Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi di Kantor Kita

  • Whatsapp


Oleh: Slamet Mulyono
Kepala Bidang SKKI-Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung

PASCA penetapan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi, Pemerintah semakin gencar menerapkan dan mengkampanyekan reformasi birokrasi pada seluruh institusi pemerintahan. Melalui kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemeterian PAN & RB), Pemerintah kembali menindaklanjuti langkah nyata dalam melaksanakan reformasi birokrasi melalui penetapan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM (Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan sebuah panduan untuk melaksanakan langkah-langkah nyata bagi unit-unit instansi pemerintah dalam pembangunan zona integritas, bahkan telah disiapkan, dan penilaian unit kerja pun segera dimulai.

Baca Juga

Pada tahun-tahun pertama setelah terbitnya Permenpan 52 Tahun 2014 tersebut, beberapa unit telah berhasil membangun kawasannya menjadi sebuah Zona Integritas (ZI) dan telah berhasil dinilai oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PAN & RB sebagai unit kerja yang berpredikat “Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)”. Jumlahnya pun terus kian bertambah setiap tahunnya, hal ini menunjukkan semakin meratanya awareness, semangat, dan komitmen instansi pemeintahan untuk mendukung suksesnya reformasi birokrasi di Republik Indonesia tercinta. Bahkan saat ini di tahun 2019 puluhan bahkan ratusan unit telah berpredikat WBK, dan lebih dari itu puluhan unit telah berpredikat juga sebagai WBBM. Sebagai informasi, sejak tahun 2018, penilaian dan pemberian predikat WBK dan WBBM dibuat serial, artinya unit kerja di tahun pertama harus berhasil meraih predikat WBK lebih dahulu, baru di tahun berikutnya berhak mengikuti penilaian predikat WBBM. Metode yang sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana predikat WBK dan WBBM bisa diperoleh sekaligus pada tahun yang sama.

Bagi unit-unit kerja yang telah berpredikat WBK atau bahkan WBBM, predikat itu tentu bukan sesuatu untuk menjadi berbangga diri hingga lupa akan komitmen dan integritasnya. Predikat tersebut justru harus menjadi cambuk untuk terus menjaga unitnya dari praktek-praktek KKN dan harus terus konsisten dalam peningkatan kualitas pelayanan prima. Lebih dari itu, unit-unit tersebut diharapkan mampu menjadi penebar dan penyebar virus-virus ZI ke berbagai unit kerja lainnya, sehingga pada akhirnya seluruh unit di seluruh Indonesia dapat berpredikat sebagai WBK/WBBM.

Namun demikian, hal tersebut tentu bukanlah tugas mudah, karena di luar ratusan unit yang telah berpredikat WBK/WBBM masih terdapat ribuan unit lagi yang belum berpredikat sebagai WBK/WBBM, dan sebagian masih berupaya membangun ZI menuju WBK/WBBM. Bagi unit-unit yang belum berpredikat tersebut tentu tidak bisa tidak, harus mampu segera bergerak dan berbenah. Ya, berbenah! Berbenah untuk segera menyiapkan pembangunan ZI di lingkungannya untuk mewujudkan sebuah wilayah yang bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi besih dan melayani. Suka atau tidak suka, cepat atau lambat, ZI adalah sebuah keniscayaan dan sebuah kewajiban bagi seluruh unit intsansi pemerintah di Republik Indonesia tercinta ini. Lantas, apa yang harus dipersiapkan bagi unit-unit yang belum berpredikat sebagai WBK/WBBM? Ada beberapa langkah sederhana yang harus dimulai sejak dini, mulai dari sekarang, dari diri kita, dan dari yang kecil-kecil.

Beberapa langkah tersebut antara lain, pemenuhan beberapa komponen yang telah dituangkan secara detil dalam panduan sebagaimana Permenpan 52 tahun 2014. Untuk memenuhi berbagai komponen tersebut perlu komitmen bersama para pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan perubahan mindset, prilaku, dan budaya kerja. Komitmen inilah yang menjadi cikal bakal perlunya manajemen perubahan di unit tersebut. Selanjutnya perlu ada penataan manajemen SDM dan penataan ketatalaksanaan, yang antara lain perlu adanya pembenahan administrasi keuangan, kepegawaian, dan proses bisnis. Disamping itu, perlu pula adanya penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan pengawasan, serta tentunya perlu adanya peningkatan pelayanan publik. Ituah yang kemudian dirangkum dalam enam komponen pengungkit yang harus dipenuhi setiap unit yang ingin meraih predikat WBK/WBBM.

Jadi, syarat pertama bagi sebuah unit kerja untuk bisa meraih predikat WBK adalah harus memenuhi seluruh kegiatan dan bukti dokumentasinya untuk enam komponen pengungkit tersebut. Total pemenuhan enam komponen pengungkit ini akan berbobot nilai 60%. Sementara 40% lainnya dinilai melalui dua komponen hasil, yaitu terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN yang diperolah melalui survei Persepsi Anti Korupsi dari pengguna layanan dan tindak lanjut atas temuan laporan hasil pemeriksaan. Komponen hasil yang kedua adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat yang diperoleh melalui survei kepada para pengguna layanan.

Sebelum pelaksanaan pembangunan ZI melalui pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil, unit kerja harus melakukan pencanangan pembangunan ZI sebagai bentuk deklarasi agar seluruh pemangku kepentingan terkait mengetahui dan mendukung pembangunan ZI pada unit kerja tersebut. Bahkan untuk mendukung terpenuhinya dua komponen utama tersebut, sebuah unit kerja harus terus membangun sinergi baik internal maupun eksternal, bahkan membina intimacy dengan para stakeholder yang merupakan “pelanggan” atau penerima layanan dari unit kerja tersebut. Kepuasan para pemangku kepentingan (Stakeholders Satisfaction) merupakan tujuan utama dari keberlangsungan layanan sebuah unit kerja. Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam rangka meningkatan kualitas pelayanan dan kualitas kinerja organisasi adalah perlunya pengembangan berbagai inovasi. Inovasi bisa bersifat internal seperti inovasi penguatan pengawasan, peningkatan kinerja organisasi dan peningkatan kompetensi pegawai, atau inovasi yang bersifat eksternal seperti inovasi pelayanan publik.

Terlepas dari pemenuhan seluruh komponen tersebut di atas, sebenarnya ada satu hal yang relatif lebih urgent dan penting untuk ditanamkan terlebih dahulu ke dalam diri setiap individu dalam sebuah unit, yaitu nilai ‘integritas’ itu sendiri, yakni nilai yang bisa dikaitkan dengan nilai-nilai kejujuran, komitmen dan konsistensi. Berjalannya praktik-praktik sehat dan budaya antikorupsi dalam sebuah unit didasari bukan karena ketakutannya terhadap aparat penegak hukum, bukan pula karena ewuh pekewuh dengan unit yang lain, dan tidak pula karena sekedar tujuan meraih predikat WBK/WBBM, apalagi hanya sekedar latah meniru-niru unit lain. Berjalannya praktik-praktik sehat dan budaya antikorupsi dalam suatu unit lebih disebabkan karena adanya nilai integritas pada masing-masing individu yang menuntunnya pada kesadaran akan akuntabilitas kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Membangun nilai-nilai inilah yang perlu ditanamkan sejak dini dan dijaga terus-menerus. Ketika seorang individu sudah menanamkan dalam dirinya sikap bertanggungjawab kepada Tuhan YMK maka ia akan senantiasa menjaga perilakunya sesuai dengan kode etik dan norma-norma yang berlaku, ia akan selalu profesional dalam bekerja dan melayani, ia akan selalu berupaya menjalin sinergi untuk mencapai tujuan mulia, dan ia pun tak akan pernah jenuh untuk selalu memperbaiki diri (continuous improvement).

Setelah berbagai upaya tersebut disiapkan dan dilaksanakan dengan baik, maka wilayah yang bebas dari korupsi bisa segera terwujud dengan baik, dan bahkan tidak sekedar embel-embel predikat WBK/WBBM melainkan benar-benar menjadi unit yang sehat dan bersih serta siap menjadi garda terdepan dalam mendukung terwujudnya Pemerintahan Indonesia sebagai pemerintahan yang clean and good government. Kapan upaya ini akan dimulai ? Ya, sekarang harus segera dimulai dimana pas bertepatan menjelang Hari Antikorupsi Se-Dunia (HAKORDIA) yang jatuh pada tanggal 9 Desember. Sehingga setelah capaian tersebut tercapai tentu tidaklah berhenti sampai disini, melainkan unit kerja bisa terus menebarkan dan menularkan virus-virus positif ZI nya kepada lingkungan dan unit-unit kerja lainnya. Pada gilirannya virus ‘integritas’ inilah yang akan terus merambah ke seluruh unit instansi pemerintah di seluruh Indonesia, hingga akhirnya mewujudkan sebuah pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, tentu bukan hanya sekedar mimpi, tapi sebuah kenyataan yang bisa dinikmati bersama menuju Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Semoga!

Related posts