by

Mengapresiasi Sikap Cepat Gubernur Babel

Oleh: Muhammad Tamimi
Wartawan Rakyat Pos/Ketua Kahmi Bateng

Muhammad Tamimi

Pada minggu pertama Bulan Februari 2018, publik diramaikan dengan kejadian kelangkaan gas melon 3 kg. Hal tersebut terjadi di penjuru Pulau Bangka tepatnya dibeberapa kelurahan di Sungailiat Kabupaten Bangka, wilayah Payung Bangka Selatan, Kota Pangkalpinang, wilayah Jebus Bangka Barat, dan Koba Bangka Tengah. Atas kejadian ini, banyak masyarakat memprotes dan menyesalkan kenapa gas melon langka. Selain itu, gas 3 kg pun dijual dengan harga diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp16.000/buah. Sedangkan harga yang beredar di masyarakat melejit dari harga Rp16.000 hingga Rp30.000/tabung.

Sejarah membuktikan, setiap ada momentum hari raya baik bagi umat muslim maupun non muslim, masyarakat selalu mendapatkan pelayanan buruk terkait Sembako (beras, gula, kopi, minyak goreng) termasuk gas melon yang langka saat ini. Seperti momentum hari raya Imlek bagi warga China memperingati tahun baru pada tanggal 16 Februari 2018 nanti, ada kaitannya dengan kelangkaan gas tersebut. Kebiasaan buruk itu menandakan ada pihak lain yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, sehingga tidak bisa diam dan dibiarkan. Sialnya lagi, udah rela antri, para ibu-ibu pun nggak mendapatkan gas melon dengan alasan gas sudah habis. Sedangkan saat digeledah ke pangkalan-pangkalan elpiji 3 kg, justru petugas mendapatkan banyak tabung gas yang siap dijual walaupun ada yang berdalih bahwa gas itu sudah ada pemesan. Hal itu, seperti ada indikasi penimbunan gas 3 kg di pangkalan, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan.

Sementara itu, Pertamina mengklaim kuota pengiriman gas 3 kg tidak mengalami pengurangan tiga truk per hari. Namun, pihak pangkalan mengklaim pengiriman berkurang, hanya satu truk per hari. Kelangkaan elpiji 3 kg itu membuat pihak yang berkepentingan saling lempar tanggungjawab dan kejadian ini merupakan tamparan keras bagi pemerintah. Sebagai penulis, saya menyorot dan mempertanyakan petugas pengawas elpiji 3 kg, kenapa sampai terjadi kelangkaan dan harganya tinggi. Bukankah pemerintah telah menetapkan harga HET untuk gas subsidi itu. Termasuk pengawasan dalam pendistribusian, penerapan harga dan stok gas. Jangan sampai barang masuk, namun ditimbun oleh oknum pangkalan dan pengecer. Dampak dari kelangkaan dan tingginya harga gas melon tentu sangat menyengsarakan masyarakat, yang bertolak belakang dengan program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat di provinsi, kabupaten dan kota.

Penulis mengapresiasi sikap cepat Gubernur Babel Erzaldi Rosman menyikapi hal itu dengan cara menggelar Operasi Pasar (OP) disejumlah titik kelangkaan elpiji 3 kg di Pulau Bangka. Jangan sekedar OP saja, tetapi pemerintah juga bersikap menindak tegas pihak lain yang berbuat kejahatan gas melon sekaligus memberikan sanksi atas perbuatan tersebut agar ada efek jera karena sudah banyak masyarakat jadi korban dan dirugikan. Karena di dalam gas 3 kg itu ada uang negara, kalau disalahgunakan, berarti ada indikasi transaksi korupsi didalamnya. Kalau benar itu terjadi jelas tidak dibenarkan.

Dengan kejadian itu, perlu dipertanyakan fungsi dan pengawasan gas melon 3 kg dalam hal ini Iswana Migas Babel, Dinas Pertambangan dan Energi serta PT. Pertamina. Untuk harga menjadi kewenangan pemerintah melalui Dinas Pertambangan dan Energi Babel sebagai pihak yang menentukan HET berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan Iswana Migas. Sedangkan khusus stok gas sendiri telah ditentukan oleh Pertamina. Ketiga pihak itu (Iwsana Migas, Dinas Pertambangan dan Energi serta Pertamina) tidak boleh menunjukkan sikap ego sektoral. Kemudian dituntut juga peran daripada DPRD Babel sendiri supaya bersuara dengan cara memanggil ketiga pihak itu untuk duduk bersama membahas jalan keluar persoalan kelangkaan dan tingginya harga gas melon di tengah masyarakat.

Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pemangku kepentingan yang terdiri dari Dinas Pertambangan dan Energi, Iswana Migas, Pertamina, agen, pangkalan, dan pengecer yang diberikan kewenangan untuk mendistribusikan gas melon tersebut. Kepada pihak yang menyalahi aturan dan berbuat kejahatan, maka harus dilapor dan diberikan sanksi tegas yang mengacu kepada aturan yang berlaku. Terakhir, stop ruang bagi oknum yang tidak bertanggungjawab yang berkeinginan memperkaya diri melalui gas melon itu, agar kebutuhan masyarakat terlayani secara prima dan optimal. (****).

Comment

BERITA TERBARU