Meningkatkan Partisipasi Pemilih Lewat Pemberian Insentif ?

  • Whatsapp

Oleh: Syahrezy Fajar
Mahasiswa STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat-Bangka

Demokrasi merupakan sebutan populer untuk sebuah konsep kekuasaan dimana rakyat memilki peran yang sangat kuat terhadap eksistensi sebuah negara. Pemerintahan yang sepenuhnya dikuasai oleh rakyat, dimana pemegang kekuasaan adalah orang yang berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan menjalankan roda pemerintahan demi kepentingan rakyat. Konsep demokrasi yang terkenal seperti sekarang dicetuskan oleh Abraham Lincoln yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Amerika yang ke-16. Sedangkan pengadopsian konsep demokrasi sendiri pertama kali dilakukan oleh negara Kota Athena abad kelima sebelum Masehi. Dalam buku The End of History and The Last Man karya Franhcise Koekerits menyatakan bahwa pemerintahan demokratis merupakan bentuk pemerintahan yang terakhir dan paling baik yang pernah dilakukan oleh manusia di dunia.
Dalam negara demokrasi, sudah sepatutnya nilai-nilai seperti keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi setiap orang yang harus dijunjung tinggi dalam proses bernegara. Selain itu, terdapat pula nilai-nilai partisipatif dalam keikutsertaannya dalam pembangunan nasional. Nilai partisipasi disini mengandung makna yang sangat luas. Salah satunya yakni partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan cara negara memberikan kesempatan yang sama terhadap masyarakat untuk memilih calon pemimpin (eksekutif) dan calon wakil rakyat (legislatif) yang hasil dari program dan kebijakan yang mereka keluarkan nantinya juga akan berpengaruh langsung ke masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara multietnik yang menganut paham demokrasi pada praktiknya belum mencapai tahap mengesankan dalam tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. Angka golput setiap diadakan pemilu masih sangat tinggi.
Kadang tolak ukur keberhasilan sistem demokrasi yang berlangsung di sebuah negara dinilai dari seberapa besar partisipasi masyarakat terhadap pesta demokrasi tersebut. Partisipasi yang tinggi terhadap pemilu dapat diasumsikan bahwa negara telah berhasil mengadopsi maksud dan makna dari kata demokrasi itu sendiri. Lantas bagaimana partisipasi pemilih di Indonesia selama ini?, apakah Indonesia sudah berada dalam kategori baik dalam hal partispasi pemilih dalam pemilu? Pada tahun 2018, dimana pada tahun tersebut dilaksanakan Pilkada serentak di Indonesia dapat dikatakan bahwa angka partisipasi pemilih tidaklah begitu memuaskan. Angka partisipasi pemilih hanya sebesar 73,24 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 152.079.997 orang dengan rincian partisipasi pemilih perempuan nasional sebesar 76,67 persen dan partisipasi pemilih laki-laki nasional sebesar 69,32 persen. Padahal sebelumnya KPU menargetkan angka partisipasi nasional mencapai 77,5 persen.
Jika menilik kebelakang, lebih tepatnya saat Pemilihan Presiden (pilpres) tahun 2014 pun angka partisipasi pemilih juga meleset dari yang diperkirakan KPU. Oleh KPU menargetkan partisipasi pemilih nasional akan berada di kisaran 75 persen. Namun, yang didapat hanya 69,58 persen berdasarkan data yang dilansir KPU. Dengan begitu berarti pada tahun 2014 sebanyak 30,58 persen merupakan golongan putih (golput). Sementara itu, KPU juga telah menargetkan pada Pemilu Serentak 2019 mendatang tingkat partisipasi pemilih nasional akan mencapai 77,5 persen. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah target ini akan terealisasi atau bahkan akan tetap meleset seperti yang sudah-sudah.
Beragam sosialisasi yang telah diadakan nampaknya belum tersasar dengan sempurna. Masih banyak pemilih yang mengabaikan hak pilihnya dikarenakan banyak dari mereka yang berasumsi bahwa walaupun mereka memilih, hal itu tidak akan mengubah hidup mereka. Yang bertani akan tetap bertani. Nelayan akan tetap lebih banyak menghabiskan waktunya di laut, dan lain sebagainya. Pola pikir yang seperti ini, biasanya terjadi di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang rendah. Upaya pemerintah Indonesia seperti melakukan sosialisasi tentang pentingnya Pemilu, nyatanya juga masih belum bisa diakses setiap orang. Hal inilah kiranya yang menyebabkan pemahaman akan pemilu masih sangat minim.
Dalam mengatasi permasalahan ini, memang dibutuhkan sinergitas antara semua pihak yang berkepentingan, baik itu pemerintah secara umum, KPU, kepolisian, akademisi, mahasiswa hingga masyarakat umum yang telah melek demokrasi. Oleh sebab itu, jika menginginkan peningkatan partisipasi pemilih, KPU bersama dengan kaum terpelajar harus terus memberikan edukasi tentang pentingnya hak mereka dalam pemilihan umum. Selain itu, pemerintah kiranya juga harus memikirkan cara lain yang dapat meng-upgrade partisipasi pemilih.
Salah satu opsi yang bisa dicoba adalah dengan mengadopsi program conditional cash transfer yang biasa digunakan suatu negara dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dinilai berhasil menaikkan angka partisipasi sekolah dan kesehatan ibu dan anak keluarga miskin. Misalnya, dengan memberikan insentif berupa sembako bagi mereka yang menggunakan hak pilihnya. Dengan begitu masyarakat akan lebih terpacu untuk memaksimalkan apa yang sudah menjadi haknya dengan iming-iming tertentu. Memang, hal tersebut terlihat kurang alamiah, sebab masyarakat memilih bukan karena kesadaran melainkan adanya suatu pemicu. Namun, hal tersebut tidak ada salahnya untuk dicoba.
Secara alamiah motivasi telah mendesain manusia dalam melakukan segala sesuatu. Naluri motivasi yang besar pada sebagian orang akan menunjukkan kesadaran yang tinggi tanpa harus diperingati terlebih dahulu. Sedangkan sebagian orang yang lain, yang mempunyai naluri motivasi rendah harus diberikan semacam reward dan punishment untuk memicu agar melakukan seperti yang seharusnya. Dalam kaitannya dengan partisipasi pemilih, punishment tidak dapat diberlakukan, sebab memilih merupakan hak, bukan kewajiban, dimana mereka punya hak untuk mengabaikan. Oleh karena itu, reward dalam hal ini mempunyai peran yang cukup besar dalam mempengaruhi persepsi masyarakat akan pesta demokrasi. Dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki, pemerintah sebenarnya dapat bekerja sama dengan sektor swasta dan pihak lainnya dalam menyediakan segala aspek pendukung dari kebijakan ini nantinya, dimana akan terjadi situasi yang saling menguntungkan di antara pihak yang terlibat. Dengan pemberian insentif ini, diharapkan akan menjadi pemantik dalam memicu kesadaran masyarakat Indonesia untuk tidak lagi mengabaikan hak pilihnya, sebab suara merekalah yang akan menentukan nasib bangsa dan negara ini kedepannya.(***).

Related posts