Mengkritisi dan Mengkaji Omnibus Law

  • Whatsapp

Oleh: Anindita RachmadewiMahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN SAS BABEL 2020

Read More

Akhir-akhir ini, Omnibus Law masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan oleh segenap masyarakat. Mulai dari mahasiswa sebagai kalangan akademisi sampai pada buruh, petani atau para pekerja yang masih dibuat bingung bahkan merasa khawatir dengan dicanangkannya Omnibus Law ini yang dimana ditemukan beberapa pasal kontroversi yang dianggap akan merugikan kaum bawah sehingga dilaksanakan lah kegiatan ini yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai apa sebenarnya Omnibus Law itu. Dimana kita ketahui terdapat beberapa Undang-Undang yang menjadi Kontroversi sehingga banyak dikritisi. Maka Senin 09 Maret 2020 Dema IAIN SAS BABEL berinisiasi menggelar Konsolidasi Terbuka dengan Agenda Membedah Kontroversi Omnibus Law.

Kegiatan ini mengetengahkan Winarno M.H.I (Sebagai pemateri kajian aspek hukum), Ahmad Irvani, S.E. M.Ag (Sebagai pemateri kajian aspek ekonomi), dan Wahyu Akmal (Sebagai Ketua DEMA IAIN SAS BABEL 2020). Kajian yang dilaksanakan ini lebih merucut kepada dua poin yaitu tentang Tenaga Kerja dan Perpajakan. Karena dua poin tersebut dirasa lebih berdampak pada masyarakat yang ada di Bangka Belitung.

Winarno mengatakan bahwa Omnibus Law ini merupakan konsep yang lazim digunakan bagi negara dengan sistem hukum Common Law, sedangkan Indonesia menganut sistem Hukum Civil Law. Omnibus Law mungkin saja bisa diterapkan di Indonesia karena dapat menjadi payung hukum yang mencakup banyak Undang-Undang dan menyentuh otonomi daerah. Tetapi sebelum itu pemerintah mungkin harus merevisi UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan agar tidak terjadinya tumpang tindih aturan. Karena tidak mungkin ada Undang-Undang yang saling bertabrakan antara aturan satu dan aturan yang lainnya. Apalagi memang kita ketahui bersama bahwa konsep Omnibus Law tidak termasuk sebagai kerangka metodologis untuk melakukan perubahan peraturan perundang-undangan.

Ahmad Irvani juga mengatakan bahwa Omnibus Law dalam segi ekonomi tidak semua merugikan, karena ada beberapa poin yang mungkin menguntungkan, misalnya tentang penyederhanaan perizinan. Tetapi, dibalik dimudahkannya perizinan, pemerintah harus memberi syarat bagi yang mau berinvestasi, memperbanyak kawasan ekonomi.

Lalu Ketua Dema IAIN SAS BABEL 2020 Wahyu Akmal pun mengatakan, mengapa mahasiswa harus mengkritisi Omnibus Law? Karena banyak redaksi yang dirasa kurang tepat dan justru malah akan merugikan masyarakat. Karena dianggap bersifat Oligarki dan Sentralistik. Tidak adanya batasan kontrak kerja yang dirasa akan merugikan pekerja dan upah kerja yang di hitung per jam. Apalagi mengenai perizinan Tenaga Kerja Asing yang justru dirasa memudahkan TKA. Untuk itu kegiatan yang diselenggarakan guna memberi tahu, meneliti dan mengkritisi apa itu Omnibus Law yang kini tengah ramai diperbincangkan oleh segenap masyarakat di seluruh negeri ini.

Dari adanya kegiatan ini, kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa kita belum dapat mengatakan setuju ataupun menolak keberadaan Omnibus Law, disini kita masih menunggu pemerintah untuk lebih bisa mensosialisaikan lagi terkait persoalan ini, dan dalam penyusunan draft harus melibatkan masyarakat yang terkait dengan bidangnya dan transparansi, sehingga tidak adanya kepentingan dalam penyusunannya ini. Atas hal itu peran kita mahasiswa sebagai kalangan akademisi untuk bisa lebih meneliti tiap pasal-pasal, karena disinilah keilmuan kita diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga, apabila setelah diteliti dan dikaji terdapat pasal-pasal yang dirasa bermasalah kita dapat memberikan solusi untuk disampaikan kepada pemerintah untuk tercapainya kesehjateraan masyarakat. (***)

Related posts