Minta Kasus Sijuk Diusut Tuntas, Komisi II Ancam Lapor ke Mabes Polri

  • Whatsapp
ilustrasi
foto ilustrasi

PANGKALPINANG – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Bong Ming Ming meminta kepada pihak berwenang untuk segera menuntaskan proses hukum kasus kericuhan penertiban tambang ilegal di kawasan Hutan Lindung Goesite, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung pada 2 November 2019 lalu.

“DPRD sebagai perwakilan masyarakat akan coba mendesak beberapa persoalan (kasus Sijuk-red) yang hari ini masih menggantung, dalam hal ini meminta kepastian hukum,” kata Bong Ming-Ming saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, belum lama ini.

Read More

Berdasarkan pengaduan dari masyarakat setempat, disampaikan dia, beberapa persoalan yang masih menggantung tersebut, salah satunya yakni mengenai kejelasan proses hukum atas perambahan hutan lindung yang dilakukan oleh para penambang.

“Itu (pelanggaran-red) yang harus diangkat, minta diklarifikasi satu persatu, diselesaikan, sampai hari ini tidak ada satu pun yang terselesaikan, karena sudah beberapa kali rapat, audiensi, dan sebagainya, hanya sebatas itu saja, tidak ada tindak lanjutnya, makanya kita menunggu itu,” jelasnya.

Jika penanganan kasus Sijuk ini tidak dapat diselesaikan secara tuntas, maka ditegaskan dia, Komisi II DPRD Babel akan melaporkan permasalahan ini ke Mabes Polri.

“Seandainya tidak ada tindak lanjut, kita akan meneruskan laporan ini ke Mabes Polri, salah satunya ke Propam dan beberapa tempat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung (Kapolda Babel), Brigjen Pol Anang Syarif Hidayat
mengungkapkan, penanganan tiga laporan polisi kasus kericuhan yang terjadi saat penertiban tambang ilegal di Sijuk masih dalam proses penyidikan. Hal itu diungkapkan Kapolda, Selasa (3/3/2020).

Namun sayangnya, jenderal bintang satu itu masih enggan untuk membocorkan tersangka dalam kasus ini. Ia beralasan pihaknya masih membahas lagi siapa saja tersangka dibalik perkara ini. “Nanti kalau sudah siap semuanya akan kita berikan, kita publikasikan ya. Sedangkan saksi-saksi sudah kita periksa semua,” ungkapnya.

Dalam peristiwa anarkis di Sijuk itu, massa penambang tidak hanya merusak mobil dinas milik Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah yang turut hadir saat penertiban. Tetapi juga beberapa unit mobil pengendalian massa (dalmas) dan kendaraan dinas lain yang ada di lokasi.

Tak hanya itu, sejumlah anggota Pol PP mengalami luka akibat dianiaya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kerusuhan itu dipicu, lantaran para penambang tidak dapat menerima penertiban tambang yang dilakukan personil Sat Pol PP dan dipimpin Kasat Pol PP dengan cara membakar ponton tambang mereka.

Buntutnya, baik penambang maupun Sat Pol PP melayangkan laporan pidana ke polisi. Bahkan dalam berita sebelumnya, Polres Belitung memproses perkara dugaan tindak tindak pidana penganiayaan, pembakaran ponton tambang ilegal dan penyerangan terhadap wakil gubernur.

Kapolres Belitung, AKBP Ari Mujiono kepada wartawan juga pernah mengungkapkan bahwa penyidik Polres Belitung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam tiga perkara tersebut. “Kan ada tiga laporan, ketiganya ada semua tersangkanya. Jadi, banyak tersangkanya,” ungkap Mujiono, Selasa (18/2/2020).

Namun sayangnya, dia tidak mau merinci siapa saja dan berapa orang jumlah tersangka dalam perkara ini.“Iya nanti lihat saja perkembangannya. Nanti bisa dicek secara langsung,” katanya.

Saat disinggung, apakah ada tersangka yang berasal dari pihak Satpol PP Provinsi Babel, dia enggan menjawab. “Ini sudah ada titik teranglah. Prosesnya masih berjalan. Semua laporan ditindaklanjuti, tidak ada yang tidak ditindaklanjuti,” imbuhnya. (ron/10)

Related posts