Mereformasi Birokrasi Melalui E-Government

  • Whatsapp
Oleh: Syahrezy Fajar
Mahasiswa STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat, Bangka
Birokrasi merupakan organisasi pemerintah yang mempunyai fungsi melaksanakan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Birokrasi memiliki peran sentral dalam mensukseskan program-program pemerintah. Kesuksesan sebuah negara bahkan diukur dari seberapa tinggi performance birokrasi yang menopangnya. Selama ini, kondisi birokrasi di Indonesia didasarkan atas berbagai stigma. Stigma yang bahkan memunculkan sebuah motto birokrasi “kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat”. Hal inilah yang pada akhirnya menciptakan sebuah kondisi dimana jika seseorang ingin urusannya cepat selesai, maka ia harus memberikan pemulus yang sering diartikan sebagai suap. Belum lagi permasalahan korupsi yang telah menjangkiti republik ini, sejak pertama kali berdiri. Fatkhuri (2017) mendefinisikan korupsi sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja dalam rangka untuk memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri, keluarga maupun kolega dengan cara yang illegal. Permasalahan korupsi bahkan tak pernah menawarkan solusi konkret dalam upaya penyelesaiannya. Berbagai peraturan dan hukuman yang dijadikan ancaman pasca korupsi seakan tak mampu membendung keserakahan manusia akan materi.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa sejak 2004 hingga semester II 2016, birokrasi menduduki urutan pertama dalam hal pelaku korupsi di Indonesia. Sementara itu, ICW juga mencatat sepanjang periode 2004-2018 sebanyak 104 kepala daerah terjerat kasus korupsi, dengan rincian : 62 Bupati, 23 orang Walikota, 15 Gubernur, 3 Wakil Bupati dan 1 Wakil Walikota. Sementara itu, Indeks persepsi korupsi yang dirilis Transparency International tahun 2017 juga menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di kategori “negara korup” dengan menduduki peringkat 97 dengan hanya mendapat nilai 37.
Untuk diketahui bersama, indeks persepsi korupsi dari Transparency International ini, menggunakan skala 0-100. Nilai 0 diartikan sebagai negara paling korup, sedangkan nilai 100 untuk negara yang paling bersih. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya yang dilakukan para birokrat menunjukkan bahwa prilaku korupsi nampaknya telah bertransformasi menjadi kebiasaan yang “wajib” diwarisi dari zaman ke zaman. Modus korupsi yang terbentuk dari “anggaran siluman” adalah contoh dari praktik korupsi yang biasa dilakukan kalangan birokrasi. Korupsi tak ubahnya seperti wabah yang menyebar dan menyerang orang-orang yang memiliki daya tahan iman yang rendah. Berbagai aturan yang ada tak mampu menurunkan kadar tindakan korupsi di Indonesia. Sistem yang konvensional diyakini menjadi penyebab korupsi terus mempertahankan eksistensinya. Oleh sebab itu, diperlukan upaya mereformasi sistem yang ada dengan sistem yang lebih baik untuk mempersempit peluang tindakan korupsi. Salah satu upaya yang diyakini dapat menekan angka korupsi di kalangan birokrasi yaitu pemanfaatan sistem electronic government (e-government).
E-government merupakan sebuah konsep yang berbasis penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses layanan dari aparatur pemerintah (birokrasi) kepada masyarakat melalui sebuah sistem yang saling terintegrasi berbasis online. E-government sejatinya menawarkan aspek efektivitas dan efisiensi, sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses informasi publik dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap kebijakan pemerintah. Sistem e-government merupakan solusi dalam mereformasi birokrasi yang selama ini, memiliki negative image di mata masyarakat. Pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan profesional adalah beberapa prinsip dari suatu tata pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good Governance). Clean governance diartikan sebagai pemerintah yang berisi aparat yang jujur dan bekerja sesuai tugas yang diembannya, tidak melakukan praktek KKN, bertindak objektif, netral dan tidak diskriminatif. Sedangkan good governance adalah tata pemerintahan dan pengelolaan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi yang baik berlandaskan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas guna mengatur hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat (Bappenas, 2008).
Penerapan e-government diharapkan akan menciptakan sistem birokrasi yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel. Selain itu, sistem berbasis online ini juga diyakini akan meningkatkan keterlibatan partisipasi masyarakat, sebab masyarakat bisa mengakses informasi publik kapan dan dimana saja melalui jaringan internet. Internet dan masyarakat Indonesia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini ditunjukkan oleh data yang dikeluarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah pengguna internet Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa. Jumlah pengguna internet tahun 2017 tersebut mencakup 54,68 persen dari total populasi penduduk Indonesia yang mencapai 262 juta jiwa. Penetrasi angka melek internet yang terus meningkat tiap tahunnya adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia telah mampu beradaptasi dengan era modernisasi yang dianggap sebagai indikator kemajuan peradaban dunia.
Pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, provinsi, daerah hingga desa di beberapa wilayah Indonesia pun sudah mulai mengadopsi dan menerapkan secara masif sistem e-government. Salah satu daerah yang dianggap sukses dalam penerapan e-government yaitu Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya juga telah diakui secara nasional sebagai pelopor e-government di Indonesia dan menarik minat banyak daerah untuk mempelajarinya. Dengan segala dampak positif yang diberikan, e-governmnet benar-benar diharapkan menjadi solusi konkret bagi Indonesia dalam mereformasi dan meminimalisir tindakan korupsi dilingkungan birokrasi.(***).

Related posts