by

Menkeu Beri Pemprov Babel Penghargaan

-Berita Kota-103 views
Kepala Kanwil DJPb Babel Supendi menyerahkan penghargaan dari Menteri Keuangan RI kepada Gubernur Babel Erzaldi Rosman, Rabu (10/10/2018). (foto: Nurul Kurniasih)

PANGKALPINANG- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tahun 2017.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman dari Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Babel, Supendi, di ruang pertemuan Pasir Padi, Lantai 3 Kantor Gubernur Babel, Rabu (10/10/2018).

Erzaldi menyebutkan, diraihnya WTP merupakan kerja keras yang sudah dilaksanakan Pemprov Babel dan ia akan berusaha meningkatkan lagi kinerja pemerintah daerah semakin lebih baik.

“Saya sependapat, bukan angka WTP dan SPIP, itu indikator yang dicapai, tetapi bagaimana kita menerapkan dengan baik, diawali keinginan pemimpin kalau niat melakukan dengan baik benar dan betul maka akan terwujud,” katanya.

Kepala Kanwil DJPb Babel Supendi mengapresiasi upaya Pemprov Babel yang akhirnya bisa mendapatkan WTP, setelah sekian lama hanya dapat opini WDP. Babel, kata dia, bukan menjadi provinsi yang terakhir yang mendapat opini WTP, karena masih ada provinsi yang belum juga mendapatkan predikat WTP.

“Penghargaan ini merupakan penghargaan dari Menteri Keuangan kepada kementerian lembaga yang meraih opini WTP, kalau lima tahun berturut-turut akan diberikan tetapi kalau ditengah ada WDP maka tidak akan dapat,” katanya.

Untuk Babel, katanya ada empat pemerintah daerah yang mendapat WTP, yakni Pemprov Babel, Kota Pangkalpinang, Bangka dan Bangka Tengah. Sementara, Kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur pada tahun 2017 mendapat opini WDP.

Supendi menyebutkan, belum diraihnya opini WTP oleh pemerintah daerah dikarenakan masih ada beberapa hal dalam kinerja pemerintah daerah yang belum sesuai atau menjadi kendala.

“Ada tiga, yakni penatausahaan aset yang belum tertib, penatausahaan persediaan belum tertib dan pengelolaan pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana BOS belum memadai,” ujarnya.

Dia berharap, setiap tahun pemerintahan daerah terus meningkat kinerjanya agar opini yang diperoleh dari BPK juga lebih baik.(nov/10)

Comment

BERITA TERBARU