by

Menegakkan HAM di Atas Cakrawala Merah Putih

-Opini-46 views

Oleh: IHSAN YAZID RAMADHAN
Siswa Kelas Beasiswa SMAN 1 Pemali

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.(UU No. 39 tahun 1999)

Manusia pada hakikatnya memiliki hak dasar yang dimiliki sejak dalam kandungan dan bersifat universal. Hak yang bersifat universal tersebut merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang kita kenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia. Mencermati dari kutipan di atas yang merupakan ketentuan dalam UU No. 39 tahun 1999, maka hak kodrati atau hak manusia berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dalam ketentuan ini, HAM bersifat melindungi hakikat mereka sebagai manusia tanpa ada kekerasan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Akan tetapi, realita saat ini, HAM hanya sebagai hiasan belaka manusia dan tidak bisa menjadi penyempurna jati diri seorang manusia seutuhnya.

Hal ini ditandai dengan data yang disampaikan Pigai, mantan komisioner Komnas HAM, bahwa setiap tahun, ada 8 ribu lebih laporan yang masuk ke Komnas HAM. Sebanyak 60 persen diantaranya, Komnas HAM tangani secara langsung. Untuk tahun 2015 terdapat 8.249 berkas pengaduan. Beberapa diantara pelanggaran HAM yang terjadi terdapat pelanggaran-pelanggaran ringan serta berat. Diantaranya yang masih menjadi buah bibir khalayak banyak yaitu hukuman mati, menurut beberapa orang hukuman mati adalah salah satu pelanggaran HAM yang tidak sesuai dengan definisi dan HAM itu sendiri.

Oleh karena itu, hukuman mati merupakan penyelewengan dari hak asasi manusia, dan hal tersebut merupakan tamparan keras bagi kita semua, karena telah melanggar kodrat seorang manusia, setidaknya mereka memiliki hak untuk hidup dan berikan mereka kesempatan untuk berubah. Namun faktanya, tidak ada bukti empiris yang membuat kesan jera bagi pelaku ataupun berusaha menjadi pribadi yang baik. Data-data saat ini menunjukkan bahwa jika terdapat hukuman mati, hanya akan membatasi pelanggaran HAM yang terjadi saja. Selain hukuman mati tersebut, adapun pelanggaran terhadap anak yang sering dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Terkadang pelanggaran tersebut dapat menimbulkan masalah dalam diri. Anak-anak yang seharusnya sejak dini mendapat kasih sayang malah harus mengalami hal seperti itu. Contoh kecil dari sekian banyak pelanggaran HAM terhadap anak-anak yaitu menelantarkan anak hanya untuk dimanfaatkan untuk kepuasan diri dari orang tua mengemis dan mengamen dimana rasa peri kemanusiaan mereka. Anak-anak yang selayaknya bercanda tertawa menjalani hari mereka belajar dari lingkungan, social, dan menjadi aset berharga Negara. Tetapi, menjalani hari-hari suram tanpa kasih sayang di samping mereka lebam, kekerasan ialah kata yang sudah biasa.

Pasal 80 ayat 1 UU No.35 tahun 2002 dengan tegas menyatakan “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan , melakukan, menyuruh, dan melakukan kekerasan terhadap anak“, dan dalam pasal 76 C kekerasan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak Rp72.000.000. Dengan hal ini setidaknya, menimalisir mungkin terjadi kekerasan terhadap anak.

Selain hukuman mati dan kekerasan terhadap anak-anak, terdapat orang-orang yang ingin memperjuangkan HAM kerap mengalami pelanggaran. Pegiat dan pekerja HAM masih kerap mengalami ancaman, kekerasan, kriminalisasi, penahanan/penculikan bahkan penghilangan nyawa (Komnas HAM) bahwa terdapat orang yang memperjuangkan hak-hak masyarakat awam malah menjadi korban pelanggaran HAM. Dedikasi mereka untuk mencurahkan sebagian hidupnya tetapi balasan yang mereka terima tidak sejalan dengan perjuangan-perjuangan batin yang setiap saat, dimanapun, kapanpun walau baju lusuh terbalut peluh keringat dan keluh kesah mereka. Apakah mereka dilindungi pemerintah atau dibiarkan begitu saja ataukah hukum di Negara ini hanya bualan semata? Mereka yang memperjuangkan hak-hak pastinya akan dilindungi sepenuhya oleh pemerintah, dan hukum karena secara tidak langsung mereka menjadi sukarelawan dan membantu negara untuk menegakkan esensi dari HAM seutuhnya, tindak lansung dari pemerintah terhadap pelanggaran HAM yaitu di keluarkannya nawacita secara langsung oleh pemerintahan Presiden Jokowi dan terdapat lembaga negara yang bertugas mengayomi pencegahan terhadap pelanggaran HAM ialah komnas HAM.

Dengan adanya komnas HAM dan nawacita, kedua unsur ini saling berkaitan dan dapat mendukung pencegahan pelanggaran HAM, sehingga memberikan dorongan kepada komnas HAM leluasa, fleksibel, dan dinamis dalam menjalankan tugas juga meningkatkan terus integritasnya dalam menegakkan HAM di cakrawala merah putih.

Sedikit pesan dari Penulis, kita juga sebagai rakyat yang menginginkan kedamaian di bumi pertiwi ini, harus berperan dan berpartisipasi secara langsung dalam penegakan HAM, tidak hanya berdiam diri. Negeri cakrawala merah putih ini memerlukan semangat juang dari rakyatnya tidak hanya berpangku tangan kepada pemerintah, menimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM.(****).

Comment

BERITA TERBARU