Mengoptimalkan Fungsi APBN

  • Whatsapp

Oleh: M. Saeful Bakhri
Pegawai pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kep. Babel

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, Pemerintah setiap tahun berkewajiban untuk menyampaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat. APBN disusun sebagai pedoman belanja dan pendapatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah. Dengan adanya APBN membuat Pemerintah memiliki gambaran apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan selama satu tahun anggaran. Diharapkan, penyusunan APBN yang baik dan dilaksanakan sesuai aturan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemakmuran masyarakat, dan meningkatkan kesempatan kerja.

Fungsi APBN

APBN memiliki sifat yang luas dan jangkauannya makro, sehingga memiliki banyak fungsi yang bisa ditinjau dari berbagai sisi. Pertama adalah sebagai fungsi otorisasi, dimana anggaran negara menjadi dasar pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahun anggaran, agar pendapatan dan pembelanjaan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kedua adalah sebagai fungsi perencanaan, yaitu anggaran menjadi pedoman untuk merencanakan kegiatan. Ketiga adalah sebagai fungsi pengawasan, dimana anggaran menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Keempat adalah fungsi alokasi dimana anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian, antara lain untuk pembiayaan anggaran infrastruktur. Kelima, fungsi distribusi yaitu anggaran negara wajib memerhatikan keadilan dan kepatutan antara lain dengan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Dan keenam adalah fungsi stabilisasi yaitu anggaran pemerintah menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara.

Pelaksanaan APBN

Dalam pelaksanaannya, APBN dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga melakukan perubahan atas APBN atau APBN-P. Untuk TA 2018, Pemerintah tidak melakukan perubahan APBN dengan berbagai pertimbangan, antara lain karena postur APBN TA 2018 yang relatif terjaga, yakni tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara, dan jumlah belanja negara serta defisit lebih kecil daripada yang direncanakan.
Dampak dari tidak adanya APBN-P tersebut, maka untuk TA 2018 Pemerintah memutuskan tidak ada kebijakan pemotongan atau penghematan anggaran seperti yang terjadi pada TA 2016 dan 2017. Dengan demikian, Kementerian Negara/Lembaga (K/L) atau satuan kerja (satker) dapat lebih leluasa dalam melaksanakan program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Kinerja APBN TA 2018

Pada TA 2018, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima alokasi dana APBN sebesar Rp9,73 triliun yang terdiri dua bagian yaitu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2,87 tiliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp6,86 triliun.
Belanja Pemerintah Pusat merupakan belanja negara untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial (bansos). Seluruh belanja pemerintah pusat tersebut, kemudian dialokasikan melalui K/L untuk membiayai urusan tertentu dalam pemerintahan atau yang disebut dengan istilah Belanja K/L.
Untuk TA 2018, total realisasi Belanja K/L untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp2,70 triliun atau 94,20% dari pagu. Secara rinci, realisasi untuk belanja pegawai mencapai Rp886,63 miliar atau 98,90,%, belanja barang Rp1.162,14 miliar atau 90,64%, belanja modal Rp646,74 milar atau 94,68% dan belanja bansos Rp7,02 miliar atau 98,08%. Secara keseluruhan, tingkat penyerapan untuk TA 2018 tersebut lebih tinggi 2,23%, jika dibandingkan dengan kinerja TA 2017 yang hanya mencapai 91,97%.
Capaian yang tumbuh positif tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh satuan kerja dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, dan target output yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran juga dapat dicapai. Kebijakan Pemerintah yang memutuskan tidak adanya APBN-P yakni tidak adanya pemotongan atau penghematan anggaran secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap tingginya tingkat penyerapan anggaran TA 2018. Selain itu, implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan terkait dengan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran dan akhir tahun anggaran terkait dengan pengeluaran negara dapat berjalan dengan efektif.

Permasalahan Pelaksanaan Anggaran

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tingkat penyerapan untuk TA 2018 sudah tergolong baik yakni di atas target yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat dua permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Pertama adalah masih adanya perikatan atau kontrak yang tidak dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga. Idealnya, atas setiap kontrak yang telah ditandatangani menandakan pihak ketiga sudah siap melaksanakan paket kegiatan yang ditelah ditetapkan. Jika dalam pelaksanaanya pihak ketiga ternyata tidak mampu menyediakan barang baik spesifikasi atau volume yang telah ditetapkan, maka perlu menjadi bahan evaluasi bagi satker yang bersangkutan dalam melakukan proses lelang, sehingga diharapkan pihak ketiga atau pihak penyedia benar-benar mempunyai kompetensi untuk melaksanakan atau menyediakan barang/jasa yang telah ditetapkan.
Kedua, masih adanya kegiatan yang baru dilaksanakan di akhir tahun anggaran, terutama yang berkaitan pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga. Pelaksanaan kegiatan yang yang dieksekusi pada akhir tahun anggaran mempunyai potensi risiko bermasalah apalagi jika berkaitan dengan kondisi di luar kontrol satker. Jika ada kegiatan yang tidak mempunyai kaitan dengan pihak lain atau tidak tergantung dengan kondisi eksternal, misalnya cuaca, sebaiknya dilaksanakan tidak mendekati akhir tahun anggaran. Dengan demikian jika jika ada potensi atau permasalahan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan dapat diantisipasi dan diselesaikan pada tahun anggaran yang sama.

Demikian dua permasalahan yang sifatnya masih berulang setiap tahun, sehingga dapat menjadi evaluasi satker yang bersangkutan dan juga satker yang lain. Selain itu, juga perlu ada langkah-langkah strategi untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, satker perlu melakukan koordinasi secara intensif ke berbagai pihak yang terkait. Selagi masih di awal tahun anggaran, satker dapat segera mengeksekusi kegiatannya yang sudah dapat dilaksanakan sehingga APBN TA 2019 dapat berfungsi secara optimal.

Related posts