by

Merajut Keutuhan NKRI Melalui Ormas

-Opini-363 views

Oleh: Arka’a Ahmad Agin
Pemerhati Sosial

Ramai diberitakan di media adanya sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Urang Melayu Bangka Belitung yang notabene adalah gabungan dari beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas), menolak kedatangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil Qoumas yang akan melakukan kegiatan Kirab Satu Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bahkan, penolakan elemen masyarakat itu disertai dengan pembacaan pernyataan sikap bersama yang intinya berharap pihak kepolisian tidak mengizinkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Pihak Kepolisian Daerah Bangka Belitung yang dipimpin langsung oleh Kapolda Bangka Belitung pun dengan penuh semangat kekeluargaan mencoba memediasi aspirasi elemen masyarakat tersebut tanpa mengabaikan setiap pendapat dan pemikiran yang disampaikan.

Penolakan elemen masyarakat sebagai sebuah dinamika perbedaan pendapat dibolehkan karena undang-undang mengatur permasalahan tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, semua anak bangsa harus menyadari bahwa eksistensi pembentukan dan landasan gerak organisasi kemasyarakatan secara substansial bertujuan untuk memperkokoh pondasi kesatuan NKRI bukan justru menumbuhkan kesenjangan sosial apalagi pertentangan sosial yang akan merenggangkan kesatuan NKRI. Hal ini selaras dengan ruh UUD 1945 yang mengatur kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, berserikat, berkumpul,bahkan untuk berorganisasi merupakan sebuah keniscayaan dari hak warga negara yang dijamin negara berdasar Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Artinya, setiap warga negara harus menjadikan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional bagi setiap pijakan dalam mengemukakan pendapat, berserikat, berkumpul dan berorganisasi.
UUD 1945 dan Pancasila harus menjadi nilai kepribadian yang senantiasa dipegang teguh dalam membangun etika berorganisasi, mengemukakan pendapat, berserikat dan berkumpul karena UUD 1945 dan Pancasila menjadi standar nilai, etika dan moral yang bersifat objektif maupun subjektif setiap warga negara di negeri ini. Hal lain yang harus diperhatikan bahwa pembentukan ormas sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dengan tegas mengatur asas pendirian ormas tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, negara mengatur dan mengesahkan pendirian ormas sesuai dengan landasan yuridis yang telah ditetapkan secara konstitusional.

Penolakan kegiatan sebuah ormas hanya bisa dilakukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pada pasal 59 ada penegasan beberapa hal yang dilarang terhadap ormas yang dapat dikategorikan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, antara lain: Pertama, setiap ormas boleh menggunakan nama,simbol, atribut, bendera, dan lambang, namun tidak boleh sama atau menyerupai dengan yang digunakan oleh negara Indonesia, negara lain atau lembaga/badan internasional tanpa izin, partai politik, dan organisasi yang dikategorikan terlarang.

Kedua, larangan untuk melakukan tindakan permusuhan terhadap suku,agama, ras dan golongan (SARA). Ketiga, larangan untuk melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Keempat, larangan melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Indonesia. Kelima, larangan melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dan keenam, larangan menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Berdasarkan beberapa poin larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan negara tersebut, maka jelas sekali kegiatan Kirab Satu Negeri bukanlah termasuk dalam ketegori kegiatan terlarang tetapi justru menjadi kegiatan yang ingin memperkokoh kesatuan negeri ini dan sekaligus mengislahkan berbagai perbedaan perspektif anak bangsa dalam membangun negeri ini menjadi sebuah kekuatan besar yang mampu membangkitkan semangat juang membangun percepatan peradaban bangsa ini.

Hal yang harus menjadi kesadaran bersama bahwa negara ini sedang membutuhkan komitmen seluruh anak bangsa untuk menjaga keutuhannya. Semangat ke-bhinnekaantunggalika-an harus tetap bersatu dalam wadah NKRI yang Pancasilais. Bangsa ini sedang menghadapi musuh yang tidak kalah beratnya, yaitu ketidaksetiaan, ketidakkonsekuenan dan ketidakkonsistenan dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan kultural bangsa. Paham kehidupan anak bangsa harus senantiasa mengedepankan konsep tawasuth (moderat), tawazun (seimbang), i’tidal (adil) dan tasamuh (toleransi) sehingga seberat apapun tentangan yang dihadapi mampu dihadapi menjadi sebuah kemenangan.

Meskipun globalisasi telah memberikan pengaruh yang signifikan pada Bangsa ini tetapi kemajuan globalisasi harus dijadikan sebagai ruang untuk mempermudah akselerasi kemajuan bangsa tanpa harus melepaskan edentitas diri. Organisasi kemasyarakatan diharapkan mampu menjadi wadah untuk pengkaderan generasi bangsa yang tangguh, canggih, dan tanggap dalam membela negara. Organisasi kemasyarakatan bukan melahirkan kader yang kurang iman (kuman), kurang disiplin (kudis), kurang teliti (kutil), dan kurang rapi (kurap). Ormas tidak boleh menjadi alat kepentingan kerdil dari sekelompok orang dan melahirkan generasi yang gagap dan intoleran.

Sikap penolakan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Urang Melayu Bangka Belitung tidak harus disikapi dengan apriori, tetapi harus menjadi koreksi bersama bagi seluruh anak bangsa ini, khususnya bagi seluruh ormas di Bangka Belitung. Kritik-otokritik menjadi sarana pencerdasan bukan ladang penindasan bagi siapapun. Oleh karena itu, sikap Kapolda Bangka Belitung memediasi kepentingan stakeholder dalam menyikapi agenda kegiatan Kirab Satu Negeri perlu diberikan apresiasi sehingga bisa ditemukan solusi untuk kemaslahatan bersama bagi semua anak Negeri Serumpun Sebalai ini. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi momentum bagi organisasi kemasyarakatan sebagai wadah untuk merajut keutuhan NKRI. Wallahu’alambissawab.(***).

Comment

BERITA TERBARU