualan di atas trotoar di sepanjang jalan di kota itu.

“Sesuai janji kami kemarin, kami akan melakukan penegakan perda dan Satpol PP selaku pelaksananya. Nanti semua yang melanggar perda akan kami tertibkan semua,” ujar Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil (Molen), Jumat.

Ia mengatakan, penertiban yang dilakukan dalam giat penegakan Perda Kota Pangkalpinang diantaranya, penertiban aset kota, reklame, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya dengan melakukan himbauan terlebih dahulu kepada masyarakat.

“Terkait pedagang yang berjualan di pinggir atau diatas trotoar sudah kami lakukan penertiban. Kami lakukan dengan cara yang persuasif, pelan-pelan jangan sampai ada kesan yang keras dalam pelaksanaannya,” katanya.

Dikatakannya, Pemerintah Kota Pangkalpinang secepatnya akan membuatkan tempat relokasi kepada para pedagang yang nyaman untuk menjalankan usahanya.

“Kalau tidak dimulai dari sekarang kapan lagi, hal ini kita lakukan demi kenyamanan kita bersama,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman berharap setelah dibangunnya pedestrian dapat didukung oleh pemerintah kota dengan cara dirawat. Menurutnya, akan sangat sayang jika fasilitas yang sudah dibangun tidak dirawat atau digunakan sebagaimana mestinya.

“Pedestrian yang sudah dibangun ini terkadang dimanfaatkan masyarakat untuk parkir dan berjualan, padahal semestinya fungsi pedesterian ini bukan untuk tempat parkir. Saya sudah pernah komunikasikan dengan wali kota dan saya yakin wali kota juga akan menata kota ini menjadi lebih cantik,” kata Erzaldi akhir pekan lalu.

Sementara itu, untuk menertibkan kendaraan yang parkir di pedestrian menurutnya bukan wewenang Pemprov Babel. Lanjut Erzaldi, Pemkot Pangkalpinang juga harus tegas menyikapi hal tersebut.

Demikian juga dengan penataan bangunan di kawasan jalan protokol, pemprov mendorong agar Pemkot Pangkalpinang segera merampungkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Saya minta rencana detail tata ruang, RDTR itu begini, pengaturan terkait tampak bangunan, misalnya enggak boleh ada kanopi, jarak dengan jalan saluran, kita enggak bisa rapikan kalau enggak ada Perda RDTR, makanya ini harus ada,” tegasnya. “Intinya kami bersama wali kota ingin Pangkalpinang lebih baik dan menjadi ibukota provinsi yang baik,” tambah Erzaldi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Babel, Noviar Ishak menyebutkan selama dua tahun pihaknya sudah menganggarkan sekitar Rp20 miliar untuk pembangunan pedestrian.

“Tahun ini Rp 3,9 miliar di Simpang Semabung, ditambah di titik lain Rp 6,3 miliar, jika digabungkan dengan tahun lalu, hampir Rp 20 miliar untuk penanganaan kota,” katanya.

Noviar juga berharap, taman yang sudah dibangun ini dapat dijaga dan dirawat oleh Pemkot Pangkalpinang baik dengan menjaga aset yang ada, maupun penataan kendaraan yang parkir di areal ini.

“Di Jalan Ahmad Yani, itu kalau malam sudah dimanfaatkan, mulai ada aktivitas masyarakat, kita bersinergi sama-sama membangun Kota Pangkalpinang,” pungkasnya. (antara/nov/10)

Related posts