Mengintip Undang Undang Pemilu yang Baru

No comment 326 views


Oleh : Feryandi
Korwil Pendidikan & Pengawasan KDPP Babel/ Ketua DPW IPJI Babel

Feryandi

Hari ini, UU Pemilu menjadi obrolan menarik para politisi, akademisi, pengamat politik, Lembaga Pengawas Pemilu Independen maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap UU Pemilu yang baru disahkan DPR RI pada 21 Juli 2017 kemarin. Namun, yang akan dibahas kali ini adalah persoalan rekruitmen anggota Bawaslu/Panwas mengacu pada UU nomor 15 tahun 2011 atau UU Pemilu yang baru disahkan DPR RI dan tinggal menghitung hari lagi akan dicatat dan penomoran Undang-Undangnya dalam Lembaran Negara.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang baru akhirnya disetujui DPR RI menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 21 Juli 2017 kemarin. Undang-Undang Pemilu yang baru tersebut di dalamnya berisi regulasi tentang Penyelenggara Pemilu, Pileg dan Pilpres telah disetujui oleh DPR RI dan saat ini sedang menunggu proses penomoran dan pencatatan di lembaran negara. Berdasarkan ketentuan ini, maka simulasi atas pengundangan RUU Pemilu hanya tinggal menghitung hari saja.
RUU Pemilu menjadi UU pada tanggal 21 Juli 2017 sudah disahkan, Berdasarakan aturan bahwa tujuh hari setelah itu, yakni paling lambat pada tanggal 28 Juli 2017 yang lalu harus sudah diterima Presiden untuk disahkan. Batas akhir pengesahan (penomoran dan pencatatan UU dalam Lembaran Negara) adalah tanggal 21 Agustus 2017. Mau tidak mau, UU Pemilu telah berlaku.
Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Jadi, yang mengesahkan suatu RUU menjadi undang-undang adalah Presiden. Penyampaian RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
Kemudian, menurut Pasal 73 UU 12/2011, RUU itu disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Berdasarkan ketentuan ini, maka simulasi atas pengundangan RUU Pemilu hanya tinggal menghitung hari saja.
Mengukitip tulisan Marida Farida Indrati Soeprapto, dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya (hal. 151) antara lain mengatakan bahwa suatu Undang-Undang yang sudah disahkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila diundangkan dalam suatu lembaran negara. Artinya, setelah disahkan Presiden, UU Pemilu akan efektif berlaku.
Jika kita menoleh sedikit kebelakang bahwa tahapan rekruitmen anggota Bawaslu tingkat Provinsi dan Kabuptaen/Kota hampir berbarengan dengan proses mengundangkan RUU menjadi UU. Bahkan, jika RUU Pemilu tersebut segera disahkan Presiden, kita sudah berpedoman kepada UU Pemilu yang baru yang di dalamnya mengatur tentang Penyelenggara Pemilu dengan syarat administrasi dan ketentuan yang berbeda dengan dasar aturan dalam rekuitmen anggota Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota tahun 2017 dimana menggunakan UU nomor 15 tahun 2011.
Jadi, ada perbedaan mengenai syarat administrasi untuk menjadi anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota menggunakan UU Nomor 15 tahun 2011 dengan UU Pemilu yang baru disahkan ini.
Mengintip isi UU Pemilu yang disetujui dalam rapat paripurna DPR RI, maka ada perubahan yang terjadi dalam regulasi tentang Penyelenggara Pemilu. Komposisi keanggotaan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi mengalami penambahan jumlah lima atau tujuh orang, sedangkan Panwaslu di tingkat Kabupaten/Kota berubah dari ad hoc menjadi permanen. Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota juga mengalami perubahan menjadi tiga atau lima orang tergantung luas daerah dan besaran penduduk.
Syarat pendidikan terakhir untuk menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berubah dari sebelumnya Sarjana menjadi setingkat SLTA sederajat. Sedangkan terkait dengan syarat umur untuk menjadi Bawaslu Provinsi juga mengalami perubahan dari sebelumnya berusia sekurang-kurangnya 30 tahun, berubah menjadi minimal 35 tahun.
UU Pemilu yang baru disahkan DPR RI pada 21 Juli 2017 yang lalu, Dalam ilmu hukum dikenal asas lex posterior derogate legi priori, aturan yang baru mengalahkan aturan yang lama. Hal ini menjadi pedoman bagi kita untuk mendahulukan aturan mana yang harus digunakan jika aturan itu setingkat derajatnya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tentu saja akan dikalahkan oleh Undang-Undang Pemilu yang baru. Di dalam Pasal 571 UU Pemilu yang baru menyebutkan dengan tegas bahwa pada saat RUU sudah mulai berlaku, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Terkait proses tahapan rekruitmen anggota Bawaslu Provinsi dan Panwas tingkat kabupaten/kota yang saat ini sedang berlangsung, dapat dipakai oleh Tim Seleksi yang telah dibentuk oleh Bawaslu RI untuk tetap melanjutkan proses seleksi, meskipun sampai hari ini pada 3 Agustus 2017 proses tersebut baru sebatas pemeriksaan berkas administrasi pendaftaran saja dan masih mengacu kepada persyaratan yang diatur dalam UU nomor 15 tahun 2011. Artinya, semua ketentuan persyaratan dan jumlah anggota Bawaslu Provinsi masih mengacu kepada ketentuan yang lama, diantaranya berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dengan syarat pendidikan minimal Sarjana (S.1), anggota Bawaslu tingkat Provinsi berjumlah 3 (tiga) orang komisioner dan masa jabatannya selama lima tahun.
Sedangkan dalam UU Pemilu yang baru terjadi perubahan jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b disebutkan jumlah anggota Bawaslu Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang. Artinya, jika seleksi dilakukan dengan mengacu kepada UU Nomor 15 tahun 2011, jumlah anggota Bawaslu Provinsi harus ditambah lagi karena seleksi yang dilakukan sekarang hanya memilih tiga orang anggota Bawaslu Provinsi.
Pasal 563 RUU Pemilu mengatur tentang keanggotaan penyelenggara Pemilu termasuk Bawaslu Provinsi yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa keanggotaannya. Dengan ketentuan peralihan ini, maka jelas bahwa masa jabatan penyelenggara Pemilu (Bawaslu Provinsi) yang tengah dilakukan seleksi adalah selama lima tahun.
Lalu bagaimana, dengan pengisian kekurangannya? Ketentuan di atas kembali diperkuat oleh Pasal 567 ayat (1) yang mengatur tentang masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang terpilih sebelum berlakunya RUU Pemilu adalah tetap 5 (lima) tahun. Kemudian di dalam Pasal 567 ayat (2) diatur tentang penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota harus melalui proses seleksi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya di dalam Pasal 567 ayat (3) diatur penambahan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan RUU Pemilu.
Menurut pandangan penulis, Bawaslu RI hendaknya menelaah kembali dengan berbagai pertimbangan. Ada baiknya, dalam hal ini perlu dilakukan musyawarah dengan pihak terkait agar keputusan yang diambil telah menimbang berbagai efek baik dan buruknya. Cukup beresiko jika rekruitmen anggota Komesioner Bawaslu/Panwas menggunakan syarat administrasi berdasarkan acuan UU nomor 15 tahun 2011 namun penerapan tugasnya setelah terpilih menggunakan UU Pemilu yang baru. Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan bahan pemikiran kita bersama untuk mencari penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan berwawasan. Semoga!.(****).

No Response

Leave a reply "Mengintip Undang Undang Pemilu yang Baru"