Menerka Tahun Ajaran Baru di Era “New Normal”

  • Whatsapp
NinikRubiarti
Mahasiswi STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat, Bangka, Babel

Melihat kondisi Indonesia saat ini yang tengah mengalami pandemi Covid-19 sangatlah miris, karena angka warga yang terpapar virus mematikan terus menanjak. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah menetapkan mengenai Kalender Pendidikan Tahun Ajaran Baru, yaitu dimulai bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni tahun 2021. Keputusan tersebut, seolah menunjukkan  bahwa tidak ada pengaruh antara  jadwal tahun ajaran baru dengan pandemi Covid-19 yang sedang kita alami. Mungkin masyarakat berharap Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim dapat mengambil keputusan yang berbeda seperti memundurkan tahun ajaran baru dapat dimulai pada Januari tahun 2021, dan berakhir di bulan Desember tahun 2022 seperti kondisi yang terjadi pada tahun ajaran 1966-1977.

Harapan tersebut, tentunya punya sejumlah alasan logis mengenai pemunduran tahun ajaran baru. Jika kita asumsikan dengan sikap optimisme bahwa pada akhir Juni pandemi ini berakhir, kemudian pada bulan Juli dimulainya tahun ajaran baru. Permasalahan utama yang akan muncul  apakah masyarakat masih memiliki kemampuan dalam hal pendanaan untuk menyekolahkan anak-anak mereka? Sedangkan dalam kondisi seperti ini, banyak pekerja yang dirumahkan bahkan  di-PHK. Banyak perusahaan setelah kemunculan pandemi ini, menutup usahanya karena mengalami kerugian. Jika pada bulan Juli pandemi berakhir, apakah para pengusaha akan membuka kembali lowongan pekerjaan untuk menampung masyarakat yang sudah di pecat? Sepertinya tidak. Melihat kondisi seperti ini, memungkinkan para orang tua memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya.

Kedua,  kita  beralih ke sudut pandang pesimistis, yang tidak mempunyai kejelasan tentang kapan berakhirnya pandemi ini. Pertanyaannya, apakah pada bulan Juli nanti pandemi Covid-19 akan berakhir? Tuntas habis? Sepertinya itu tidak mungkin. Banyak faktor, aspek ekonomi dan psikologi dari masyarakat yang lagi-lagi harus diperhatikan. Apakah masyarakat sudah siap memikirkan persoalan pendidikan kembali? Sedangkan perekonomian mereka merosot. Sudah banyak masyarakat yang mentalnya turun dan hilang semangat, bahkan putus asa, karena penghasilan mereka atau pun keluarga mereka hilang. Terlebih lagi orang tua yang mempunyai anak yang baru akan memasuki sekolah menengah atau perkuliahan yang kita ketahui membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebagian orang tua mencari sekolah anaknya sudah tidak menjadi prioritas lagi dengan kondisi seperti sekarang, yang paling penting bisa makan dan mencukupi biaya hidup sehari-hari itu yang diutamakan.

Biaya pendidikan bukan hanya saja sumbangan pembina pendidikan (SPP). Biaya SPP itu hanya berkisar kurang lebih 25% saja dari total biaya pendidikan, lalu sisanya dimana? Biaya lainnya yang penting yaitu kebutuhan penunjang pendidikan seperti biaya transportasi, seragam, uang jajan, uang tempat tinggal (kos atau kontrakan) bagi mahasiswa, dan biaya lain seperti tas, buku pelajaran, alat tulis dan masih banyak lagi.

Baca Lainnya

Ketiga, kita asumsikan kembali bahwa wabah pandemi ini belum berakhir pada bulan Juli, sehingga tahun ajaran tetap dilaksanakan, namun metode yang dilakukan berbeda. Pembelajaran akan diadakan secara online berbasis chat maupun video call. Permasalahannya, apakah semua anak mempunyai gawai atau gadget seperti handphone atau laptop? Jangankan anaknya, kedua orang tuanya bahkan ada yang tidak punya sama sekali. Lalu bagaimana cara mengikuti pelajaran secara online? Warung internet sudah pada tutup semua.

Coba kita menerka semua anak yang mengikuti tahun ajaran baru di era “New Normal” ini, mempunyai gadget handphone dan laptop, tapi kebutuhan pokok lainnya adalah kuota internet. Kuota internet itu tidak murah, punya batas pemakaian. Bukan mempermasalahkan  tentang pendidikan berbasis online, tetapi sudah layak atau sanggupkah masyarakat kita mengikuti era tersebut? Terlebih lagi untuk mereka para pelajar dan mahasiswa yang tinggal di wilayah terpencil dan jauh dari pusat jaringan internet. Mereka harus rela untuk berjalan kaki dengan jarak tempuh yang lumayan jauh mencari tempat yang terdapat jaringan internet demi untuk mengikuti pelajaran. Sungguh luar biasa. masalah yang sangat berkaitan dengan pelajaran berbasis online bukan hanya terfokus pada gadget ataupun kuota, kelayakan dari jaringan internet di negara kita juga sangat perlu diperhatikan masih banyak area-area di daerah yang belum terjamah oleh jaringan internet. Jangankan internet, listrik saja belum dapat dinikmati semua orang. Sedangkan gadget memerlukan listrik untuk mengisi-ulang dayanya.

Menteri Pendidikan Daoed Joesoef ketika periode tahun ajaran 1979 memutuskan untuk memundurkan tahun ajaran baru dari bulan Januari menjadi bulan Juli. Saat itu, tidak ada permasalahan pandemi, sehingga wajar saja bila banyak masyarakat yang merasa dirugikan dengan keputusan tersebut. Namun, berbeda dengan kondisi seperti saat ini, jika ditinjau kembali memungkinkan untuk kembali memulai tahun ajaran pada bulan Januari. Mungkin saja respon yang akan didapatkan untuk kondisi seperti ini, masyarakat akan menyambut gembira tahun ajaran baru yang dimundurkan. Hal tersebut tentunya karena dapat meringankan masyarakat sekaligus merasa diperhatikan oleh pemerintah. Setidaknya ada jeda waktu untuk kepala keluarga atau para orang tua untuk mencari kembali pekerjaan dan hidup normal kembali.

Jika ditinjau pada aspek pemerintahan, pemunduran tahun ajaran dapat lebih menghemat anggaran negara secara signifikan. Asumsi ini, tentunya dengan bersikap optimisme bahwa pandemi akan berakhir bulan Juli. Paling tidak dana Bantuan Operasional Sekolah dan juga Bantuan Operasional Pemerintah dapat disimpan selama satu semester. Dana tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan negara lain dalam suatu tingkatan urgensi yang sama. Dana tersebut juga dapat direlokasikan sebagai bentuk penanganan wabah Covid-19 di tengah pemasukan pajak yang minus, sehingga dapat bersikap lebih professional dalam menangani masalah pandemi ini. Banyak negara berhasil menerapkan beberapa kebijakan dan berhasil menekan angka penderita virus Covid-19, seharusnya negara kita banyak belajar dari negara lainnya.(***).

Related posts