Menyoal Ditariknya RUU PKS dari Prolegnas 2020

  • Whatsapp

Oleh : Christian Fierry
Mahasiswa Sastra Inggris UBB

Christian Fierry

Baru-baru ini, DPR RI berencana menarik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) dari prolegnas prioritas dengan dalih pembahasanya yang teralu sulit. Tentu saja hal ini, mendapat banyak kecaman dari masyarakat terkhususnya kaum perempuan dan penggiat HAM. Jika kita melihat respon masyarakat akan hal ini, lalu sebenarnya seberapa pentingkah RUU PKS ini, bagi masyarakat untuk disahkan? RUU PKS dibuat dan diajukan untuk menanggapi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual itu sendiri adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Menurut Komnas Perempuan, ada 15 bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Intimidasi seksual, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, Prostitusi paksa, Perbudakan seksual, Pemaksaan perkawinan, Pemaksaan kehamilan, Pemaksaan aborsi, Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, Penyiksaan seksual, Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, dan Kontrol seksual.
Jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia cukup besar dan menghawatirkan, serta sebagian besar korbanya adalah perempuan. Menurut data dari Komnas Perempuan, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017 berjumlah 335.062 kasus. Jumlah tersebut naik drastis dari tahun sebelumnya yang berjumlah 259.150 kasus. Tentunya hal ini, bukanlah hal yang bisa kita tanggapi dengan santai, mengingat banyak perempuan di luar sana yang menjadi korban kekerasan seksual, dan kita tidak bisa menjamin jumlah kasus kekerasan seksual akan menurun kedepannya. Jika tidak ada tindakan dan terobosan apapun untuk mencegah dan menanggapi, maka hal tersebut akan terus terjadi. Distulah RUU PKS masuk, dan lahir dari tanggapan masyarakat yang merasa resah mengingat banyaknya korban-korban baru kejahatan kekerasan seksual. Hal ini sangat di sambut antusias oleh masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan yang merasa merekalah yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual selama ini. Sampai saat ini, sering kita mendengar kasus kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, contohnya seperti kasus yang menimpa Baiq Nuril seorang pegawai honorer di SMAN 7 NTB yang dihukum 6 bulan penjara dan didenda 500 juta rupiah. Baiq Nuril dijerat Undang Undang ITE pasal 27 ayat (1) karena dituduh menyebarluaskan rekaman asusila percakapanya dengan kepala sekolah. Padahal Baiq Nuril mengkalim tindakan ini bertujuan sebagai respon pembelaan dirinya karena sudah dilecehkan secara verbal oleh si kepala sekolah.
Dari kasus tersebut, kita bisa melihat korban pelecehan seksual di Indonesia masih sering dirugikan. Sebenarnya, banyak lagi kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, namun seringkali diabaikan, dan kasus-kasus tersebut tidak diindahkan dan acap kali berakhir dengan kata “damai” atau diselesaikan dengan cara kekeluargaan, Penulis memandang hal ini sebenarnya merugikan bagi korban kekerasan seksual, karena menurut Penulis, korban ini, sudah dirugikan secara psikis maupun fisik, lalu dengan santainya pelaku kekerasan seksual melanggeng bebas tanpa ditindak.
Penulis juga mendengar bahwa korban pemerkosaan juga sering kali di cap sebagai pihak yang bersalah (victim blaming) oleh lingkunganya. Kalimat seperti “emang kamu kok siapa suruh pakek baju seksi” sering dilontarkan untuk mendiskriminasi korban kekerasan seksual. Sikap victim blaming ini, juga akan membuuat mental si korban memburuk dan membuatnya tertekan bahkan rawan depresi. Hal ini menurut Penulis, tidaklah adil untuk korban yang kondisinya dirugikan. Parahnya lagi, terkadang korban pemerkosaan juga seringkali dipaksa menikah dengan pelaku pemerkosanya.
Menurut Penulis, RUU PKS ini, sangat penting dan krusial untuk diterapkan di Indonesia, mengingat Pertama, angka kasus kekerasan seksual di Indonesia dewasa ini, sangat banyak dan mengkhawatirkan. Kedua, Penulis melihat korban kekerasan seksual masih sering dirugikan dan sering malah di diskriminasi oleh masyarakat, padahal mereka adalah korban dan sudah seharusnya korban dipenuhi hak-haknya. Ketiga, sejatinya dengan diterbitkanya RUU PKS ini, akan memperluas jeratan bagi para pelaku, sehingga bisa mengoptimalkan pemberatasan kejahatan kekerasan seksual. RUU PKS ini, akan menjawab semua persoalan di atas, dan menjadi ujung tombak kita semua untuk memerangi kejahatan kekerasan seksual. Karena sifat undang-undang itu sendiri yang mengikat, maka pandangan Penulis, RUU PKS akan sangat efektif jika bisa diterapkan di Indonesia. Mulai dari kandunganya sendiri yang banyak pro kepada korban kekerasan seksual, dan juga merupakan terobosan baru dalam memerangi kejahatan seksual. Tentu penegakannya juga harus benar-benar serius dan diperhatikan untuk hasil yang benar – benar optimal. Kalau saja undang undang ini, benar-benar bisa disahkan nantinya, Penulis yakin angka kasus kekerasan seksual di Indonesia bisa berkurang, dan juga perempuan sebagai pihak yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual akan merasa sedikit aman.
Tetapi, RUU PKS tidak selamanya mendapat respon positif dari masyarakat, ada juga yang bersifat sinis dan berpendapat RUU PKS tidak mencerminkan budaya ketimuran, dan pro zina, LGBT, namun kabar ini, ditepis oleh Azriana selaku Ketua Komnas Perempuan. “Apa yang disampaikan itu (informasi yang beredar di internet atau sosial media) memang yang tidak ada dalam RUU. Ada nggak dalam RUU itu menyebutkan bahwa orang tua yang meminta anak-anaknya pakai jilbab akan dipidinakan? Dan (soal) melegalkan LGBT, tidak ada satu LGBT pun yang muncul dalam RUU. Tidak ada kata free sex, zina. Itu semua nggak ada,” katanya. (Azriana, 2020).
Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita sudah seharusnya mawas diri akan lingkungan, apalagi Indonesia dikenal dengan budaya gotong royong, dan masyarakatnya yang sangat peduli sesama, sudah seharusnya kita juga paham dengan masalah yang ada di lingkungan sekitar, termasuk mengenai kejahatan kekerasan seksual yang nampaknya terus menelan korban baru. Maka, berangkat dari tingginya angka kasus kekerasan seksual di Indonesia, perlakuan tidak adil terhadap korban kekerasan seksual, maka Penulis berpandangan RUU PKS sangat penting, dan perlu diundangkan. Karena RUU PKS ini, akan menjadi senjata paling ampuh untuk mengatasi kejahatan kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia. Sebab, lahirnya RUU PKS ini, merupakan hasil dari buah pikiran masyarakat Indonesia yang resah akan maraknya kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia. Wajar jika penundaan pengesahan RUU PKS ini, banyak mengundang sifat kontra dari masyarakat. Untuk puan dan tuan yang ada di DPR RI sana, juga harus tahu dan paham, bahwa RUU PKS sangat diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia. Mengingat betapa pentingnya undang-undang ini untuk Indonesia kedepannnya, maka pengawalan dari kita rakyat Indonesia sangat diharapkan dan diperlukan sampai rancangan undang-undang ini benar-benar diundangkan.(***).

Related posts